Saat Pademi Copid 19, Diduga PLN Rayon Labuan bongkar KWH secara sepihak

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Pandeglang – Listrik sudah menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari. Hampir  semua kegiatan manusia saat ini tergantung kepada aliran listrik.

Akan tetapi Listrik akan di putus, jika kita menunggak tagihan hingga beberapa bulan, bagi pelanggan pascabayar.

Namun pemutusan itu ada beberapa peraturan yang telah ditetapkan oleh PLN, yang merupakan BUMN, apabila ada keterlambatan anda membayar tagihan listrik tiap bulannya, diantaranya sebagai berikut,”Pelanggan pasca bayar yang membayar tagihan listrik melampaui batas akhir masa pembayaran, akan dikenakan biaya Keterlambatan (BK).

Batas akhir masa pembayaran tagihan listrik setiap bulannya adalah tanggal dua puluh dan pelanggan yang terlambat membayar tagihan listrik, selain terkena BK juga dikenakan sanksi pemutusan.

Pengenaan BK untuk setiap lembar tagihan dibatasi maksimal 3 kali tarif BK.

Jadi lain halnya jika dengan secara tiba-tiba listrik di bongkar oleh petugas PLN, tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.

Hal tersebut sekarang sedang dirasakan Emi, salah seorang warga Kampung Kadu Oncog Desa Babakanlor, Kecamatan Cikedal, Kabupaten pandeglang, Rabu (3/6/2020).

Emi salah seorang pemilik KWH yang di putus pihak PLN Rayon Labuan, sekarang sedang bersedih dan kecewa atas tindakan petugas PLN tersebut.

Emi mengatakan, ketika di jumpai awak media mitrapol yang bergabung di sebuah organisasi Jurnalis Nasional Indonesia (JNI) Propinsi Banten, Saya benar-benar kecewa dan tidak terima atas pembongkaran yang di lakukan oleh Petugas PLN, karena tidak adanya pemberitahuan terlebihdahulu kepada Saya, seharusnya mereka sebelum melakukan itu tanya dulu apakah saya setuju atau tidak, jangan asal bongkar seenaknya saja.

Masih Emi, kalau pihak PLN tidak ketemu dengan saya, seharusnya dia tanya dulu dong ke tetangga depan rumah, tetanggakan banyak atau titip pesan, bila perlu cari alamat orang tua saya, jangan hanya tempel- kertas segel saja, apalagi sekarang ini masih dalam kondisi di tengah pandemi covid 19, apakah pihak PLN tidak mempunyai hati nurani, dan tidak berprikemanusiaan, harusnya mereka ingat saya pasang KWH itu pake uang tidak gratis,” jelasnya..

Sementara itu petugas PLN Rayon Labuan Nurman ketika di jumpai awak media ia membenarkan bahwa PT. PLN (Persero) menerapkan kebijakan, bila pelanggannya tidak membayar tagihan, tapi listrik tidak langsung dicabut ada tahapan-tahapannya, yang perlu dilakukan PLN sebelum mencabut listrik pelanggan sebagai berikut.

“Apabila tunggakan satu bulan (lewat tanggal 20) dikenakan sanksi pemutusan sementara dan segel MCB,” paparnya.

Masih hal yang sama, tunggakan dua bulan H+1 (meski belum lewat tanggal 20) dikenakan sanksi pemutusan sementara dengan pembongkaran APP (KWHh meter + mcb) putus dari tiang migrasi ke meter pulsa.

“Tunggakan lebih dari dua bulan (lewat tanggal 20) dikenakan sanksi pembongkaran rampung APP (KWH meter + MCB) dan kabel, langganan dihentikan PLN,” pungkasnya.

 

 

Reporter : Heru

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *