Dugaan Korupsi berjamaah program BPNT, Ketua DPD Badak Banten angkat bicara

  • Whatsapp
Ketua DPD Ormas Badak Banten Kabupaten Lebak, Eli Sahroni

MITRAPOL.com, Lebak – Dugaan korupsi program Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT) yang di rubah menjadi Sembako di Kabupaten Lebak tidak bisa lepas dari sejumlah oknum pejabat Pemerintah Kabupaten Lebak hingga Kepala Desa dan TKSK

Hasil investigasi Tim Badak Banten Kabupaten Lebak dari sejumlah e warung selaku penyalur barang program sembako di temukan adanya sekitar sebesar Rp 35000 – Rp 45000 per KPM dana yang menguap.

Data yang diperoleh Badak Banten ada 106 791 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di kabupaten Lebak.
” Ini sangat pantasis, Seperti korupsi berjamaah dari program sembako, hingga milyaran rupiah, mungkinkah mengalir ke kantong oknum Pejabat Pemkab Lebak.? “, kata Eli Sahroni ketua DPD Badak Banten Kabupaten Lebak

Barang yang di suplay ke KPM beras premium di pasaran saat ini Rp 9500/ kg nya,di jual ke KPM Rp 11500 bahkan ada yang Rp 12000 / kg nya,itu tergantung E Warung yang kerjasama dengan suplayer karena di Kabupaten Lebak ada 3 Suplayer program Sembako tahun 2020. Berarti ada markup sebesar Rp 2000 hingga Rp 2500 per kg atau Rp 20 000 hingga Rp 25 000 per satu kantong yang isinya 10 kg.

Itu dari satu jenis komoditi uang yang dikorup oleh jaringan pengadaan cukup besar,sedangkan dalam program Sembako ada beberapa jenis komoditi, seperti telur, daging ayam, kacang Ijo dan buah buahan yang harus di terima KPM, dan barang komoditi tersebut harus higienis dan steril dari virus atau bakteri”, kata Eli Sahroni

Berdasarkan hasil audit investigasi Badak Banten yang tingkat akurasinya cukup di pertanggung jawabkan dengan angka yang menguap sebesar Rp 35 000 – Rp 45 000 per KPM. Padahal besar nya anggaran program Sembako hanya Rp 200 000

” Hasil audit investigasi tingkat akurasi menguapnya dana program sembako itu Rp 35 000 – Rp 45000″, pungkas Eli Sahroni aktivis Senior Lebak

Menurutnya, Mengalirnya dugaan hasil korupsi berjamaah itu kepada para oknum pejabat yang berwenang dalam program sembako di Pemkab Lebak hingga Kepala Desa dan TKSK.

“Ya, mengalirnya ke kantong para oknum pejabat Pemkab Lebak hingga Kepala Desa dan TKSK dari pengusaha yang menjadi suplayer program sembako, gak mungkin ke kantong para RT,” imbuhnya

Dikatakannya juga, dalam program sembako di Kabupaten Lebak juga adanya monopoli perdagangan atau usaha yang dilakukan oleh CV Aam, Bulog dan CV Astan selaku suplayer sembako di Kabupaten Lebak. Padahal dalam pedum telah di jelaskan Pengelolaan program Sembako bisa dilakukan mandiri oleh tingkat Desa, Sepertinya kerjasama dengan Bumdes atau pengusaha lokal yang ada di Desa tersebut.

Sekitar 60 persen KPM di Kabupaten Lebak yang menjadi penguasaan CV Aam dan sisanya Bulog, CV Astan dan 8 Agen Mandiri.

Para suplayer membuat Nota kesepakatan kerjasama dengan para agen atau E-Warung dan nota kerjasama inilah yang mengikat E-warung tidak bisa keluar belanja atau menjalin kerjasama dengan pihak lain termasuk kemitraan dengan Bumdes atau Agen Mandiri di Desa setempat.

Padahal dalam program sembako tidak harus ada monopoli usaha, semua E- warung di bebaskan bekerjasama dengan pihak pengusaha lain, Apalagi bisa bekerjasama dengan Bumdes. Yang terjadi malah e-warung di ikat dengan sebuah nota kesepakatan kerjasama yang terkesan terikat”, jelasnya. bisa keluar belanja atau menjalin kerjasama dengan pihak lain termasuk bikin kemitraan dengan Bumdes setempat.

“Padahal dalam program sembako tidak harus ada monopoli usaha, semua E- warung dibebaskan bekerjasama dengan pihak pengusaha lain, Apalagi bisa bekerjasama dengan Bumdes atau Mandiri. Yang terjadi malah E-warung di ikat dengan sebuah kesepakatan kerjasama yang terkesan terikat,” jelasnya.

 

 

Reporter : tim

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *