Gerak cepat Komisi I DPRD Lambar tindak lanjuti laporan dan aspirasi masyarakat Pekon Pajar Agung

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Lampung Barat – Gerak cepat serap aspirasi masyarakat,Sebanyak tujuh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),Kabupaten Lampung Barat,Provinsi Lampung dari Komisi I (Satu) Bidang Pemerintahan,Hukum dan Perizinan melakukan Kunjungan kerja (Kunker) ke Pekon (Desa) Pajar Agung di wilayah Kecamatan Belalau pada Kamis (04/06) Siang.

Selain Program Kerja DPRD dari Komisi I (satu),kunjungan tersebut menindaklanjuti atas Pemberitaan dari beberapa Media,juga keluhan dan laporan Sayuti Selaku Ketua Lembaga Himpunan Pekon (LHP) dan Masyarakat Pekon Pajar Agung yang sebelumnya,mengeluhkan Adanya dugaan ketimpangan di Pekon tersebut.

Pasalnya,Persoalan tersebut bermula saat mantan PJ Peratin Pekon Pajar Agung menjabat.menurut sayuti,mulai dari Penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2019 dan Penanganan Covid-19 tahun 2020 ini,mantan PJ Peratin Pekon Pajar agung tidak ada keterbukaan informasi publik kepada LHP dan masyarakat Pekon Pajar Agung.selain itu,masih ada beberapa dugaan ketimpangan lainnya yang di keluhkan masyarakat dan Ketua LHP Pekon Pajar Agung yang telah terserap oleh Tim Komisi I (Satu).

Ketujuh wakil rakyat tersebut adalah,Hi.Untung,S.Pd.,selaku Ketua Komisi I (Satu),Erwin Suhendra SE.,Selaku Wakil Komisi I (Satu),Hi.Bahrin Ayub,SH.,Selaku Sekertaris Komisi I (satu),Beserta Anggota Komisi I (satu) Sumyati,Hi.Saiful Abadi,SE.,Mawardi dan di dampingi secara langsung oleh Sutikno selaku Kordinator yang juga selaku wakil ketua I (satu) DPRD Kabupaten Lampung Barat.

Erwin Suhendra,Selaku Wakil Ketua Komisi I (Satu) bidang Pemerintahan,Hukum dan Perizinan yang juga Sebagai Juru bicara Komisi I (satu) Menjelaskan,melalui timnya,pihaknya telah mencatat segala aspirasi yang disampaikan oleh Ketua LHP beserta masyarakat Pekon Pajar Agung.dari hasil kunjungan ini,pihak Komisi I (satu) akan segera menindaktlanjutinya lebih jauh dan akan segera menghearingkannya dalam Minggu Minggu ini.agar hal-hal yang berkaitan dengan Roda Pemerintahan khususnya di Pekon Pajar Agung berjalan sebagaimana mestinya sesuai yang di harapkan masyarakat.

“Sebelum turun kelapangan,Pihak komisi I (satu) telah menerima Keluhan dari Sayuti Selaku Ketua LHP dan juga beberapa masyarakat melalui pemberitaan di beberapa media.bahwasannya,Ketua LHP beserta masyarakat Pekon Pajar Agung sangat mengharapkan kepada pihak Pemerintah Daerah yang membidangi,seperti Komisi 1 (satu) bidang Pemerintahan,Hukum dan Perizinan agar bisa membantu minindaklanjuti persoalan Persoalan yang ada di Pekon Pajar Agung.dan kedepan masyarakat berharap,Roda pemerintahan di Pekon Pajar agung berjalan sesuai yang di harapkan oleh masyarakat”ujar Erwin Suhendra Kepada Mitrapol Jum’at (05/06).

Pertama,sebelum menjelaskan lebih jauh soal Peratin (kepala desa) Pekon Pajar Agung terlebih dahulu.erwin telah menjelaskan,Peratin adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.adapun tugas kepala Desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Selanjutnya yang Kedua,erwin menjelaskan soal Lembaga Himpunan Pekon (LHP), yakni lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.Jadi Lembaga Himpunan Pekon berhak,mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

Ya itu menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa,pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.Jadi,dilihat dari kedudukannya,memang Peratin (kepala desa) selaku pemerintah desa dan LHP memiliki kedudukan yang sama,yakni sama-sama merupakan kelembagaan desa yang sejajar dengan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat. Dalam UU pun tidak membagi atau memisah kedudukan keduanya pada suatu hierarki. Ini artinya, keduanya memang memiliki kedudukan yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda.

Disamping itu Lanjut Erwin,setelah Pihak komisi I (satu) duduk bersama membahas Persoalan adanya dugaan ketimpangan didalam roda pemerintahan di Pekon Pajar Agung,beragam aspirasi,keluhan yang lantang disampaikan Oleh ketua LHP beserta masyarakat dalam Persoalan ini,Pihak Komisi I (satu) akan Segera menghearingkan Adanya dugaan ketimpangan di Pekon Pajar Agung.semenjak di jabat oleh mantan PJ Peratin Pekon Pajar Agung dari tahun 2019 sampai berakhirnya masa jabatan PJ Peratin Pekon Pajar pada tahun 2020 ini.

Apa lagi Yang mana saat ini,yang diperlukan oleh masyarakat Pekon Pajar Agung adalah,jangan sampai ada kekosongan dalam roda pemerintahan di Pekon Pajar Agung untuk melayani kepentingan bersama.Utamanya dalam melaksanakan segala kegiatan,seperti pembangunan dan terpentingnya lagi adalah kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak dalam penanggulangan Covid-19 ini.

“Dalam agenda Kunjungan kerja ini,semua keluhan masyarakat sudah dirakam dan dicatat oleh tim komisi I (satu).Tentu, nantinya akan segera kami tindaklanjuti pada instansi atau dinas terkait.dan kami sebagai wakil rakyat akan mem perjuangkan dengan maksimal.agar semua keluhan itu segera ditindaklanjuti.dan kedepannya,kami dari pihak Komisi I (satu) akan segera menhearing kan Persoalan ini.hearing ini nantinya,kami dari Pihak Komisi I (satu) akan melibatkan Semua Unsur.dari Pihak Kecamatan,dari Pihak DPMD,dari Pihak Inspektorat,dan dari pihak unsur lainnya”Tegas Erwin.

Lanjutnya,Pada posisinya sebagai unsur pemerintahan daerah, maka indentifikasi tindak lanjut aspirasi masyarakat yang dapat dilakukan DPRD terbagi atas dua hal. Pertama,hal yang bersifat administratif, yaitu menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui kegiatan Raker atau meminta kepada Pemda untuk menangani permasalahan tersebut.

Kedua,tindaklanjut dari bidang masalah yang bersifat politis, yaitu berupa dukungan sikap DPRD terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat ke DPRD. Permasalahannya,apakah kedua indentifikasi tindak lanjut aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Anggota DPRD dapat secara efektif memberikan solusi atas permasalahan sesuai dengan harapan yang diinginkan masyarakat.

Erwin Suhendra menegaskan,”Tujuan utama dari Komisi I (satu) ini dalam rangka memberikan pembelajaran tentang bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik dan benar.dan kita harapkan Pekon Pajar Agung kedepan,tidak terjadi lagi persoalan Seperti ini.dan juga persoalan ini,sebagai contoh agar tidak menular ke Pekon yang lain”tegasnya.

Meski demikian,tambahnya,langkah Pemerintah saat ini tetaplah perlu didukung oleh seluruh masyarakat.Sebab saat ini Pemerintah pun tengah bekerja keras untuk terus membangun,menampung dan menyerap aspirasi dari masyarakat.demi,mensejahterakan rakyat.

“sesuai dengan kebutuhan kita lewat pemerintah daerah,inspektorat untuk segera menindak lanjutinya.kode etik pemerintah,rekomendasi komisi I (satu),dan apa bila hasil ini bukan lagi indikasi tapi sudah A 1 (satu),agar langsung di Limpahkan ke Arat Penegak Hukum (APH)”tambah Erwin menegaskan.

Hadir dalam kegiatan kunjungan kerja Tim anggota Komisi I (satu) DPRD kabupaten Lampung Barat,Camat Belalau,Ketua LHP beserta Anggota,Pendamping Pekon, Apartur Pemerintah Pekon,Tokoh Masyarakat dan unsur lapisan masyarakat Pekon Pajar Agung

 

 

Reporter : Deni Andestia

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *