Dugaan monopoli dalam pendistribusian BPNT, PT. APA kuasai hingga 50% lebih

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Pandeglang, – Ada dugaan praktik monopoli dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di wilayah Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten.

Program sembako untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 326 Desa dan 13 Kelurahan di 35 Kecamatan tersebut, ada 21 kecamatan dengan ratusan agen (e-waroong) guna memenuhi kebutuhan penerima manfaat sebanyak 55. 866 KPM, yang dikuasai PT. APA selaku suplayer bahan pokok kebutuhan masyarakat dibawah garis kemiskinan di Kabupaten Pandeglang.

Dengan kondisi itu, menimbulkan kecurigaan dan pertanyaan di mata publik, apakah PT APA sebagai Suplayer Program BPNT sudah sesuai Pedoman Umum (Pedum) tentang program sembako tersebut ?

Dan bilamana dalam kegiatannya PT APA terbukti diduga melakukan monopoli perdagangan, tentunya hal ini melanggar Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Penggiat Anti Korupsi dan selalu vokal menyuarakan nasib rakyat kecil, Tb. Aujani Ketua Himpunan Aksi Mahasiswa dan Pemuda (HAMPA) Kabupaten Pandeglang terhadap awak media yang tergabung dalam Perkumpulan Jurnalis Nasional Indonesia (JNI) Pandeglang mengatakan, PT. APA diduga telah menguasai lebih dari 50% distribusi program sembako di wilayah Kabupaten Pandeglang.

“21 kecamatan dari 35 kecamatan, di Pandeglang dikuasai PT APA sebagai penyalur sembako untuk KPM program BPNT. Padahal dari hasil voting atau Beauty Contest, PT. APA hanya mendapatkan sekitar 7 kecamatan saja, kuat dugaan dalam masalah ini berbau aroma monopoli,” cetusnya.

Dikatakan TB. Aujani, pihaknya untuk masalah tersebut Pemkab Pandeglang dan DPRD Pandeglang khususnya Komisi IV, segera mengevaluasi, terutama terkait MoU, PT. APA dengan e-warong, karena ada dugaan MoU nya tidak sesuai Pedum dan hasil Beauty Contest yang digelar di Pendopo Kabupaten Pandeglang beberapa bulan lalu.

“Dinas Sosial Pandeglang harus bertindak tegas terhadap supplier yang diduga sudah tidak sesuai dengan ketentuan dan mengarah pada persaingan usaha tidak sehat,” tandas Aujani

Lebih lanjut kata Aujani, Pemilihan menu atau Beauty Contest yang telah digelar dan pastinya menghabiskan anggaran tersebut semestinya dapat dilaksanakan dengan baik. Tapi fakta di lapangan pelaksanaan realisasi program masih belum optimal.

Bagaimana mau optimal, toh pihak suplayer seperti PT. APA dalam mendistribusikan komoditi bahan pangan kepada KPM, jauh dari jumlah saldo yang ada di Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Di mana di dalam Saldo per KPM itu berjumlah 200 ribu rupiah.

“Kita tau bahan pangan di beberapa Kecamatan yang disuplai oleh PT. APA, marginnya sekitar 30.000 rupiah per KPM. Bila kita hitung marginnya dari seluruh KPM yang disuplai oleh perusahaan tersebut diperkirakan menghasilkan keuntungan sebesar 1.675.980.000 per bulan,” ungkap Aujani

Semisal di Kecamatan Munjul, untuk bulan April kemarin, kata Aujani, terbukti KPM hanya mendapatkan Beras 12,5 Kg, Telur 15 butir, dan Kacang Hijau 1/2 Kg. Sedangkan di Kecamatan Angsana KPM hanya mendapatkan Beras 10 Kg, Telur 30 butir, dan Tahu 1 Kg.

“Ini jelas PT APA memanfaatkan Program dengan mencari keuntungan tanpa menghiraukan harga pasar dan kualitas komoditi,” pungkasnya.

Direktur PT. APA, ketika dihubungi tim JNI lewat telpon selulernya tidak menjawab ataupun membalas pesan WA, diduga yang bersangkutan tidak mau ambil resiko dan terkesan menghindar dari pertanggung jawabannya selaku suplayer program BPNT di Pandeglang.

 

 

TIM

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *