Anggota DPRD Lambar akan cek dan tindak dugaan ketimpangan BLT-DD Pekon Pajar Agung

  • Whatsapp
Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat Komisi I, Erwin Suhendra, SE.

MITRAPOL.com, Lampung Barat – Terkait adanya keluhan dari Ketua Lembaga Himpunan Pekon (LHP), Beserta masyarakat di Pekon (Desa) Pajar agung,Kecamatan Belalau,Kabupaten Lampung Barat adanya dugaan ketimpangan didalam Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa (DD) di Pekon Pajar Agung, Erwin Suhendra, SE.,Selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat Komisi I (Satu) Bidang Pemerintahan, Hukum dan Perizinan Sebagai Wakil Ketua dari fraksi partai Nasdem angkat bicara.

Terkait dengan adanya keluhan yang dirasakan oleh masyarakat,pihaknya akan segera menindak lanjuti dan akan turun langsung kelapangan.

Sayuti Selaku Ketua Lembaga Himpunan Pekon (LHP) Pekon Pajar agung Sebelumnya menerangkan kepada awak media bahwasanya,bantuan yang di berikan kepada masyarakat yang terdampak pandemik Covid-19 belum lama ini di Pekonya diduga dimanfaatkan oleh sejumlah oknum.iya menyebut warga yang ekonominya bagus justru dapat Bantuan tersebut.

Sebelum masyarakat di Pekon Pajar Agung menerima BLT dari Dana Desa,pihaknya Bersama tim telah mendata masyarakat yang berhak menerima bantuan untuk BLT-DD tersebut,dan sebanyak 48 Kepala Keluarga (KK),Penerima Manfaat untuk masyarakat Pekon Pajar agung.setelah terdata,masyarakat yang telah terdata yang memang berhak menerima malah di coret oleh PJ Peratin (Kepala Desa) Pekon Pajar Agung.

Dengan adanya keluhan dari sayuti selaku ketua LHP Pekon Pajar Agung, Erwin akan mendorong eksekutif memastikan Perogram Perogram yang digelontorkan Pemerintah Pusat dalam penanggulangan Covid-19 berjalan tepat sasaran,Khususnya Program yang ditujukan bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.

“Harus dicek dengan benar. Jangan sampai warga yang berhak menerima bantuan justru tidak menerima,apalagi sudah terdata malah di coret.itu harus di tindak.Sudah sepatutnya program pengaman sosial tepat sasaran.mulai dari bantuan Sosial Tunai (BST) dari kementrian sosial,kemudian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dari Kementerian Desa”tegas Erwin Selasa (26/05).

Pihaknya juga meminta Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa (DPMD) setempat untuk membuat keseragaman terkait pemberian BLT Dana Desa.Tapi harus nyambung dengan DTKS di Dinas Sosial untuk menentukan penerimanya.

Deni Andestia

“Yang kita tekankan datanya singkron,mana masyarakat yang mendapatkan bantuan dari Program reguler dari Kementerian Sosial,mana yang belum dan mana yang layak mendapatkan BLT Dana Desa dan Sebagainya,Tujuannya Agar tepat sasaran”tegas Erwin.

Iya menambahkan,pihaknya telah berkoordinasi dengan Ketua Komisi I untuk membahas adanya dugaan ketimpangan di Pekon Pajar Agung.

“Terkait ketimpangan dalam bantuan tersebut,memang setelah lebaran ini,kami komisi 1 akan menindak lanjuti di lapangan.dan Saya juga sudah langsung berkoordinasi dengan Ketua komisi 1 untuk agenda kerja setelah lebaran”pungkasnya.

Tak hanya Erwin Suhendra, Deni Andestia selaku ketua Forum Pers Independent Indonesia (FPII), Kordinator Wilayah (Korwil) Kabupaten Lampung Barat juga manyayangkan adanya dugaan ketimpangan dalam penyaluran perogram BLT-DD di Pekon tersebut.

Menurutnya,masalah utama pemerintah dalam menggelontorkan BLT kepada masyarakat miskin bukan masalah keuangan, melainkan data akurat terkait jumlah penduduk yang akan menerima BLT.

“Pemerintah masih ada uang kok.Cuma data saja yang belum akurat.Harus segera dilakukan pendataan mulai dari tingkat RT, RW hingga tingkat Kabupaten,” tambahnya.

Sementara program BLT yang baru justru hanya disalurkan dengan syarat; penerima merupakan masyarakat terdampak dan tidak menerima bansos dari program yang sudah ada seperti Perogram Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Tapi, soal definisi masyarakat terdampak, itu yang masih rancu.Ketiadaan definisi yang jelas itu berpotensi membuat masyarakat yang seharusnya berhak menerima tapi malah terlupakan,begitu juga sebaliknya”ujarnya.

Selain itu Deni mengungkapkan,selama ini data yang tidak akurat berdampak buruk dan pemicu program pengentasan kemiskinan di Daerah, sehingga belum maksimal.

Di lapangan,bukan hanya Bantuan BLT dari dana desa yang rincuh,melainkan Perogram Keluarga Harapan (PKH) yang tidak tepat sasaran.sehingga ada orang yang mampu diduga kuat mengelabui data hanya untuk mendapatkan bantuan dari program pemerintah tersebut.

Dikatakannya,bahwa pihaknya meminta kepada Dinas terkait,dan pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan validasi data orang yang kurang mampu,agar program ini tepat sasaran.

“Pasalnya, dari laporan warga dan hasil data di lapangan, masih cukup banyak data para penerima PKH ini yang tidak valid.Misalnya yang kaya mengaku miskin.apa lagi belum lama ini,sudah banyak Apartur Pekon yang mundur dari program tersebut ” terangnya.

Untuk itu, sambung Deni, pihaknya meminta agar Dinas terkait tak hanya menerima laporan data warga kurang mampu atau miskin hanya laporan sepihak saja.

Sedangkan jumlah KPM ini, sesuai dengan data yang dilakukan oleh Koordinator Kabupaten dan Pendamping PKH dari Kementerian Sosial yang tersebar di beberapa kecamatan.

Dan data KPM ini,juga berdasarkan laporan dari pemerintah desa,kelurahan dan kecamatan yang dilakukan pengecekan di lapangan.

“FPII tentunya sangat mengapresiasi kinerja DPRD kabupaten Lampung Barat yang akan segera menindak lanjuti terkait Program yang di keluhkan masyarakat,agar tidak muncul penilaian negatif terhadap program bansos yang digelontorkan Pemerintah.dan FPII berharap bukan hanya Bantuan BLT saja yang akan di agendakan,akan tetapi Program bantuan PKH juga yang selama ini masih menjadi misteri di kalangan masyarakat awam,” tutupnya.

 

 

Sumber : FPII Korwil Lampung Barat

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *