Didakwa korupsi Dana Desa, Mantan Kades Narumonda IV divonis 1,5 tahun

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan – Mangatar Simangunsong (53) mantan Kepala Desa (Kades) Narumonda IV Kec. Siantar Narumonda Kab. Toba Samosir, Sumatera Utara, divonis satu tahun 6 bulan penjara, karena terbukti bersalah korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) TA 2016 sebesar Rp 37 juta.

Terdakwa yang berstatus tahanan rumah terlihat hadir di persidangan ruang Cakra-4 Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (28/5/2020), namun terdakwa tidak dihukum denda, hanya dibebankan pengganti kerugian negara  Rp 37.494.273, 28, subsider 3 bulan kurungan.

Menurut majelis hakim diketuai Jarihat Simarmata, perbuatan terdakwa terbukti merugikan keuangan negara dalam mengelola ADD dan DD Narumonda IV,  TA 2016.

Perbuatan itu, papar hakim, melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 dan perubahannya UU No 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menanggapi putusan majelis hakim, Penasehat Hukum (PH) tedakwa dari Biro Hukum Martin Simangunsong dan Advokat Juara Simajuntak menyatakan banding, ” Kami ajukan banding atas putusan hakim, jelas Simajuntak kepada awak media, usai sidang.

Sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) B. Sinaga dari Kejari Tobasa menyatakan pikir-pikir atas putusan hakim, ” Kami pikir-pikir, ” katanya, usai sidang.

Putusan majelis hakim lebih rendah dibanding tuntutan JPU yang menuntut terdakwa 2,5 tahun, denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan dan diwajibkan membayar kerugian negara Rp 37.494.273, 28, subsider 3 bulan kurungan.

Disebutkan dalam dakwaan, tanggal 18 Maret 2016, Desa Narumonda IV mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2016 sebesar Rp 239.159.387, kemudian mendapat Dana Desa (DD) sebesar Rp 582.876.000, total sebesar Rp 822.036.387.

Sesuai rencana ADD dan DD tersebut digunakan untuk belanja pegawai, oprasional perkantoran. Kemudian pelaksanaan pembangunan desa, membangun rabat beton, drainase dll.

Dalam pelaksanaannya, terjadi kelebihan bayar, seperti ongkos tukang dan pembelian bahan matrial. Berdasarkan keterangan Ahli dari Inspektorat Kabupaten Toba Samosir, ada kerugian negara dalam pengelolaan ADD dan DD Narumonda IV.

Terkait dengan keterangan ahli dari inspektorat, JPU menilai terdakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara.

Pastinya, terdakwa menggunakan DD dab ADD tidak sesuai peruntukannya, terjadi kekebihan bayar belanja bahan atau matrial dan pembayaran upah, termasuk markup, sehingga terjadi kerugian negara

 

 

Reporter : ZH

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *