Pelelangan limbah scraf, FORPEMDA nilai PT. PIM khianati masyarakat Dewantara

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Jakarta – Forum Pemuda Dewantara (FORPEMDA) menilai PT. PIM Krueng Geukuh telah mengkhianati masyarakat Dewantara terkait pelelangan limbah scrap eks PT. AFF.

“Padahal sebelumnya pada 25 September 2019, FORPEMDA sudah melakukan audiensi dengan Sekper PT. PIM mengenai permintaan hibah limbah tersebut untuk diberikan kepada Masyarakat di lingkungan Dewantara guna untuk kesejahteraan masyarakat, namun seiring berjalannya waktu, informasi yang kami dapatkan, limbah tersebut sudah dilelang dan dimenangkan oleh PT. Kirana Saiyo Perkasa yang merupakan perusahaan yang berdomisili di Bekasi,” kata Sekretaris FORPEMDA, Teuku Rahmat Akbar, SP

Rahmat menyebutkan, dalam audinsi tersebut, Sekper PT. PIM menangapi bahwa pihaknya akan menunda proses lelang scrap eks PT. AAF sebelum adanya keputusan dengan permintaan hibah limbah scrap tersebut kepada masyarakat Dewantara, namun nyatanya manajemen PT. PIM telah mengkhianati kesepakatan tersebut.

Kami sangat kecewa atas sikap yang dilakukan oleh PT. PIM tanpa adanya tindak lanjut untuk dipertemukan kami dengan Direksi PT PIM guna memusyawarahkan perihal tersebut, ini murni pembohongan dan melukai hati masyarakat Dewantara.

Berikut pernyataan sikan FORPEMDA :

1. Kami dari FORPEMDA sangat kecewa dengan pihak direksi PT PIM terkait sudah dilakukan pelelangan scrap eks PT AAF. Padahal kita sudah menyurati mereka untuk menunda pelelangan sebelum ada perhatian khusus terhadap masyarakat dewantara sebelum adanya kejelasan pasti terhadap tanggung jawab lingkungan PT PIM selaku pihak yang telah mengambil ahli kekuasaan exs PT AFF.

2. Kami mendesak PT PIM untuk menunda segala aktifitas pengerjaan limbah scrap maupun lainnya yang ada di lingkungan eks PT AAF sesuai dengan hasil kesepakatan bersama manajemen PT PIM

3. Apabila permintaan ini tidak di sahuti oleh manajemen PT PIM, kami pihak FORPEMDA akan melakukan segala upaya untuk menghentikan pekerjaan tersebut akibat pembohongan yang telah disepakati dan di tanda tangani oleh Sekretaris Perusahaan PT PIM.

4. Selanjutnya Kami mendesak pihak DPR Aceh untuk segera menginvestigasi proyek vital tersebut, dimana sepengetahuan kami, banyak kejanggalan yang terjadi terkait pengalihan aset eks PT AAF kepada PT PIM. Pada prinsipnya status Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan yang dimiliki eks PT AAF telah habis masa pemakaian lahan, Semestinya Aset tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh dengan diserahkan kepada Pemerintah Aceh. Tidak hanya itu, eks PT AAF juga mempunyai banyak masalah yang belum terselesaikan dengan masyarakat lingkungan maupun karyawan AAF terdahulu.

Sejak awal kami FORPEMDA sudah mencoba membangun komunikasi secara persuasif dengan manajemen PT PIM, namun tidak pernah ada kejelasan yang pasti terkait tuntutan kami. Sudah cukup banyak pengalaman pahit masyarakat Aceh terkait dengan ketidakadilan atas penerimaan manfaat dengan hadirnya proyek-proyek vital yang ada di Aceh, PT PIM jangan mencoba membangun manajemen konflik lagi, kita tidak berharap kasus perjuangan alm Tgk Hasan Tiro jilid 2 lahir kembali akibat ulah pengelolan Aset Tersebut.

 

 

Reporter : Ijal/Yape

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *