Korupsi 737 juta, Mantan Kades Majanggut-I  Divonis 3,5 tahun penjara

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan – Evendy Apuan Berasa  (38), Mantan Kepala Desa Majanggut I Kec. Kerajaan, Kab. Pakpak Bharat, Sumatera Utara, divonis 3,5 tahun penjara, Senin (11/5/2020), karena mengelola sendiri Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) sehingqa negara dirugikan Rp 737 juta.

Majelis Hakim PN Medan yang bersidang di Cakra-2 secara teleconfence (online), Senin (11/5/2020), juga menjatuhkan denda kepada terdakwa Rp 100juta subsider 6 bulan penjara dan wajib membayar kerugian negara Rp 737.285.740,84, subsider 1 tahun 8 bulan kurungan.

Menurut majelis hakim diketuai Ahmad Sayuti, terdakwa terbukti bersalah mengelola sendiri DD dan ADD, sehingga banyak kegiatan yang laksanakan tidak selesai, bahkan banyak diantaranya tidak dilaksanakan samasekali  alias fiktif.

Menurut majelis hakim dalam persidangan yang dihadiri JPU Dawin S Gaja dan Penasehat Hukum (PH ) terdakwa Sri Wahyuni,  tedakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Persisnya, melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999, diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sesuai dakwaan, Desa Majanggut I TA 2016 mendapat kucuran dana sebesar Rp1.269.516.183. Dana itu ditarik terdakwa bersama  saksi Helen Tumangger  Rp781juta, kemudian dirarik bersama  saksi Sarimala Berutu sebesar Rp300juta

Terkait  penggunaan uang sebesar Rp1.081.000.000, terdakwa yang menjabat kades Majanggut-1  sejak 2012 -2018 ini, melaksanakan berbagai kegiatan sendiri,  namun sebanyak 19 kegiatan tidak terealisasi dan fiktif.

Contohnya kegiatan 2016, dana sebesar Rp.34.957.785,-  untuk di kegiatan pengembangan cabe  kelompok tani Dusun Kuta Rih, tapi kegiatan  tidak pernah dilaksanakan alias fiktif.

Kemudian dana sebesar Rp. 307.543.249, untuk kegiatan pengaspalan JUT Dusun Natam Jehe, namun yang direalisasikan  sebesar Rp.295.232.914,-

Disebutkan lagi, ada 19 kegiatan tahun 2016 yang diduga bermasalah, yang sama sekali tidak dilaksanakan alias fiktif, ada yang dilaksanaian namun tidak sepenuhnya.

Selanjutnya tahun 2017, cair DD dan ADD.sebesar Rp.1.022.000.000,, oleh bendahara desa diserahkan langsung kepada terdakwa, dengan membuat kwitansi, tanda terima  uang.

Kemudian terdakwa melaksanakan berbagai kegiatan yang berujung fiktif. Dana sebesar sebesar Rp.286.219.125, untuk Kegiatan pengaspalan Jalan Dusun Kuta Rih, namun terealisasi Rp.219.285.345,69

Kemudian, dana sebesar Rp.255.749.205,07, untuk kegiatan pembangunan Kantor Kepala Desa,  namun terealisasi Rp.141.754.991,54, Selanjutnya Rp.194.050.500,00 untuk kegiatan Fasilitas Kelompok Tani namun direalisasikan Rp.128.500.000.

Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan DD dan ADD  TA 2016 dan 2017,  dan telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Perbuatan terdakwa  merugikan negara sebesar Rp.737.285.740,84.

 

 

(ZH).

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *