Warga belum rasakan BLT Covid-19, DPRD Pemalang usulkan PSBB

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Pemalang- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Pemalang bersama DPRD Kabupaten Pemalang dilaksanakan di kantor DPRD Kabupaten Pemalang. Senin (4/5/2020)

Hasil dari RDP tersebut salah satunya adalah merekomendasikan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), rekomendasi tersebut sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Pemalang.

Hasil kajian nantinya akan disampaikan ke Gubernur Jawa Tengah untuk dilanjutkan ke Kementerian Kesehatan sebagai permohonan pemberlakuan PSBB, nantinya Kementerian yang akan menentukan, apakah perlu dilakukan PSBB di Pemalang.

Kajian tersebut, salah satunya adanya kenaikan angka pasien positif covid-19, dan terpaparnya tenaga medis di Pemalang. Ungkap Agus Sukoco Ketua DPRD Pemalang.

“Angkanya naik terus, dan tidak ada yang tau sampai kapan, saat ini masih dalam kajian dinas terkait”, tambah Agus Sukoco.

Siapkah Warga Menghadapi PSBB di Pemalang???

Setelah pemerintah resmi menetapkan wabah Covid-19 sebagai bencana nasional. Penetapan status tersebut tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional, yang di tandatangani oleh Presiden Jokowi Senin (13/4/20)

Bahkan Presiden Jokowi telah menjamin rakyatnya, bagi daerah yang terdampak wabah virus corona akan mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) 600 ribu per KK selama 3 Bulan (April, Mei, Juni)

BLT tersebut bersumber dari Dana Desa, Dana Pemprov dan Dana Pemerintah pusat.
Bulan April sudah terlewati, namun dana desa belum dirasakan oleh warga.

Justru awal bulan Mei baru dilakukan pendataan warga yang berhak menerima.

“Baru dilakukan pendataan, nanti kita musydes, dan menunggu surat Edaran Bupati bagaimana teknis pencairannya”. Ungkap Kades Pamutih, Purwati saat jurnalis Mitrapol mendatangi Balai Desa, Senin (4/5/2020)

Awal mei belum dirasakannya BLT tersebut khususnya untuk warga Pemalang, kini DPRD Pemalang mengusulkan penerapan PSBB.

Seharusnya, DPRD Pemalang memanggil dinas terkait dalam percepatan pencairan BLT Corona, karena masyarakat sudah merasakan dampaknya sejak di putuskannya wabah Covid-19 ini sebagai bencana nasional non-alam.

Dampak tersebut sangat dirasakan warga, mulai dari sepinya pekerjaan, dan karyawan yang dirumahkan.

 

Reporter : Rizqon Arifiyandi

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *