Pilar Provinsi Papua laksanakan rakor pencegahan penanganan serta penanggulangan Covid-19

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Jayapura – Dalam rangka Pencegahan dan penanganan Covid – 19 di Papua, Forkopimda Provinsi Papua melaksanakan Kegiatan rapat koordinasi bertempat di Ball Room Cenderawasih Swiss Bell Hotel, Jln. Pasifik Permai Dok II, Kelurahan Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Rabu, (03/06/2020).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, SE, MM, didampingi Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab, Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Paulus Waterpauw (), Ketua DPRP Jhony Banua Rouw, SE, Ketua MRP Timotius Murib, Kajati Papua Nikolaus Kondomo, SH.,MH, Kalanti Papua Setiawan Hartomo, SH.,MH, dan Kabinda Provinsi Papua Brigjen TNI Abdul Haris Napoleon, serta diikuti sekitar 70 orang tamu undangan lainnya.

Dalam Arahannya Klemen Tinal, SE.,MM, menyampaikan, Pada Rapat yang ke 5 ini kami harap pertemuan kali ini akan membuahkan hasil yang baik untuk kita semua di Provinsi Papua. dan pada kesempatan ini kami akan menjelaskan evaluasi dari tahap I kemudian bagaimana rencana kebijakan Pemprov, Kabupaten dan Kota untuk persiapan menuju New Normal dalam Konteksual Papua.

 

Penanganan Covid-19 di Papua dibagi menjadi 3 strategi yaitu, Penguatan kesehatan, Penanganan dampak sosial dan ekonomi dan Perlindungan Sosial serta semua aspek itu telah kita lakukan tentunya di Provinsi Papua. Sampai dengan tahap ke 5 Data Perkambangan COVID-19 di Papua sudah mencapai 857 jiwa yang positif dan daerah tertinggi Jayapura, Minimal, Kabupaten Jayapura, dan Biak dengan rincian 9% sudah Sembuh 2 % meninggal dirawat 70% semua orang terkena Virus ini dan tidak mengenal suku/ras.

Kenapa di Papua angka Positif Covid-19 selalu naik itu karena di Bulan April kita mulai masif melakukan Test Sehingga itu yang menunjukan warga yang terdampak dan itulah termasuk hal yang positif yang telah kita lakukan dalam Penanganan Covid-19 ini. Untuk kita lakukan New Normal sesuai Protokol Kesehatan kita harus bisa mencapai RO itu mencapai 1% kalau Kita semua bisa sepakat terutama di 19 Kabupaten Kota kita bisa laksanakan itu tetapi sekarang yang harus Kita perhatikan untuk memulai New Normal itu ada di 14 Kabupaten dan Kota yang terdampak Covid-19 ini.

Kesimpulan Penangan Covid-19 di Provinsi Papua selama ini yaitu Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Provinsi Papua telah dilakukan dengan langkah-langkah cepat, sistematis, terstruktur da. Masif namun diperlukan prinsip kehati-hatian dalam menentukan kebijakan selanjutnya, dikarenakan kemampuan sistem Kesehatan kita yang terbatas baik sarana, peralatan dan SDM serta pencegahan transmisi Covid-19 melalui sosial dan physical distancing belum berjalan dengan baik.

 

Dengan kebijakan PSDD di Provinsi Papua berdampak pada perekonomian daerah yaitu terjadinya ancaman kelengkaan komoditas pangan lost 5,1 Triliun khususnya di Sektor Transportasi serta dampak sosial lainya seperti meningkat nya pengangguran dan menurunya daya beli masyarakat.

Rencana kebijakan Pemprov Tahap V (5-19 Juni 2020) yaitu, pemperpanjang masa Tanggap Darurat Covid-19 dari tanggal 5 Juni s/d 3 Juli 2020. Melanjutkan Kebijakan Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat (PSDD) Mulai tanggal 5 s/d 19 Juni 2020 melalui Penerbangan/Pelayaran komersial, ASDP, Lintas batas darat/laut negara, maupun lintas batas darat/laut antar wilayah termasuk antar Kabupaten/Kota se-Papua.

Dalam hal tersebut atas pertimbangan kepentingan kemanusiaan, kesehatan, sosial-ekonomi, keamanan serta keberlanjutan Pemerintahan dan pembangunan, Gubernur dapat melakukan Relaksasi terhadap pembatasan keluar masuk orang dari dan/atau keluar Wilayah Papua dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan.

 

Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu, Menguatkan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota untuk memastikan pelaksanaan pencegahan dan pelaksanaan Covid-19 dalam rangka menjaga momentum pengendalian berdasarkan hari ini

Setiap Kabupaten Kota tetap melaksanakan contack traking yang massif dan agresif serta Isolasi ketat dan treatment penyembuhan Pasien Covid-19. setiap kabupaten kota melakukan karantina dan pengawasan kepada ODP dan PDP serta melaksanakan PCR.

Ir. H. Rustan Saru, MM (Wakil Walikota Jayapura) mengatakan, Kami laporkan data kita perhari ini bahwa angka Positif 351 Sembuh 46 meninggal 6 PDP 23,ODP 522 dari data yang kita temukan itu sudah dilaksanakan Isolasi di RS sebanyak 132 orang dan di Hotel Sahid sebanyak 152 serta kita telah melaksanakan Rapid Test sebanyak 15.519 dan reaktif ditemukan sebanyak 1528 orang.

“Kita temukan banyak yang reaktif di Hamadi sampai hari ini di Hotel Sahid dari hasil Swab di Kota Jayapura dari 927 tadi baru 440 yang kita Swab dengan angka positifnya 159 sampai saat ini dan sisanya sebanyak 392 orang belum dilaksanakan Test Swab.

Kedepan kami masih membutuhkan alat Rapid Test untuk melaksanakan nya di Pasar Youtefa, Pasar Pagi, dan Pasar Cigombong dan membutuhkan sekitar 7500 alat Rapid Test sedangkan sisa nya di Kota tinggal 700 alat Rapit Test. Kami memiliki usulan tentang Pembatasan Waktu dari pukul 14.00 WIT kembali ke Pukul 18.00 WIT karena dalam Pembatasan waktu sampai pukul 14.00 ini banyak menimbulkan masalah baru.

Dalam kesempatan tersebut, Frederikus Gebze (Bupati Merauke) mengatakan, Tentang pemberlakuan yang sudah kami laksanakan Bahwa 14 dari 20 Distrik sudah kita nyatakan Hijau karena sudah tidak menunjukan tanda-tanda Sehingga kami meminta pendapat agar Distrik tersebut dibebaskan seperti biasa.

Kami sambut baik dalam rangka menghadapi era New Normal ini tetapi juga dengan pertimbangan dari 5-19 Juni dengan itu mungkin kita bisa perketat kembali mungkin dengan menambah Aparat Keamanan untuk menjaga selama 14 hari kedepan untuk menekan dan menertibkan masyarakat agar angka penyebaran tidak bertambah.

Willem Wandik (Bupati Puncak) menyampaikan, WHO sudah menyampaikan agar kita dapat bersahabat dengan Covid 19 ini jadi mari kita dengan segera menyikapinya dengan melaksanakan sesuai dengan apa yang telah diputuskan Pemerintah Pusat.

“Jika pembatasan ini dibiarkan terlalu lama kita akan menderita terus menerus jika kita terus menutup segala akses untuk keluar masuk ke Papua bagaimana nasib masyarakat kita kedepan nya apakah selama nya kita akan memberikan uang kepada mereka saya rasa itu mungkin karena kita tahu sendiri dana ini tidak akan cukup untuk mengatasi dalam jangka waktu yang lama. Maka itu, kami sarankan agar lebih mementingkan Sosial Ekonomi daripada kita mementingkan Penangan Covid ini, tetapi semua itu harus dengan tetap memberlakukan Protokol kesehatan.

Pdt. Lypius Biniluk. M.Th (Ketua FKUB Provinsi Papua) mengatakan, Pemerintah selain untuk memikirkan Penanganan Covid 19 tetapi Pemerintah harus tetap memperhatikan masyarakat dalam menjalani kehidupan nya ditengah pembatasan yang ada ini.

“Maka perlu diantisipasi ditengah Penanganan COVID-19 ini bagaimana kelangsungan hidup dan keamanan ketertiban masyarakat serta juga memperhatikan masalah Sosial dan Ekonomi masyarakat dengan selalu meningkatkan Pengawasan. Untuk itu berdayakan eksekutor di lapangan termasuk TNI/POLRI dalam membantu kita menjalankan tugas menjaga masyarakat apabila perlu diberikan tambahan kesejahteraan maka bisa diberikan untuk meningkatkan moril mereka.

Selanjutnya Klemen Tinal, SE, MH (Wakil Gubernur Papua) kembali menambahkan, “Mereka yang akan pulang ke daerah masing-masing yaitu hanya untuk mereka yang terjebak di Provinsi/Kota bukan karena mereka yang memiliki kepentingan lain, dengan persyaratan harus melengkapi Surat Keterangan bahwa sudah melaksanakan SWAB TEST dan dokumentasi.

“Secara umum persepsi kita sama terkait tugas Pokok Gubernur dan Wagub hanya menjalankan tugas Pemerintah Pusat dan mengurus Orang Asli Papua sekarang masalahnya hanya kita bisa disiplin atau tidak dalam 12 Hari kedepan ini untuk dapat menentukan kita bisa menghadapi New Normal (Hidup berdampingan masyarakat dengan Covid-19). Dan bahwa dalam rangka penertiban ini bukan hanya melulu tugas dari TNI-POLRI tetapi itu semua sekarang merupakan Satpol-PP jadi juga kami harapkan.

Menanggapi hal tersebut Irjen Pol Drs. Paulus Waterpauw (Kapolda Papua) mengatakan,”Saya pikir segala hal telah di ikuti selama 3 bulan ini terdapat hal negatif dan positif nya yang telah kita lalui bersama ini karena Pandemi Virus Covid-19.

“Saya hanya akan memberitahu ada hal yang menarik dari Bapak Jokowi, bahwa dalam rangka mengembalikan kegiatan sosial juga membangun ekonomi kita perlu memberikan kelonggaran-kelonggaran ,agar melakukan kelonggaran-kelonggaran dalam melaksanakan PSBB ini agar dapat membangun kembali kehidupan masyarakat kita yang telah berubah.

“Sebetulnya Virus ini tidak terlalu menakutkan jadi semua ini hanya karena ketakukan tersendiri dari masyarakat sehingga malah membuat kita jadi terkadang terlalu was-was sehingga juga dapat mengakibatkan kita malah bisa terdampak karena kondisi tubuh kita yang tidak stabil Kita harus bangkit dengan kehidupan baru yang akan kita tempuh.

“Bahwa apakah tenaga medis yang menangani Covid 19 akan tetap di Karantina di Hotel ataukah tidak karena jangan sampai mereka tertelantarkan. Juga agar melengkapi Personel Satpol PP di masing-masing Kabupaten Kota karena Kaitannya tugas utama Penanganan ini di bawah BPBD dan dipimpin oleh KA BPBD Provinsi, untuk kami TNI-POLRI sifatnya hanya memback up dalam pelaksanaannya.

Berkaitan dengan Kejadian Rasisme yang berasal dari Oknum di Surabaya itu semua mereka telah diamankan serta diproses sesuai hukum yang berlaku dan bahkan sampai Gubernur Jawa Timur menyampaikan Statement nya untuk meminta maaf mewakili masyarakat nya di Jawa Timur, memang kita harus tetap waspada maka dari itu dengan ada nya kita Aparat Keamanan jadi saya rasa kami akan melaksanakan tugas kami semaksimal mungkin di dukung dengan Para staf dan Jajaran dibawah kami.

Juga terkait masih adanya penjualan miras saya sendiri yang akan turun untuk menertibkan nya juga kami sarankan kepada Pemerintah Provinsi untuk membantu kami membatasi peredaran Miras ini. Untuk 14 Hari kedepan agar dibentuk menjadi Fase-fase apa-apa saja yang boleh dilakukan.

Masih di ruang yang sama, Mayjen TNI Herman Asaribab (Pangdam XVII/Cenderawasih) mengatakan, Terkait pertanyaan Bupati Intan Jaya tentang 2 orang yang hilang kami tidak tinggal diam kami sedang lakukan Proses dengan kami memerintahkan Dandim untuk melaksanakan Investigasi, dan kebetulan Danrem yang memiliki wilayah tersebut pada hari ini baru melaksanakan serah terima jabatan.

Selanjutnya berkaitan dengan penjualan Miras dan juga Penjual Togel kami akan lakukan tindakan dan apabila itu ditemukan keterkaitan Aparat kami akan kami berhentikan dari TNI. Langkah-langkah yang kita lakukan sekarang terfokus dalam rangka Penanganan COVID-19 bahkan sampai menyentuh lapisan terbawah dari Instansi-instansi yang ada tetapi masih ditemukannya hal-hal yang baru sehingga perlunya kita melakukan evaluasi apakah masih terdapat kesalahan dalam kita melakukan pelaksanaan nya.

Yang memiliki kewenangan dalam penanganan ini yaitu dari Pemerintah, jadi kami TNI-POLRI tidak bisa menjadi pemimpin dalam pelaksanaan nya kami hanya bersifat memback up tetapi mungkin perlu kami sarankan agar yang memiliki tanggung jawab ini dapat mengisi Pos-pos yang telah berdiri.

Sesuai Pantauwan awak media, dimana Kegiatan Rapat kali ini dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Papua Nomor : 440/5851/SET/ tanggal 20 Mei 2020 Tentang Pencegahan, Penanganan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Papua.

Adapun hasil kesepakatan bersama yaitu Memperpanjang massa Tanggap Darurat Covid-19 dari tanggal 5 Juni s/d 3 Juli 2020, serta melakukan Relaksasi dalam pembatasan keluar masuk ke Papua yaitu, Penerbangan akan mulai dibuka tanggal 10 Juni 2020 dengan catatan, Jumlah penumpang hanya sebanyak 50%, Melengkapi Protokoler Kesehatan, Dalam satu hari hanya dapat melakukan satu kali penerbangan (Bergantian dari masing-masing Maskapai), Tujuan penerbangan hanya dari Jayapura-Jakarta dan sebaliknya.

Pelayanan Pelayaran akan dimulai tanggal 08 Juni 2020 dengan catatan, KM Ciremai yang akan masuk pada tanggal 08 Juni 2020, Jumlah penumpang hanya berjumlah sebanyak 50%, Tetap mematuhi Protokoler Kesehatan.

Aktifitas masyarakat diperpanjang dari Pukul 06.00-17.00 WIT dimulai dari tanggal 05 Juni 2020. Bagi ASN akan mulai masuk kerja di Kantor pada tanggal 08 Juni 2020 dimulai dengan apel serentak di Kantor Gubernur.

 

 

Reporter : OL

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *