Keterangan PPTK Dinas PUPR Sabang, membuka “Kotak Pandora” KKN

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Aceh – Polda Aceh melalui Ditkrimsusnya mulai menindak lanjuti laporan dari Lembaga Advokasi Sosial Kemasyarakatan Aceh Raya (LASKAR) mengenai dugaan terjadinya praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) terhadap kegiatan pengadaan Mesin Pompa Tahun 2019 pada Dinas PUPR Kota Sabang dengan melakukan pemanggilan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) guna dimintai keterangannya terhadap pekerjaan tersebut. Senin (8/6/2020).

Ketua Umum LASKAR, Teuku Indra mengatakan kepada awak Mitrapol.com, jika pihaknya memberikan apresiasi terhadap pihak Polda Aceh yang begitu cepat merespon laporan-laporan dari masyarakat terhadap tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi, ucapnya.

Lanjut Ketum LASKAR, kinerja Ditkrimsus Polda Aceh yang saat ini dikomandoi oleh Kombes Pol Drs. Margiyanta SH.,MH alumni AKPOL 1988 itu sangatlah baik dalam merespon setiap laporan dari masyarakat terkait dugaan KKN yang dapat merugikan Negara, dan ini adalah contoh Penegakkan hukum yang baik sehingga dapat membuat masyarakat lebih bersemangat demi bersama-sama dengan Pihak Polda Aceh untuk terus bersinergi, guna memberantas masalah KKN ini bersama ucapnya.

Ketum LASKAR menjelaskan juga jika Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan dari satu program.
Adapun tugas dan kewenangan PPTK yaitu sebagai berikut ini :
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
4. Melaksanakan tugas Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ungkap Ketum LASKAR.

Masih ucap Ketum LASKAR jika Jabatan PPTK begitu “seksinya” untuk kegiatan pengadaan mesin pompa tahun 2019 pada Dinas PUPR Kota Sabang tersebut, karena perannya yang begitu “besar” hingga pihak kepolisian harus mempersiapkan “jurus-jurus” khusus dalam meminta keterangan.

LASKAR akan terus “Mengawal” permasalahan Penunjukkan Langsung (PL) Pengadaan Mesin Pompa pada Dinas PUPR Kota Sabang ini sampai tuntas dikarenakan masalah tersebut sangatlah kuat indikasi KKN nya mulai dari Kerangka Acuan Kerja(KAK),proses tender,kontrak dan pengakuan dari Wakil Direktur Perusahaan yang dimenangkannya tutup Teuku Indra.

Sementara itu Wakil Direktur CV.Irhas Countruktion “menguak tabir” lain, saat diwawancara oleh awak media Mitrapol melalui hp selulernya jika perusahaannya itu hanya di pinjam pakaikan kepada Maimun keluarga dekatnya Walikota Sabang saat ini

Menurut info awak media kami dapatkan, patut diduga Maimun juga berstatus PNS sebagai staf Dosen pada program studi pendidikkan jasmani kesehatan dan rekreasi FKIP Unsyiah dengan NIP. 197907052006041002 dan NIDN. 0005077901.

Khalidi selaku Wakil Perusahaan CV. Irhas Coutruction kepada awak media Mitrapol juga membenarkan jika perusahaannya itu di pinjam pakaikan oleh keluarganya Walikota Sabang yang bernama Maimun ungkapnya.

Pernyataan Wakil Direktur CV.Irhas Countruktion mengenai dipinjam pakaikan perusahaannya kepada Maimun yang diduga iparnya Walikota Sabang itu, jelas-jelas telah menyalahi aturan PerPres sehingga Pihak Penegak Hukum dapat membuktikan aliran uang ke rekening bersangkutan nantinya terkait pengakuan Wakil Direktur tersebut nantinya.

Akankah permasalahan ini tuntas di “Meja Hijau”…???

 

 

Red

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *