GeMPAR desak Kapolda dan Kejati Aceh ungkap proyek pengadaan Pakan Sapi Tahun 2019

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Aceh Utara – Hebohnya berita viral tentang 400 an lembu bantuan yang dikarantina di UPTD Saree dalam kondisi kurus kerempeng bahkan banyak yang mati, Ketua Gerakan Masyarakat Partisipatif (GeMPAR) Aceh Auzir Fahlevi, SH angkat bicara.

GeMPAR minta aparat Penegakan Hukum untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terkait terbongkarnya kasus penggemukan sapi milik Pemerintah Aceh di Saree yang berada dibawah kendali Dinas Peternakan.

Polda dan Kejaksaan Tinggi Aceh kiranya dapat pro aktif untuk memulai langkah pengusutan tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat apalagi kasus yang mengarah kepada delik tindak pidana korupsi bukan merupakan delik aduan, katanya. Sabtu (6/6).

Menurut Auzir pada Tahun 2019 lalu, Pemerintah Aceh melalui Dinas Peternakan Aceh ada mengalokasikan anggaran untuk pengadaan pakan konsentrat kawasan peternakan Saree Kabupaten Aceh besar senilai 2,2 M, bebernya.

Ketua GeMPAR Aceh Auzir Fahlevi, SH

Paket pengadaan pakan konsentrat itu ditender dan dikerjakan oleh CV Jaya Guna dengan nilai kontrak Rp 2.241.426.500.00.

Kemudian untuk pengadaan penghijauan pakan ruminansia lahan peternakan Saree diplot dengan pagu anggaran senilai 1 M.paket tersebut dikerjakan oleh CV Pin Technology dengan nilai kontrak Rp 912.222.600.00.

Pengacara muda ini juga menyebutkan, Tidak hanya itu saja, Dinas Peternakan Aceh juga mengalokasikan sejumlah anggaran untuk pakan dan ruminansia dikawasan peternakan Ie Suum Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar.

Pada Tahun 2019 Dinas Peternakan memplot anggaran pengadaan pakan konsentrat kawasan peternakan Ie Suum senilai Rp 2.537.915.000.00.

Paket pekerjaan itu dikerjakan oleh CV Mandiri Utama dengan nilai kontrak Rp 2.534.169.000.00, sebut Auzir.

Kemudian untuk pengadaan penghijauan pakan ruminansia diplot sebesar 522 Juta dan dikerjakan oleh CV Prima Grafika dengan nilai kontrak 462 Juta.

Karena itu kami mendorong adanya upaya penyelidikan dari Pihak Polda dan Kejati Aceh guna melihat ada tidaknya potensi kerugian negara dan penyimpangan anggaran, bebernya

sapi-sapi yang ditemukan kurus itu menjadi bukti bahwa ada yang tidak beres dengan pengelolaannya karena dana yang dikucurkan cukup besar oleh Pemerintah Aceh, itu belum termasuk untuk jatah tahun 2020 yang belum ditender karena dampak Covid 19, cetusnya.

Kepala Dinas Peternakan Aceh Drh. Rahmandi,M.Si saat dihubungi media ini untuk meminta konfirmasi tidak mengangkat handphone selulernya setelah dihubungi beberapa kali.

 

 

Reporter : Zul Aceh

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *