Draf berkop Diskes Mimika terkait pungut biaya tes Corona bagi pelaku perjalanan viral di medsos, begini klarifikasi Satgas COVlD-19

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Timika – Satgas Pengendalian Covid-19 Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, mengklarifikasi beredarnya sebuah Draft dengan kop Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang memuat adanya pungutan biaya periksa kesehatan dengan menggunakan alat Rapid Test dan PCR bagi pelaku perjalanan luar Timika.

Reynold Ubra selaku Juru Bicara menyatakan, hingga saat pihaknya belum menerima adanya pungutan biaya tes kesehatan untuk surat keterangan sehat bebas Covid-19 menjadi keperluan perjalanan luar daerah.

“Sampai hari ini kami tidak menerima pungutan biaya untuk pemeriksaan tes cepat terhadap pelaku perjalanan luar Timika,” tegas Reynold kepada Wartawan melalui video conference yang difasilitasi Diskominfo Mimika, Rabu, (10/6) malam.

Ubra bahkan menantang oknum-oknun yang sengaja memviralkan Draft tersebut di media sosial untuk membuktikan, dimana fasilitas kesehatan milik Pemkab Mimika yang telah memungut biaya rapid test antibodi. Dan harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

“Kami minta masyarakat untuk membuktikan faskes (fasilitas kesehatan – red) mana yang memungut biaya pemeriksaan kesehatan Rapid Tes,” ujar Reynold.

Dirinya menambahkan, Satgas Penanganan dan Pengendalian Covid-19 Mimika hingga saat ini mengatur sejumlah puskesmas yang telah ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dengan Rapid Tes dan PCR secara gratis.

Hal ini dinyatakan menyusul beredarnya disinformasi di media sosial, dimana sebuah draf berkop Dinas Kesehatan Mimika yang memuat adanya pungutan biaya rapid test dan PCR untuk keperluan perjalanan luar daerah.

Jubir Covid-19 Mimika ini menjelaskan, bahwa draf berkop Dinas Kesehatan Mimika yang viral di Media Sosial tersebut sejatinya baru selesai disusun dan direncanakan untuk ditetapkan menjadi surat keputusan (SK) Bupati Mimika bilamana ada kebijakan Bupati Mimika berikutnya usai Pra New Normal yang sedang diterapkan selama 14 hari.

“Itu adalah draf untuk ditetapkan menjadi surat keputusan bupati. Dan itu belum berlaku. Kami menunggu surat keputusan bupati,” terangnya.

Untuk pemeriksaan kesehatan Covid-19 sendiri. Ubra menerangkan, pihaknya lebih memprioritaskan mereka yang memiliki kontak erat dengan kasus Covid-19 untuk menjalani rapid test dan pemeriksaan real time PCR.

 

 

Reporter : AQM

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *