LAKI minta Inspektorat APH segera audit Dana Desa Pekan Idi Cut

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Aceh Timur – Realisasi dana desa (DD) tahun anggaran 2017/ 2018 di Desa Pekan Idi Cut, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur yang Di Lapor Kan Ke Kapolres Aceh Timur, Ketua (LAKI ) Laskar Anti korupsi Indonesia Perwakilan Cabang Aceh Timur yang mendapatkan Laporan dari warga Dan bahkan menuai sorotan dari berbagai element.

Menangapi dugaan tersebut, Saiful Anwar Ketua Dewan Pinpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) sebagai Lembaga Independent Pemantau Anggaran Negara Di kabupaten Aceh Timur mengatakan, terkait pembangunan yang dikeluhkan warga disana maka dirinya meminta pihak Inspektorat harus melakukan penelisikan beberapa item komponen dalam pengunaan dana desa (DD) Pekan Idi Cut. Ujarnya kepada media ini. Selasa 2 Juni 2020

Lanjutnya, Dari RPJMDes, APBDes, RKPDes, buku Kas rekening desa, buku kas umum, buku kas harian dan lainnya untuk dilakukan pengecekan. Karna menurutnya, disitu jelas pihak desa dalam pengelolahan dana desa harus melalui Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang melibatkan masyarakat banyak. Sebutnya

“Jika pembangunan yang di kerjakan tidak sesuai dengan perencanaan di lapangan seperti pengecoran Pekan Idi Cut, perencanaan di situ ada tersebut tiplek sedang kan yang tereliasasi tidak ada pengadaan tiplek ,untuk proyek pembuatan tong sampah dalam perencanaan pengecoran tong sampah yang tereliasasi dilapangan pemasangan bataco juga kegiatan kepemudaan dalam kegiatan turnamen bola voli itu jelas fiktif dan ada kegiatan yang lain nya seperti bidang PKK Dan juga pengeloaan dana BUMG tidak jelas karena tidak ada pertanggung jawabannya kepada Masyarakat Dan BPD. Katanya

Tambahnya lagi, bahkan ada dugaan sisa anggaran tersebut, Namun kenapa anggaran dana desa tidak disilpakan untuk membuat perencanaan ke pembangunan lainnya, Sedangkan pemerintah pusat mengelontorkan dana desa ratusan juta bahkan miliaran rupiah, guna meningkatkan dan penataan desa. Yang artinya, pembangunan itu harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Cetus Saiful

Saiful menambahkan, Azas manfaatnya patut dipertanyakan disini, karena disetiap bangunan didanai DD harus ada RPJMDes yang dituangkan dalam RKPDes, setelah itu baru masuk dalam APBDes dan hasil kesepakatan pada saat musyawarah desa (Musdes) agar apa yang dibangun jelas manfaatnya untuk masyaraat desa, tambahnya.

Selain itu, dirinya juga berharap kepada aparat penegak hukum (APH) Kapolres Aceh Timur untuk segera menindaklanjuti DD tersebut, bahkan (LAKI) sudah melaporkannya, Jika perlu di audit dari 2016 sampai 2019 dikarnakan selama ini desa pekan idi cut banyak masalah seperti tahun 2017/ 2018 juga 2019 pernah dibicarakan oleh masyarakat mengenai pembanguanan Ruko BUMG dan juga aset BUMG yang tidak jelas sampai saat ini belum ada kesimpulannya. Cetusnya

Dan Bila tidak mendapatkan kepastian hukum dalam waktu 30 Hari kedepan, Sejak saya laporkan ke Polres Atim, maka saya selaku Ketua DPC-LAKI Aceh Timur, akan membawa ketingkat yang tinggi sesuai dengan Nomor surat yang dimaksud, Tutupnya.

 

 

Reporter : Zul Aceh

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *