Revocussing alokasi APBD Th 2020, DPR panggil SKPD Sulsel

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Makassar — Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sulawesi Selatan Rapat Relokasi Anggaran daerah th.2020 berlangsung di Gedung Tower Lt.7 Gedung DPRD Jl Urip Sukoharjo Makassar,Senin 18/5/2020.

Rapat ini dihadiri kepala Dinas Provinsi, Kadis Sosial dan Kadis Kesehatan (mewakili) dan Sejumlah Dewan dari komisi E DPRD.Sulsel

Pimpinan Komisi E DPRD dan Anggota komisi lainnya mempertanyakan dana alokasi anggaran Covid 19 yang di kelola oleh dinas sosial untuk bantuan sembako ke daerah kabupaten kota di susel.

Kadis Dinsos Agustinus Appang menyebut APBD Dinas sosial provinsi Sebesar 57.8 Milyar, Didalam nya termasuk alokasi bantuan covid 19. Selaku Jejaring Sosial (Social Safety Net) Adalah 16.300.M Lebih. Dibelanjakan dalam bentuk sembako(paket) untuk selanjutnya di sebarkan ke sejumlah Daerah kota dan kabupaten dengan jumlah jumlah 33.700.(Tigapuluh tiga ribu tujuh ratus) KK. disalurkan pada tahap pertama.

Lebih Lanjut Agustinus pada tahap kedua dinas sosial provinsi akan salurkan bantuan dengan jumlah 80rb KK dan khusus kota makassar 15rb kk.mengingat jumlah penduduk kota makassar lebih besar dari daerah lain dan termasuk zona PSBB.CoVid 19. Tutur Kadis Sosial.

Anggota komisi E Meminta Agar Stimulan berjalan bahan dan terfokus Guidenst program SVN (Social Safety Net) pada tahap selanjutnya yaitu maka Sebagian dana pada tahap kedua agar sebagian di alokasikan untuk tenaga honorer (Guru),melihat Guru honor di daerah saat pandemi semua di liburkan dan tidak digaji, ia juga meminta agar dibangun komunikasi yang antara legislatif dan eksekutif dalam hal ini komisi E dan Dinsos agar berikutnya ditahap kedua dapat terkontrol dengan baik dan benar benar tepat sasaran sebab dirinya melihat bahwa masih ada masyakat yang belum tersentuh bantuan covid, Tandas Ismail.(Komisi E).

Pimpinan komisi E DPR Ir. Rusdin Tabi MM sekaligus yang pimpin rapat kali ini, menambahkan data yang digunakan Diksos melaku DTKS (Kemensos) pusat tidak bisa sepenuh nya jadi acuan karena data itu kurang valid didalam nya ada yang sudah meninggal atau sudah pindah domisili tapi masih tercatat di DTKS, maka dirinya meminta Dinsos untuk mendesak Pemda/Pemkot mengeluarkan data valid (ukurat) kemudian berikan ke diksos provinsi baru kemudian dilanjutkan tahap selanjutnya(Tahap kedua) Bantuan Covid 19.Dinas sosial.

Selaku mitra yang tak terpisahkan antara legislatif dan eksekutif tentu harus saling mensupport apalagi ini kegiatan sosial masyarakat sulsel membutuhkan kita sebagai wakil rakyat dan dinas sosial sebagai paselitator dalam membantu masyarakat kita, tutupnya

 

 

Reporter : Ali Ghugunk

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *