Disdikbud Nunukan jelaskan soal dana BOS tahun 2020 di masa pandemi Covid-19

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Nunukan – Kasi Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, Hendri S.pd saat ditanya wartawan terkait pelaksanaan dana BOS tahun 2020 bertepatan dengan covid-19 mengatakan, untuk juknis BOS reguler ini sebenarnya diawal itu Permendikbud kita mengacu kepada Permendikbud Nomor 8 tahun 2020 Tetapi setelah adanya covid-19 ini terbit lagi Permendikbud Nomor 19 tahun 2020.

Menurut H. Junaidi SH Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten nunukan didampingi oleh Hendri S.Pd Kamis, (14/05/2020), ada beberapa hal yang merupakan perubahan yang signifikan yaitu berkaitan dengan covid-19 ini yang pertama di mana sekolah itu diperbolehkan untuk membeli pulsa untuk kegiatan pembelajaran untuk siswa boleh memadahkan pulsa untuk guru itu digunakan untuk belajar secara daring atau secara online.

Pulsa itu digunakan secara daring selama pelaksanaan atau kejadian covid-19 tetapi setelah adanya perubahan nanti atau aman lagi itu tidak diberlakukan lagi.

Kedua perubahan yang di dalam Permendikbud Nomor 19 ini berkaitan dengan adanya pembayaran honorer di Permendikbud Nomor 8 pembayaran honorer itu harus ber NUPTK tetapi pada Permendikbud Nomor 19 tidak diwajibkan ber NUPTK namun semuanya ini harus juga terdaftar di data Dapodik per 31 desember 2019.

“ini syarat yang ada perubahan di Permendikbud Nomor 19 tahun 2020 tentang adanya covid-19 yang kita hadapi saat ini di sisi lain yang kita hadapi saat ini.”

Berkaitan dengan jaringan-jaringan daerah kita tetapi kita mengacu kepada anjuran ini tidak diwajibkan artinya melihat situasi kondisi sekolah tepat ketika memungkinkan dan diperbolehkan Tetapi kalau ada ada hal-hal lain yang urgent yang harus dilakukan oleh sekolah itu tidak diwajibkan untuk pembelian pulsa tapi itu apalagi daerah kita ini wilayah ada yang ada jaringan ada yang tidak ada jaringan itu tidak dipaksakan untuk membeli pulsa.

Penggunaan dana Bos apakah bisa digunakan untuk kegiatan lain
selain operasional sekolah?

Hendri menjawab, sifat untuk dana Bos ini sebenarnya ada berapa hal sifat yang umun dituntut untuk buat ini yang pertama secara efisien yang efektif dan transparan dan akuntabel pada prinsipnya semuanya itu dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan yang adanya tim di sekolah.

Dalam juknis Permendikbud nomor 8 tahun 2020 ini sudah jelas di sana kewenangan setiap tim dari pusat kulakan bahkan sampai ke sekolah semua apa yang dilakukan oleh sekolah itu mengacu kepada keputusan bersama tim yang ada di sekolah dan di sisi lain, tim di sekolah juga itu harus menginformasikan kesemua stakeholder yang ada di sekolah.

Saat ditanya berapa kali Dana Bos itu dicairkan? Hendri mengatakan, kalau dana Bos ini dalam satu tahun ada tiga tahap tahap pertama itu 30% dan tahap pertama ini Januari sampai dengan Maret pemberlakuannya Namun karena ini baru – baru sekitar bulan Maret awal tadi baru cair tahap pertama.

Sementara untuk tahap kedua yakni tanggal 12 Mei ini baru mulai pencairan tahap kedua tetapi untuk wilayah Kalimantan Utara baru 168 sekolah yang menerimah kemungkinan kita nanti semuanya akan bisa masuk pada tahap ke dua gelombang ke-2.

Saat ditanya bagaimana pertanggung jawabannya dana Bos? Hendri menjelaskan, kalau untuk pertanggungjawaban kita ada dua pola yang kita lakukan yang pertama dengan daring kita akan laporkan secara bertahap yaitu langsung ke link Bos Kemendikbud itu langsung jaringan bisa di baca secara umum secara massa bisa kita membuka Siapapun boleh buka di Link Bos Kemendikbud.

Bisa melihat sekolah yang sudah menerima dan juga langsung setiap tahapan penerimaan itu kita laporkan seperti itu.

Itu bertahanp terus sebagai tanggung jawab kita di sekolah yang dilaksanakan oleh pemerintah agar kita juga mempunyai tanggungjawab untuk pembuatan SPJ, kalau SPJ ke Pemda kita masih mengacu ke SK-Mendagri 971 2018 jadi kita melaporkan nya masih per triwulan/3 bulan itu SPJ fisik dan kita biasa lakukan setiap tahun juga seperti masih triwulan untuk bertanggung jawabnya.

Saat ditanya Pengunaan Dana Bos agar tepat sasaran sesuai dengan instruksi mendikbud ?.

Hendri S.Pd mengatakan, harapan kita yang pertama penggunaan dana Bos ini supaya dapat dipergunakan sesuai dengan apa kebutuhan sekolah yang fundamental saat ini terutama dengan anjurannya Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang perubahan Petunjuk Tehnis Biaya Operasional Sekolah Reguler.

Lanjut Hendri Bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaaan pembelajaran dari rumah sebagai akibat dari meningkatnya dampak Penyebaran Corona Birus Disease (Covid-19) terhadap pembelajaran pada satuan pendidikan.

Perlu adanya Perubahan dan kebijakan pembiayaan Operasional Sekolah melalui dana bantuan Operasional sekolah Reguler yang diataur dalam peraturan Mentri Pendidikan dan kebudayaan no:8 thun 2020 tentang Bantun Operasionl sekolah Reguler ketika memungkinkan sekolah kita harusnya membeli pulsa atau menggunakan pola daring silakan dilakukan tetapi ketika sekolah kita tidak memungkinkan maka jangan dipaksakan dari kondisi sekolahnya.

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *