Komisi III DPRD kritisi kinerja Pemkab Nunukan soal penanganan Covid-19

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Nunukan –  Rapat dengar Pendapat dipimpin Langsung Oleh Hj.Rahma Leppa Ketua DPRD didampingi M.Saleh,bSE Ketua Komisi DPRD Nunukan dengan genda Penjelasan masalah Penanganan Virus Corona Covid-19 yang berlangsung di ruangan Rapat Ambalat DPRD Kabupaten Nunukan dihadiri 9 0rang anggota DPRD dan Ketua.

Kepada Kepala Dinas Perdagangan soal persiapan sembako menjelang lebaran begitu juga kesiapan soal bantuan sembako.

Penjelasan dari Kadis sosial bahwasanya dalam waktru dekat dilakukan pembagian voucher itu akan Siap dibagi sebesar 3.586 voucher.

“Jadi kalau hemat saya yang sesuai dengan rincian tadi 3.586 karung beras 3.586 kilo gula 3.860 kotak mie instan.”

Dewan berharap daftar e-warung yang bekerja daftar warung ke warung Yang bekerjasama dengan yang ditujuk oleh Bank Mandiri Saya harap tim dari Dinas Perdagangan mulai dini hari dicek kesiapan jangan sampai nanti ada SK bupati keluar jadi vucernya dibagi setiap kelurahan kemudian turun ke RT kemudian di RT.

Jangan sampai nanti voucher yang yang sudah di bagi masyarakat tidak juga bisa menukar menukarkan dengan barang-barang sembako tersebut Artinya kita mengantisipasi Lebaran dekat kebutuhan telur dan sebagainya.

Jangan nanti kita sudah bagikan Voucher ternyata tidak bisa diganti dan ditukarkan ke warung itu.

A GAT anggota dewan dari Krayan mempertanyakan keluarga yang telah dinyatakan 36 orang yang telah dinyatakan keluarganya positif Covid-19.

A.GAT meminta kalau bisa agak di kasih spesial lah mereka ini Dibantuh contoh mereka dapat sembako mungkin dapat voucher sembako dan tolong anak-anaknya juga diperhatikan karena yang saya mendengar dan melihat agak termarjinalkan sekarang di lingkungannya.

ADAMA anggota DPRD dari Partai PKS meminta Penjelasan dari dokter Dulman bahwasanya sudah ada swap itu tiba, 3 orang yang negatif nanti Kalau Insya Allah kita berdoa sama-sama Kalau ada sudah nanti saat swep kedua negatif tolong nanti di keluarkan dari Rumah Sakit.

Andre Pratama minta keterangan dari juru bicara pemkab mengenai pemberitaan mengenai rumah singgah medis bagaimana kronologisnya Apa alasannya.

Saran saya selaku anggota Dewan masukkan saja dibalai Diklat BKD kita yang biasa dipakai untuk Diklat prajabatan mungkin tinggal kita tambahkan konsumsi karena tempat tidur apa semua ada.

Andre Pratama menanyakan kepada Doker Dulman dengan pendapat Aris suyono selaku Juru Bucara covid- 19 mengenai Soal pengadaan Alkes Panganggaran di RSUD dengan anggaran dokter apakag beda anggarannya maksudnya contoh RSUD 15 M dokter ada 3 M peruntukannya apakah untuk rumah sakit lagi atau untuk ke Puskesmas?

Dewan meminta penjelasannya antara Direktur RSUD dan Aris Suyono dari Dinas Kesehatannya minta tolong di jelaskan.

Begitu juga Juru Bicara Pemkab nunukan Hasan Basri kemudian mengenai mahasiswa kita yang di luar Kabupaten Nunukan.

Lanjud Andre bahwa saya ada masukan nanti kalau bisa diberikan ke mereka surat dengan logo kabupaten untuk pendataan siswanya semua dengan by address dan by no.rekening pak jadi kalau saya lebih cenderung mengarah kesana by name by address by no.rekening karena ini yang kita lihat terjadi ada yang 20 juta dibagi ke sekian orang. Yang 20 juta dibagi 38 orang jadi ada yang besar ada yang kecil.

AMRIN SITANGGANG dari partai perindo agar pengelolaan keuangan ditranparansi utamanya dalam penaganan covid- 19.

lanjud Amrin Sitanggang memintah kepada pemkab nunukan meniru (Tiru) langka yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Malinau soal bantuan kepada Mahasiswa diluar daerah diberikan setiap mahasiswa dapat jata Rp.1.000.000/per orang karena mahsiswa kita diluar ini ribuan.

Hanya 273 orang artinya by name by address 250 rb tidak ada masalah bagaimana kemampuan keuangan itu kepada kepala keuangan Iran Kurniawan.

Andre Pratama singgung soal tim banggar saya kebetulan ketua tim banggar disaat kita pembahasan itu kemarin kita sempat agak sedikit ada dengklop mengenai keinginan beberapa anggota dewan untuk Pembayaran utang.

Kemudian ditambah dengan ada wabah korona ini jadi saya meminta penjelasan ada aturan ada himbauan dari Dirjen perimbangan keuangan nomor s-126/PK 2020 tanggal 27 untuk penghentian pengadaan barang jasa dana alokasi khusus fisik tahun 2020 sudah dihentikan kenapa pemerintah daerah melakukan pelelangan apa ini bukan palanggaran?

kemudian ada juga Mengenai himbauan (Impres) presiden terkait bahwasanya intruksi pertama presiden mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan yang mempercepat penanganan Covid-19 di daerah ini yang kita tanyakan?

Apakah yang kami melihat juga dan Kami sempat bertanya juga kebagian At bank sistem LPC Apakah itu harus dilelang semua Apakah itu pekerjaan Apakah sudah masuk sangat mendesak atau bagaimana ujar Andre Pratama

Terus terang kepala dinas keuangan iwan kurniawan dan juni mardiansyah selaku kepala Bappeda hasil rasionalisasi anggaran di DPRD dalam undang-undang DPR itu memiliki hak atau memiliki ini untuk mengadakan Reses sebanyak 3 kali 3 masa sidang tetapi minta maaf.

saya berbicara artinya ada paket pekerjaan yang bisa bapak-bapak lelang tetapi bisa mencoret anggaran reses kami pak jadi satu kali masa reses dalam tahun 1 tahun 2020 ini yang kami ingin kami tanyakan dalam SKB Jelaskan batasan itu tidak ada secara poin langsung itu untuk mencoret dana reses pak SKB 2 Menteri.

Saya meminta juga kepada juru bicara mungkin juga kepala keuangan dan kabag Humas agar transparan dalam Bantuan Perusahaan berupa barang atau Berupa Dana bantuan dari pihak ketiga perusahaan kepada pemkab nunukan dalam dorongan atau supporting untuk penanganan Covid-19.

Biarlah bantuan perusahaan dipublikasikan oleh Reka Rekan Wartawan agar diketahui publik kami di DPR ini tentu digaji untuk bicara untuk mengingatkan kepada pemerintah daerah sebagai Mitra artinya bukan dalam hal kita mendiskreditkan pemerintahan tentu tidak.

Andre Pratama pertanyakan kepada dinas sosial ada BLT Dana Rp 600.000 dari Kementerian Sosial itu sekitar 8.000 kk khususnya Kabupaten Nunukan.

Soal bantuan langsung Tunai (BLT) masih banyak yang belum dapat sebagai contoh di Sebatik barat mereka BLT Dana Desanya 86 Kk sbesar Rp 600.000 karena Pulau Sebatik tidak dapat voucher.

bagaimana pemda bisa stimulan lagi itu juni ada BLT 86 KK di desa bina lawan dapat mereka tidak dapat voucher berarti BLT dana desa ini dia tidak termasuk PKH pak tapi masih ada KK lain.

mereka tidak termasuk di PKH, di BLT dana desa karena dana desa ini tidak cukup sebagai contoh desa pancang itu penduduknya 2.000 lebih KK jadi masih banyak yang belum tercover ini yang harus kita pikirkan bersama sama kata Andre kepada pemerintah daerah yang mewakili. (Yuspal)

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *