Terbukti terima suap, Dzulmi Eldin dituntut 7 tahun penjara

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan – Dzulmi Eldin (59), Walikota Medan nonaktif dituntut 7 tahun penjara, denda Rp 500juta subsider 6 bulan kurungan, karena terbukti bersalah menerima uang suap secara bertahap dan berkelanjutan dari para kadis dan para pejabat eselon-2 di jajaran Pemko Medan.

Persidangan dipimpin hakim ketua Abdul Azis digelar secara teleconference (online) di ruang Cakra-2 Pengadilan Negeri (PN) Medan,  Kamis (14/5/2020),
yang dihadiri tim Penasihat  Hukum terdakwa, Junaidi Matondang dkk.

Selain itu, JPU Siswandono yang berada di Jakarta juga menjatuhkan denda kepada terdakwa Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan, bahkan lebih khusus lagi, hak politik Dzulmi Eldin dicabut selama 5 tahun.

Menurut jaksa, terdakwa  memerintahkan Samsul Fitri secara tanpa hak mengutip uang dari para kadis dan pejabat eselon dua lainnya, untuk menalangi biaya perjalanan dinas ke Tarakan dan  Jepang yang tidak tertampung di APBD.

Perbuatan itu, urai jaksa, sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk itu, terdakwa melanggar pasal 12 huruf-a  UU No 31 tahun 1999 dan perubahannya UU No 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Usai pembacaan tuntutan, majelis hakim diketuai Abdul Azis menunda sidang hingga 28 Mei 2020 mendatang untuk mendengar notabelaan (pledoi) penasihat hukum terdakwa.

Junaidi Matondang, selaku penasihat hukum terdakwa mengatakan, tuntutan jaksa tidak tepat, sebab dalam pemeriksaan tidak ditemukan batas minimum pembuktian.

“Kami merasa tuntutan jaksa sangat tidak tepat, karena batas minimum pembuktian tidak ditemukan,” jelas Matondang kepada awak media, usai sidang.

Apalagi, urai Matondang, dalam nota tuntutan jaksa disebutkan, tidak mungkin terdakwa tidak mengetahui jika Kasubag Protokoler Samsul Fitri (sidang berkas terpisah) mengutip uang para kadis untuk biaya perjalanan dinas.

“Pernyataan jaksa, tak mungkin terdakwa tidak tahu, merupakan asumsi. Apalagi dalam pemeriksaan, para saksi tidak ada menyebutkan uang yang dikutip Samsul diserahkan kepada Eldin.

Menurut Matondang dari banyaknya saksi yang diperiksa, hanya Samsul Fitri yang mengatakan uang itu diserahkan kepada Eldin, saksi lainnya tidak ada menyebutkan uang itu  diberikan kepada Eldin.

” Kami menilai jika hanya  pernyataan Samsul  Fitri  melibatkan pak wali, sangat tidak tepat. Itu yang dimaksud dengan tidak terpenuhinya batas mininum pembuktian. Nanti akan kami tuangkan dalam pledoi,” pungkasnya.

Sesuai dakwaan,  perrtengahan  Juli 2018, dibutuhkan dana untuk kegiatan Apeksi di Tarakan Kalimantan Utara, sejumlah Rp200 juta. Namun yang ditanggung APBD Pemko Medan tidak mencukupi, sehingga diminta bantuan para kadis.

Kemudian memenuhi undangan acara Program Sister City di Kota Ichikawa Jepang,Juli 2019. Dana yang dibutuhkan Ro 1,5 M, namun yang ditampung APBD Rp 500juta. Total uang yang ditarik Samsul mencapai Rp2,1 miliar lebih.

Terkait dengan pengumpulan dana kebutuhan perjalanan dinas walikota Medan itulah, Kasubag Protokoler Samsul Fitri dan Kadis PU Isa Ansari terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK, yang kemudian perkaranya bergulir di PN Medan.

(ZH)

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *