Korupsi Dana Kesempatan Kerja, Kadis Tenaga Kerja Tobasa dituntut 7 Tahun Penjara

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan – Kadis Tenaga Kerja Kab.Toba Samosir Drs Tumpal Sianturi (58) , dituntut 7 tahun penjara dan Nalom Sianipar SPd (54) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dituntut 6 tahun penjara. Keduanya terbukti bersalah, korupsi dana kegiatan peningkatan kerja di Toba Samosir, Sumatera Utara

Selain itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Iras yang bersidang di Pengadilan Tipikor Medan, Rabu (14/5/2020)  juga menjatuhkan denda. masing- masing Rp 100 juta subsider 2 tahun penjara.

Bahkan dalam persidangan teleconference itu, JPU juga mewajibkan kedua terdakwa mengganti  kerugian negara secara tanggung renteng sebesar Rp 264.184.522. 52, subsider dua tahun kurungan.

Menurut JPU, kedua terdakwa secara bersama-sama, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, sehingga program peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat dilaksanakan tanpa verifikasi oleh kedua terdakwa.

Program kesempatan kerja dengan dana sebesar Rp 1,8 miliar yang bersumber dari APBD Tobasa TA 2018, sesuai rencana bersifat padat karya infrastruktur dan produktif, dibagikan untuk 17 desa di Kab. Toba Samosir.

Setiap desa mendapat kucuran dana sebesar Rp 100 juta dan ada dua desa yang mendapat kucuran sebesar Rp 150 juta, karena memiliki kegiatan padat karya produktif.

Kacaunya saat dilakukan riset oleh Fakultas Teknik USU ditemukan banyak permasalahan di lapangan, termasuk memakai pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan, sehingga negara dalam hal ini Pemkab Tobasa merugi Rp 264.184.522. 52.

Selain itu, riset itu juga menemukan jika 17 desa yang mendapat kucuran dana, seluruhnya telah ditentukan oleh terdakwa Tumpal Sianturi, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu

Menurut JPU, terdakwa Nalom Sianipar selaku PPTK, bertugas sebagai pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan kegiatan, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran kegiatan.

Namun tugas itu sepenuhnya telah dilaksanakan oleh terdakwa Tumpal Sianturi. Lebih kacaunya lagi, semua dokumen kegiatan disetujui, bahkan semua kwitansi pembayaran ditandatangani  oleh terdakwa Nalom Sianipar.

JPU menilai kedua terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUH Pidana.

Usai pembacaan tuntutan, majelis hakim diketuai Jarihat Simarmata menunda sidang hingga 28 Mei 2020,  untuk mendengar notabelaan (pledoi) penasihat hukum terdakwa.

 

 

Reporter : ZH

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *