Musa Weliansyah: Malu dong, PDI dukung Oknum Prades yang lakukan tindak pidana

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Lebak – Musa Weliansyah anggota DPRD Lebak dari Fraksi PPP menjadi sorotan. Cuitan pada akun sosial medianya membuat politisi kelahiran 6 Agustus 1983 ini dikenal sebagai figur yang cukup all-out mengedukasi masyarakat tentang Program Pemerintah.

Seperti akhir-akhir ini, Musa mengorek carut marutnya persoalan mendasar ditengah kondisi pandemi Covid-19, dan bukan rahasia umum bahwa pendataan dalam Program Bantuan Sosial seperti BST, BLT, BSP atau bahkan BPNT di Kabupaten Lebak seperti benang kusut. bagi Musa, persoalan tersebut jangan selalu dijadikan bola panas untuk saling melempar tanggung jawab.

Musa meyakini fakta dilapangan bahwa pangkal persoalan mengenai carut marut data Bantuan Sosial (BST) bermuara dilingkup Pemerintahan Desa yang berakibat fatal yakni, Tidak tepat sasaran.

Namun siapa sangka Cuitan berisi kritik tajam dari anggota DPRD Lebak yang ditujukan pada oknum Prades dan TKSK leiwat postingan akun Musa Weliansyah yang mendapat 519 Like, 352 Komentar dan 63 kali dibagikan ini ternyata berbuntut panjang hingga pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seuruh Indonesia (APDESI) mengajukan surat Permohonan Audiensi ke Pimpinan DPRD Kabupaten Lebak.

Musa Weliansyah anggota DPRD Lebak dari Fraksi PPP

Dalam cuitannya, Musa Weliansyah menyindir Oknum TKSK dan Prades agar tidak perlu memainkan peran Akrobatik dengan menulis status mengeluh seakan cape, setres, dipojokan akibat data BST yang dinilai banyak yang tidak tepat sasaran. Menurut Musa, tidak perlu mengumbar keluhan kesah toh selama ini belum ada satu prades yang mengundurkan diri akibat tidak cape, setres dan dipojokan. dia sangat lebih suka membaca status yang mengatakan BLT,BST,BSP Tidak tepat sasaran YESSS Bagi saya.

Musababnya, gegara Cuitan yang di posting tanggal 27 Mei 2020 lalu. Musa Weliansyah harus berprahara dengan APDESI Kabupaten Lebak bahkan hingga saling melapor

Seperti kabar yang beredar APDESI Kabupaten Lebak melaporkan Musa Weliansyah ke Badan Kehormatan lantaran dianggap telah membuat kegaduhan dan menyakiti hati para Kepala Desa (Kades)

“Saudara Musa Weliansyah malah sibuk mengurus permasalahan Desa, Sibuk mencari kesalahan desa, dan memprovokasi masyarakat ditengah pandemi Covid-19,” Ungkap Darmawan Wakil Ketua APDESI Kabupaten Lebak saat audiensi terbuka di dalam Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Lebak Rabu, (3/6) kemarin.

Entah APDESI terprovokasi oleh seorang Musa Weliansyah atau justru malah sebaliknya provokasi itu dilakukan oleh oknum pengurus APDESI itu sendiri. yang jelas, Musa justru sudah lebih awal melaporkan oknum pengurus APDESI ke Polda Banten atas dugaan melakukan provokasi dan ancanam terhadap dirinya.

Permohonan Audiensi dari pengurus APDESI dengan jumlah perwakilan 16 orang dikabulkan Pimpinan dewan namun hanya boleh diikuti oleh 10 Orang. menyikapi kesepakan tersebut, Musa Weliansyah memastikan siap hadir dan meminta agar audiensi dengan 10 orang perwakilan APDESI dilakukan secara terbuka.

“Audiensi ini seperti sudah di desain bermuatan politik. Saya sudah datang lebih awal dan siap menghadiri audiensi bahkan saya sendiri yang minta audiensi digelar terbuka namun sesuai protokoler kesehatan tapi kok semua diperbolehkan masuk seperti mau unjuk rasa. padahal mereka itu kepala desa harusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat,” ujar Musa dengan nada kecewa

Musa menyayangkan, Pimpinan Dewan semestinya melakukan komunikasi dengan pihak keamanan bukan menunjukan kekhawatiran sampai melarang dirinya untuk ikut hadir dalam audiensi.

“Harusnya Pimpinan berkomunikasi baik dengan Kapolres, Dandim dan pihak lainnya, Kunci saja pintu gerbang dan biarkan saja mereka berkumpul diluar, ada apa ini Pimpinan DPRD,” kata Musa yang mengaku heran lantaran dilarang mengikuti audiensi terlebih tidak menerima undangan baik lisan maupun surat.

Mengenai laporan Laporan dari pihak APDESI Kabupaten Lebak terhadap Musa Weliansyah anggota DPRD Lebak Farksi PPP ke Badan Kehormatan (BK) ternyata mendapat dukungan dari Praksi PDI Perjuangan

“Kita dari PDI Perjuangan siap mendukung APDESI Lebak, tahapannya tentu harus kita lalui. ada mekanisme yang harus ditempuh dalam pelaporan,” kata H. Enden Anggota DPRD Lebak Praksi PDI Perjuangan

Musa yang sebelumnya telah lebih awal melaporkan oknum pengurus APDESI Kabupaten Lebak ke Polda Banten mengaku akan menerima keputusan Badan Kehormatan jika dianggap telah tepat. namun persoalan antara dirinya dengan APDESI dirasa telah bermuatan kepentingan politik

“Kalau mereka menuduh saya memfitnah, mencemarkan namabaik kenapa mereka tidak melaporkan kepada aparat penegak hukum. bukan ranah audiensi seperti itu seakan akan menyampaikan pendapat dimuka umum. mereka tidak mengantongi izin atau pemberitahuan kepada aparat untuk unjuk rasa, didalam surat permohonan audiensi itu hanya 16 orang dan keluar surat dari DPRD hanya 10 Orang tapi ternyata semua bisa masuk ruangan seakan ada politisasi yang ditunggangi oknum untuk merusak citra saya,” ungkap Musa Weliansyah

Disindir soal Dukungan Fraksi PDI Perjuangan terhadap APDESI yang melaporkan dirinya ke Badan Kehormatan namun Musa menanggapinya dengan santai

“Malu dong kalo saya tuh, PDI mendukung koruptor, masa PDI harus mendukung oknum Parades yang melakukan tidak pidana, memakan uang rakyat gitu loh. harusnya pelajari kontek persoalannya tapi biarkan saja, karen persoalan ini tidak lepas dari persoalan Telor HE, tidak lepas dari persoalan bisnis di BPNT,” pungkasnya.

Pantauan Mitrapol.com dari tempat digelar audiensi di Gedung Paripurna DPRD Lebak 3 Juni 2020 kemarin. Musa Weliansyah tidak nampak hadir.

Musa Weliansyah membantah jika disebut menghindar dan lagi-lagi ia jelaskan bukan atas kehendak dirinya melainkan atas permintaan Pimpinan DPRD dan Fraksi. ditelisik lebih jauh, Musa kemarin tengah melengkapi laporan terkait adanya provokasi dan ancaman yang diduga dilakukan oleh Oknum pengurus APDESI termasuk oknum lain terhadap dirinya

“Saya tegaskan, selain saya tidak mendapat undangan saya juga dilarang keras untuk ikut pada audiensi tersebut dan itu hasil musyawarah Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Fraksi. Padahal saya sudah datang sejak pagi sampai jam 11:30 di gedung Dewan,” pungaksnya

 

 

Reporter : Ubay Pol

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *