Didakwa Korupsi Dana Kesempatan Kerja, Mantan Kadisnaker Tobasa divonis 5 Tahun Penjara

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan – Terbukti korupsi dana peningkatan peluang kerja, mantan Kadis Tenaga Kerja Kab.Toba Samosir, Sumatera Utara, Drs Tumpal Sianturi (58) dan Nalom Sianipar (54) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) masing-masing divonis 5 tahun penjara.

Majelis Hakim diketuai oleh Jarihat Simarmata yang bersidang secara teleconference (online) di ruang Cakra-8 Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (11/6/2020), juga menghukum  denda masing-masing Rp 100juta subsider satu tahun kurungan.

Meski demikian, majelis hakim tidak membebani keduanya dengan pengganti kerugian negara, padahal dalam kegiatan itu ditemukan kerugian negara sebesar Rp 264.184.522. 52.

“Perbuatan keduanya tidak menguntungkan diri sendiri, tapi menguntungkan orang lain atau koorporasi,” jelas majelis hakim dalam amar putusannya.

Menurut majelis hakim, keduanya terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana  diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUH Pidana.

Atas putusan majelis hakim, JPU Iras dari Kejari Tobasa menyatakan pikir-pikir. Hal senada juga dikatakan Penasihat Hukum (PH) terdakwa, Tita Rosmawati, yakni pikir-pikir.

Putusan majelis hakim lebih ringan dibanding tuntutan JPU yang menuntut terdakwa Tumpal Sianturi,  yang berperan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), 7 tahun penjara. Sedangkan Nalom Sianipar, selaku PPTK dituntut 6 tahun penjara.

Keduanya juga dituntut denda. masing- masing Rp 100 juta subsider 2 tahun kurungan, dan diwajibkan mengganti kerugian negara secara bersama-sama Rp 264.184.522. 52, subsider dua tahun kurungan.

Disebutkan, kedua terdakwa secara bersama-sama, menguntungkan diri sendiri atau orang lain,  menyalahgunakan kewenangan, sehingga program peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat dilaksanakan tanpa verifikasi.

Program kesempatan kerja dengan dana sebesar Rp 1,8 miliar yang bersumber dari APBD Tobasa TA 2018, sesuai rencana bersifat padat karya infrastruktur dan produktif, dibagikan  untuk 17 desa di Kab. Toba Samosir, Sumatera Utara.

Setiap desa mendapat kucuran dana sebesar Rp 100 juta dan ada dua desa yang mendapat kucuran sebesar Rp 150 juta, karena memiliki kegiatan padat karya produktif.

Kacaunya saat dilakukan riset oleh Fakultas Teknik USU ditemukan banyak permasalahan, termasuk memakai pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan, sehingga negara, Pemkab Tobasa merugi Rp 264.184.522. 52.

Selain itu, riset itu juga menemukan jika 17 desa yang mendapat kucuran dana, seluruhnya telah ditentukan oleh terdakwa Tumpal Sianturi, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu

Menurut JPU, terdakwa Nalom Sianipar selaku PPTK, bertugas sebagai pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan kegiatan, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran kegiatan.

Namun tugas itu sepenuhnya telah dilaksanakan oleh terdakwa Tumpal Sianturi. Lebih kacaunya lagi, semua dokumen kegiatan disetujui, bahkan semua kwitansi pembayaran ditandatangani  oleh terdakwa Nalom Sianipar

 

 

Reporter : ZH

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *