Syamsul Fitri dituntut 5 tahun penjara terkait kasus suap Walikota Medan

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan – Syamsul Fitri (38) Kasubag Protokoler Sekda Pemko Medan dituntut 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan, karena terbukti menerima suap atau secara bersama-sama menerima sesuatu barang atau janji yang berkaitan dengan jabatannya.

Dalam persidangan teleconfence, Senin (4/5/2020), terdakwa berada di Rutan Tanjung Gusta Medan, JPU  Siswandono berada di Gedung KPK Jakarta, sedang manelis hakim diketuai Abdul Azis berada di  Cakra-2 PN Medan, dan dihadiri tim Penasihat Hukum terdakwa.

JPU KPK dalam nota tuntutannya, meminta kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara itu agar menghukum  Syamsul Fitri dengan lima tahun penjara.

Disebutkan, terdakwa terbunti berdalah secara bersama-sama telah melanggar pasal 12 huruf-a UU No 31 tahun 1999 dan perubahannya UU No 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHPidana.

Hal memberatkan, urai JPU, terdakwatidak mendukung pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum, jelas JPU.

Setelah dibacakan tuntutan oleh Jaksa KPK, Majelis hakim menunda sidang hingga Kamis (14/5/2020), dan meminta kepada penasihat hukum Syamsul Fitri untuk menyiapkan nota pembelaan atau pledoi.

Diluar persidangan, penasihat hukum Syamsul Fitri enggan berkomentari tuntutan Jaksa KPK tersebut. Karena menurutnya tidak ingin membeberkan isi pembelaan yang akan dituliskannya nanti.

Sesuai dakwaan, Samsul Fitri (38) Kepala Sub Bagian (Kasubag) Protokoler Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemko Medan didakwa sebagai perantara penerima suap.

Terdakwa dipercaya Walikota Medan nonaktif Dzulmi Eldin untuk mengurus anggaran kegiatan walikota, baik yang dianggarkan dalam APBD maupun anggaran non APBD.

Disebutkan, sejumlah uang yang disetorkan Samsul Fitri dari kutipan para kepala dinas/ pejabat eselon II, di Pemko Medan totalnya Rp2,1 miliar lebih.

Uang itu  dari Isa Ansyari selaku Kadis PU Pemko Medan dan Benny Iskandar selaku Kadis Perkim. Suherman, selaku Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD),  Iswar S selaku Kadis Perhubungan.

Pemberian uang untuk mendukung kegiatan walikota,  antara lain acara Apeksi  di Tarakan Kalimantan Utara, Juli 2018 dan menghadiri acara Program Sister City di Kota Ichikawa Jepang, Juli 2019.

Biaya untuk menghadiri kedua acara itu lebih besar dibanding dana yang dikeluarkan dari APBD. Ujungnya, sesuai perintah walikota,  terdakwa pun meminta uang dukungan kepada para kadis dan pejabat eselon Ii Pemko Medan. (ZH)

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *