Aktivitas Bupati Nunukan bersama SKPD selama Covid-19 tetap berjalan sesuai program

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Nunukan – Asisten I Pemerintah Kabupaten Nunukan Muhammad Amin SH menjelaskan bahwa aktivitas Bupati bersama SKPD selama Covid-19 berlangsung tetap berjalan sesuai program dan kegiatan yang mengacu pada anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) rancangan ditahun 2020 ini.

“namun dalam perjalanannya kita khususnya di kabupaten nunukan dan infonesia pada umumnya bahwa wilayah kita ini diserang wabah covid 19 sehingga beberapa aktivitas atau kegiatan kita itu yang harusnya sudah bejalan,” kata Muhammad Amin SH,  Kamis (30/4/2020).

Karena adanya penanganan covid 19 ini sehingga menjadi tidak bisa dilaksanakan karena penanganan covid 19 ini adalah kewajiban pemerintah daerah dan seluruh jajaran serta seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah mengharapkan bersama sama-sama menangani covid- 19 bisa dicegah secara serius.

Terkait dengan penanganan ini selain pemerintah daerah sendiri juga ada instruksi atau arahan perintah pusat maupun pemerintah provinsi dan ini kita harus sinergikan pusat provinsi, maupun pemerintah kabupaten sendiri bahwa apa yang diarahkan baik dari segi pelaksanaan kegiatan dari segi penganggaran itu diprioritaskan didalam pencegahan dan penanganan covid

bukan berarti memprioritaskan kegiatan kegiatan untuk yang sudah kita susun tetapi kegiatan yang dianggap tidak terlalu prioritas hingga mungkin bisa digeser kegiatan dan anggarannya untuk membantu penanganan covid-19.

Karena secara khusus pada saat penyusuna anggaran tahun 2020 tidak dianggarkan untuk covid-19 sehingga baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi mengarahkan kepada pemerintah kabupaten untuk menyusun merevisi anggaran sehingga bisa lebih prioritaskan pada penanganan covid-19.

Asisten I Pemerintah Kabupaten Nunukan Muhammad Amin SH

Untuk aktivitas pemda APD SKPD tetap berjalan seperti biasa kita tetap masuk kerja setiap hari hanya memang beberapa aktivitas dibatasi yang dulunya mungkin ada kegiatan kecamatan perlu dilakukan kegitan monitoring atau rapat rapat pertemuan semua dibatasi karna ini kita terapkan social distancing dan physical distancing sehingga memang akan berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan dan kegiatan itu yang menghadirkan banyak orang itu mungkin kita hindari sekarang kegiatan itu dilakukan secara virtual.

Sebelum ada covid 19 kita harapkan tetap berjalan seperti biasanya artinya pemerintah tetap berjalan walaupun mungkin beberapa waktu yang lalu kita ada pembatasan jam kerja baik pegawai maupun honorer itu memang kita batasi masuk jam 09.00 pulang jam 14.00 dan juga sudah dikeluarkan edaran bupati bahwa jam kerja sekaramg kita ini adalah mulai dari pukul 08.00 sd 15.30 sama seluruh indonesia dan itu sudah kita ikuti pola kerja.

Pemerintah daerh saat ini sudah memulai melakukan penyusunan atau merekovusing pergeseran anggaran memang ada sekitar 70 an milyar yang dana akan digeser tetapi ini bukan semua APBD murni ada juga Dana DAK Dana Afirmasi dana DID kalau dana2 demikin itu memang lebih difokuskan untuk penanganan kesehatan.

Selebihnya yang kurang lebih 40 milyar itu yang akan digunakan untuk penaganan dalam bentuk biaya tidak terduga dalam penanganan covid-19, ini untuk anggaran biaya tidk terduga ini ada 3 jenis penaggangaran yaitu (1) kesehatan kemudian(2 ) penguatan jaringan sosial (3) pengurangan dampak ekonomi nah itu 3 jenis pemggaran.

Sementara ini masing masing DKPD terkait penanganan ini sudah berusaha untuk menyusun anggaran, bagaimana program ini bisa dilaksanakam dan bisa sukses .

yang jelas program ini untuk dalam rangka pencegahan dan penanganan covid dan dampak yang ditimbulkan dari wabah ini sehingga banyak aktivitas aktivitas masyarakat kita yang terhambat dan terkendala.

Lanjud M.Amin SH. Bahwa mudah- Mudahan dengan program ini ada bentuk kegiatan dari pemerintah daerah untuk membantu warga kita yang terdampak ini sehingga aktivitas- aktivitas yang kemaren masih lancar dan sekaramg kurang lancar.

Kegiatan dan program yang bisa memberikan stimulasi untuk warga yang terkena dampak dari covid 19.

Memang menjadi sesuatu yang perlu dikaji secara bersama bahwa adapun bentuk bantuan yang bencana akan dilakukan baik dalam bentuk sembako.

Menurut kita itu karna dianggap lebih efektif daripada bentuk bantuan tunai kenapa? Karena dengan bentuan sembako sudah jelas yang akan diberikan kalau bentuk sembako ada beras dan bahan pokok lainnya seperti minyak gula dan segala macam yang berbentuk sembako.

kalau dalam bentuk uang dalam kondisi saat ini di khawatirkan bantuan ini mungkin kurang tepat sasaran jangan sampai uang yang diberikan disalahgunakan untuk kebutuhan lain, tujuan utama adalah membelikan sembako untuk memenuhi kebutuhan hidup karna daya beli kita berkurang sehingga dibelikan lah sembako sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk masyarakat yang terdampak Corona.

Jadi begini sasaran dari pemerintah adalah yang terdampak dengan adanya covid19 ini, “secara Hukum ekonomi” yang berdampak itu memang orang menengah kebawah yang kena dampaknya, akan tetapi orang yang menengah keatas, saya rasa berdampak tapi tidak terpengaruh.

Tapi kalau orang menengah kebawah yang tekena dampak ekonomi pasti akan menjadi beban ekonomi tersendiri.

Jadi sasaran bantuan ini adalah orang menengah kebawah dan bisa saja yang dulu dia cukup berada tapi karna ada dampak ini penghasilan nya juga kena dampak sehingga menjadi orang menengah kebawah.

karna memang untuk memenuhi kriteria tadi dari dinas sosial melakukan pendataan sedemikian rupa kita juga sudah menyampaikan kepada pemerintah Kecamatan, Lurah/Desa dan Ketua RT untuk mendata warganya Siap- siapa yang berhak mendapat bantuan ini.

Mudah mudahan dengan adamya bantuan ini bisa mengurangi beban saudara saudara kita yang terkena dampak covid-19 memang tujuan utamanya masyarakat Ekonomi Menegah kebawah kata Amin SH kepada Media ini.

Lanjut Amin menyampaikan bahwa jenis kebijakan pemerintah yang sudah dilakukan saat ini adalah “Stimulai ekonomi” salah satunya adanya pembebasan PDAM, dan tagihan PDAM bagi rumah ibadah dan untuk kegiatan kegiatan rumah sosial dan yang lainnya diskon 50% itu salah satu stimulasi ekonomi yang dilakukan pemerintah.

Kemudian dari segi pendapatan itu pemerintah daerah sudah juga memberikan keringanan dari pajak daerah yang dilakukan pengurangan bahkan ada di tunda ada juga yang didiskon, itu yang sudah kita lakukan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat yang dalam kondisi saat ini Dampakang dari wabah Covid-19.

Saat ditanya kenapa pemerintah tidak melibatkan DPRD dalam pembahasan anggaran Covid-19.

Menurut Amin.SH Jadi memang ada regulasi dari pusat baik dari undang undang terkait penanganan covid maupun peraturan mentri dan instruksi surat edaran mentri, bahwa untuk merekopushing perlu penanganan cepat.

selama ini regulasinya saat ini bahwa ada undang-undang yang mengatur pembahasan APBD harus persetujuan dengan DPRD itu dalam situasi yang normal jadi tidak perlu melibatkan DPRD

 

 

Karna kondisi saat ini kurang normal karna wabah ini perlu segera pergeseran anggaran maka bukan dilakukan pembahasan tetapi dia beritahukan kepada DPRD bahwa akan dilakukan rekopushing atau pergeseran anggaran sebelum pelaksanaan anggaran.

 

 

ini dan penggunaan anggaran ini untuk apa saja. Tertapi secara formalnya itu lebih bagus lagi tapi mungkin secara formalnya tanpa persetujuan lagi berdasarkan undang undang penanganan covid19 ini.

 

 

Mudah mudahan program dari pemerintah untuk memberikan kebijakan yang dilakukan dalam hal penanganan covid ini betul betul bermanfaat bagi masyarakat supaya bisa dipergunakan sebaik mungkin dan tepat sasaran.

Pemerintah Kabupaten nunukan juga terbuka untuk diawasi dalam penggunaan anggaran ini semoga pelaksanaan kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

Mudah mudahan dengan kebijakan yang kita ambil ini betul betul bisa membantu masyarakat yang terdampak covid19. Kata Muhammad Amin SH.

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *