Kasus korupsi dana desa senilai Rp737 juta, mantan Kades Majanggut-I dituntut 3,5 tahun penjara

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan – Evendy Apuan Berasa  (38), Mantan Kepala Desa Majanggut I Kec. Kerajaan, Kab. Pakpak Bharat, Sumatera Utara, dituntut 3,5 tahun penjara, karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi terhadap Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) sebesar Rp 737juta.

Nota tuntutan disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dawin S Gaja dari Kejari Dairi dalam persidangan teleconfence (online) di ruang Cakra-8 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (30/4/2020).

Selain itu, terdakwa juga didenda Rp 100juta subsider  6 bulan kurungan dan diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara Rp 737juta, apabila tak dibayar maka diganti dengan kurungan  1 tahun 8 bulan penjara

Menurut JPU, terdakwa secara melawan hukum mengkelola sendiri DD (Dana Desa) dan ADD (Alokasi Dana Desa), namun banyak kegiatan tidak dilaksankan dengan semestinya dan fiktif.

“Terdakwa secara melawan hukum,
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara,” ujar JPU.

Menurut JPU, terdakwa melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999  sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Usai pembacaan tuntutan, majelis hakim diketuai Ahmad Sayuti menunda sidang hingga Senin mendatang dengan agenda pembacaan pledoi (notabelaan) penasihat hukum terdakwa.

Sesuai dakwaan, Desa Majanggut I TA 2016 mendapat kucuran dana sebesar Rp1.269.516.183. Dana itu ditarik terdakwa bersama  saksi Helen Tumangger  Rp781juta, kemudian dirarik bersama  saksi Sarimala Berutu sebesar Rp300juta.

Terkait  penggunaan uang sebesar Rp1.081.000.000, terdakwa yang menjabat kades Majanggut-1  sejak 2012 -2018 ini, melaksanakan berbagai kegiatan sendiri,  namun sebanyak 19 kegiatan tidak terealisasi dan fiktif.

Contohnya kegiatan 2016, dana sebesar Rp.34.957.785,-  untuk di kegiatan pengembangan cabe  kelompok tani Dusun Kuta Rih, tapi kegiatan  tidak pernah dilaksanakan alias fiktif.

Kemudian dana sebesar Rp. 307.543.249, untuk kegiatan pengaspalan JUT Dusun Natam Jehe, namun yang direalisasikan  sebesar Rp.295.232.914,-

Disebutkan lagi, ada 19 kegiatan tahun 2016 yang diduga bermasalah, yang sama sekali tidak dilaksanakan alias fiktif, ada yang dilaksanaian namun tidak sepenuhnya.

Selanjutnya tahun 2017, cair DD dan ADD.sebesar Rp.1.022.000.000,, oleh bendahara desa diserahkan langsung kepada terdakwa, dengan membuat kwitansi, tanda terima  uang.

Kemudian terdakwa melaksanakan berbagai kegiatan yang berujung fiktif. Dana sebesar sebesar Rp.286.219.125, untuk Kegiatan pengaspalan Jalan Dusun Kuta Rih, namun terealisasi Rp.219.285.345,69

Kemudian, dana sebesar Rp.255.749.205,07, untuk kegiatan pembangunan Kantor Kepala Desa,  namun terealisasi Rp.141.754.991,54, Selanjutnya Rp.194.050.500,00 untuk kegiatan Fasilitas Kelompok Tani namun direalisasikan Rp.128.500.000.

Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan DD dan ADD TA 2016 dan 2017,  dan telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Perbuatan terdakwa  merugikan negara sebesar Rp.737.285.740,84.

(ZH)

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *