Tiga terdakwa perkara korupsi pembangunan TSS dan TRB Madina divonis bebas

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan – Tidak ditemukan kerugian keuangan negara, Majelis Hakim Tipikor PN Medan menjatuhkan vonis bebas kepada tiga terdakwa perkara korupsi pembangunan Tapian Siri-siri Syariah (TSS) dan Taman Raja Batu (TRB) kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara.

Ketiga terdakwa bebas dari unsur dakwaan dan tuntutan jaksa, sebab tidak ditemukan kerugian nagara pada pembangunan TSS dan TRB papar majelis hakim diketuai  Mian Munthe dengan hakim anggota Jarihat Simarmata dan Deny Iskandar yang bersidang di ruang Cakra-3 PN Medan, Selasa (28/4/2020).

Ketiga terdakwa yang divonis bebas dari tuntutan dan dakwaan antara lain, Plt. Kadis PUPR Madina Syahruddin, Lianawaty Siregar selaku PPK Bidang Tata Ruang dan Pertamanan PU 2017 dan Nazaruddin Sitorus ST (46), selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2016.

Meski bebas,  putusan ini mendapat padangan berbeda (dissenting opinion) dari hakim anggota Deny Iskandar. Hakim adhoc tipikor ini menilai ada kerugian negara dalam pembangunan TSS dan TRB, sedangkan dua hakim lainnya menilai tidak ada kerugian negara.

Majelis hakim dalam sidang teleconference (online) menilai jaksa tidak mencantumkan dasar harga barang sebagai data pembanding, sehingga majelis hakim berkesimpulan tidak ada kerugian negara dalam pembangunan TSS dan TRB.

Dalam amar putusan juga disebutkan, agar para terdakwa segera dibebaskan dari Rutan Tanjung Gusta Medan, terhitung sejak putusan selesai dibacakan.

Putusan majelis hakim berbeda dengan tuntutan jaksa yang menuntut

Plt. Kadis PUPR Madina Syahruddin dituntut dua tahun penjara, karena terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam  pembangunan TSS dan TRB.

Kemudian, Lianawaty Siregar selaku PPK Bidang Tata Ruang dan Pertamanan PU 2017 dan Nazaruddin Sitorus ST,  selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2016 masing- masing dituntut 1,5 tahun penjara.

Selain itu, ketiga terdakwa dituntut denda masing-masing Rp 100juta subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan uang pengganti sebesar Rp 48 juta hanya dibebankan kepada terdakwa  Syahruddin, subsider 6 bulan penjara..

Menurut JPU, dalam melaksanakan pembangunan TSS dan TRB, para terdakwa sengaja memecah pekerjaan agar tidak dilakukan lelang. Kemudian sengaja merekayasa administrasi dan pemakaian alat berat yang tidak dibayar kepadan Dinas PU.

Tim Penasihat Hukum terdakwa, Adi Mansar mengaku cukup puas dengan putusan majelis hakim, “Putusan itu cukup memiliki rasa keadilan,” ujarnya kepada para wartawan, usai sidang.

Menyangkut kerugian negara, Doktor Hukum ini juga menilai putusan hakim cukup tepat, yakni tak ada kerugian negara.

“Mereka membangun pakai uangnya sendiri dan alat berat yang digunakan adalah milik Pemkab dan digunakan untuk kepentingan pemkab Madina, jadi itu bukan kerugian negara,” pungkasnya.

Perlu diketahui, tiga terdakwa perkara yang sama juga telah dibebaskan, beberapa bulan lalu,  karena divonis oleh hakim tipikor PN Medan, ketiganya lepas dari unsur tuntutan dan dakwaan Dengan begitu enam terdakwa telah bebas, terkait  perkara pembangunan TSS dan TRB Madina.

(ZH)

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *