LASKAR desak penegak hukum periksa DAK Kota Sabang

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Kota Sabang – Lembaga Advokasi Sosial Kemasyarakatan Aceh Raya (LASKAR) mendesak Penegak Hukum untuk memeriksa Anggaran Pendidikan DAK Kota Sabang anggaran tahun 2018 – 2019 agar Anggaran tersebut sesuai peruntukannya berdasarkan Aturan Hukum yang berlaku. Kamis (9/5).

Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Dinas Pendidikan Kota Sabang patut di “awasi” dengan benar oleh para penegak hukum dikarenakan anggaran tersebut cukup besar yang mencapai “Puluhan Milyar” itu dan kami dapatkan informasi dilapangan jika anggaran tersebut dikerjakan dengan swakelola ungkapnya.

Informasi awal yang didapat LASKAR sebagian Anggaran DAK Dinas Pendidikan Kota Sabang tersebut dipakai untuk kegiatan rehab beberapa sekolah dengan pola swakelola.

Kegiatan swakelola di atur dalam PerPres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Definisi Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat

Artinya bahwa kegiatan rehab sekolah maupun pengadaan barang yang menggunakan DAK Kota Sabang tahun 2018 – 2019 dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan. Maka kami menyarankan kepada Penegak hukum untuk melakukan Audit Forensik. Apa itu Audit Forensik, yaitu tindakan menganalisa dan membandingkan antara kondisi di lapangan dengan kriteria, untuk menghasilkan informasi atau bukti kuantitatif yang akurat, ucap LASKAR.

Masih ucap LASKAR, dalam upaya pemberantasan korupsi dalam segala bidang yang menggunakan uang rakyat sudah seharusnya Penegak hukum turun tangan agar jangan sampai uang rakyat itu digunakan tidak tepat sasaran dan menyalahi prosedur.

Penegak hukum harus mempertanyakan kepada pengelola kegiatan swakelola yang menggunakan DAK Kota Sabang tahun 2018 – 2019, apakah kegiatan tersebut transparan dan akuntabel (prinsip Pengadaan Barang/Jasa pasal 6 PerPres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) ? Dan bagaimana mengukur transparan dan akuntabel untuk kegiatan tersebut ?

Dana DAK Dinas Pendidikan Kota Sabang tersebut “cukup besar” sehingga wajar saja jika LASKAR meminta kepada Aparat Penegak Hukum untuk segera melakukan “pemeriksaan” terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut agar masyarakat yakin jika anggaran Negara tersebut tersalurkan dengan baik dan sesuai prosedur yang berlaku tutup Kabid Investigasi LASKAR.

 

 

Reporter : Bukhari

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *