Kejati Sumut monitor penyaluran dana Covid 19

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan – Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Amir Yanto mengingatkan pemerintah daerah, baik Pemprov Sumut, Pemko maupun Pemkab untuk transparan dalam pengelolaan dan penyaluran dana bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid 19,  Corona.

Kajati Sumut menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti soal carut marut pendataan maupun penyaluran dana bansos Covid 19, terlebih bila ditemukan adanya tindak pidana korupsi dalam praktik pendataan maupun penyalurannya.

“Dengan adanya pemberitaan di beberapa media, soal kisruh maupun protes warga di sejumlah daerah, terkait bantuan sosial Covid 19, Kejati Sumut akan melakukan monitoring dan pengumpulan data untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi,” jawabnya dalam pesan Whatshapp, Rabu (13/5/2020)

Disebutkan,  pihaknya bakal mengawasi secara ketat penggunaan dana penanganan virus Corona di Sumut. Setidaknya pihak Kejati Sumut meminta penggunaan dana terksit dampak corona, harus tepat sasaran.

Sebelumnya, Wakil Kepala Kejati Sumut Sumardi dihadapan tim Gugus Tugas Penanganan Covid 19, beberapa waktu lalu, meminta komitmen bersama pemerintah daerah untuk transparan dan tepat saran dalam penggunaan anggaran penanggulangan Covid 19.

“Saya menyampaikan agar semua pelaksana kegiatan benar-benar  menjalankan tugasnya dan memanfaatkan anggaran agar tidak salah sasaran,” katanya.

Hal itu disampaikan Wakajati
Sumut, dalam Rapat Koordinasi Rancangan Anggaran Penanganan COVID-19 Sumut di Rumah Dinas Gubsu,  beberapa waktu lalu.

Gubsu Edy Rahmayadi sebelumnya sempat menyebut ada dana Rp 1,5 triliun yang disiapkan untuk penanganan corona di Sumut. Dana itu bakal digunakan dalam beberapa tahap.

Terkait dengan kucuran dana antisipasi covid 19 itu, pihak Kejati Sumut terus memonitoring agar dana yang dikucurkan tepat sasaran.

(ZH)

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *