Pansus DPRD Sulsel soroti persoalan lahan milik pemprov di kawasan CPI

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Makassar – DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Menggelar rapat LKPJ Gubernur A.T.A 2019 di Gedung DPRD Provinsi Sulsel, Senin (11/05/2020).

Ketua Pansus Khusus LKPJ Gubernur Sulsel Ir. H. Irwan Hamid yang memimpin langsung rapat ini mengatakan bahwa perjanjian reklamasi Antara Central Point Of Indonesia (CPI) menyalahi aturan perjanjian dengan menghilangkan lahan Pemprov seluas 12,11 Hektare melalui perseroan atau pihak ketiga yaitu PT Yasmin Bumi Asri dan PT Ciputra di kawasan CPI Hal ini berdasarkan rekomendasi temuan BPK Dengan menghilangkan tanah miilik Pemprov seluas 12,11.H.

Aset Pemprov yang terletak di Jl. Metro Tanjung Bunga kel. Tanjung Merdeka kec Tamalate kota Makassar ini disepakati akan dibuat Ruang Terbuka Hijau, namun kenyataanya CPI dalam hal ini pengembang tersebut menjadikan lahan milik Pemprov yang tercatat dalam aset daerah itu dijadikan lahan bisnis (membangun Properti) dikwasan CPI, ungkap Wakil ketua Banggar F. Rangga sekaligus anggota Pansus LKPJ Gubernur.

Ia juga membantah pernyataan kepala BPKD bahwa saat ini ditangani oleh JPN (Jaksa Pengacara Negara) dimana aset Pemprov itu bukan sengketa tapi sepenuhnya itu milik Pemprov CPI sudah menyerahkan tanah (lahan) seluas 50 hektare kepada Pemprov melalui walikota makasar beberapa bulan yang lalu, ini temuan dari BPK. Termasuk lae lae itu kan sudah disetujui oleh Pemprov untuk reklamasi tambahan ke Pulau itu. Maka ia meminta teman Teman DPR bersama eksekutif (jajaran Pemprov) harus bersikap tegas untuk menginfestagasi kembali ke Pihak pengembang (CPI) yang didalamnya juga ada PT Yasmin, tegas Rangga.

Staf Khusus Gubernur selaku yang mawakili Gubernur sulsel mengapreasi langkah langkah Gubernur selama ini sebagamana yang dituangkan dalam indikator pansus LKPJ Gubernur termasuk lahan milik Pemprov yang berhasil kita jadikan aset daerah dengan kerjasama kesemua pihak dan DPRD Sulsel meskipun aset tersebut belum maksimal kita kuasi.

“Setelah indakor Pansus LKPJ dibacakan Ketua Pansus didepan peserta rapat maka selanjutnya akan diagendakan pelaksanan raker rumusan LkPJ untuk kemudian dilanjutkan ke rapat paripurna DPR sebelum tanggal 18 April 2020,” pungkasnya.

Dalam rapat gelar pendapat kali ini turut hadir Wakil Ketua DPRD Sulsel, Komis D, segenap anggota Pansus LKPJ Gubernur dan pihak Pemprov termasuk Bappeda dan Biro Pemerintahan kemudian dari piha Jaksa Pengacara Negara (JPN).

 

 

(Ali Ghugunk)

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *