Mochtar Santoso laporkan PT. Sinarindo Wiranusa Elektrik ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Jakarta – salah satu Perusahaan yang bergerak di bidang pole Hardware – Cable – Accessries – Transformers, PT Sinarindo Wiranusa Elektrik, dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, oleh Mochtar Santoso.

Perusahaan yang bergerak di bidang peralatan listrik ini dilaporkan oleh karyawannya sendiri yang dianggap sangat merugikan atas PHK sepihak

Mochtar Santoso melaporkan PT. Sinarindo Wiranusa Elektrik atas aturan kerja yang merugikan, dia merasa dirugikan dimana sudah mengabdi selama hampir Dua Puluh Tahun, ujarnya Kamis (11/06)

Malang setelah hampir 20 Tahun bekerja sebagai karyawan di PT. Sinarindo Wiranusa Elektrik, ia di PHK secara sepihak, dengan diawali dengan memberikan Surat Peringatan (SP) 1, 2, 3 yang tidak ada tanda tangan dari pihak Perusahaan dan dianggap melanggar Peraturan Perusahaan (PP) yang sebenarnya PP tersebut di kantor perusahaan tempat Mochtar Santoso bekerja sehari-hari di Perkantoran Grogol Permai Jakarta Barat tidak ada PP.
SP 1, 2, 3 tersebut masing masing hanya berjarak 1 Minggu, namun perusahaan mengganggap semua SP 1, 2, 3 tersebut benar dan sah, meskipun tidak ada tanda tangan dari pihak perusahaan.

Tak lama kemudian perusahaan mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak, yang mengacu pada SP 1,2,3 tersebut dan tanpa melalui penetapan dari Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial, membuat dirinya Jatuh sakit selama 2 bulan lebih setelah dikeluarkannya surat PHK tersebut

Menurut dia, saat ditemui kemarin, saya merasa telah mengabdi hampir 20 Tahun di perusahaan tersebut, sayangnya perusahaan tidak menghargai pengabdian saya, saya hanya ingin keadilan untuk hajat hidup keluarga saya.

Selain Uang PHK, upah dari bulan Oktober 2019 sampai sekarang serta THR, yang tidak dibayarkan, juga BPJS Ketenagakerjaan didaftarkan bukan mulai pada saat saya bekerja tahun 2000, namun baru didaftarkan pada bulan November tahun 2017, sementara karyawan perusahaan yang bekerja di Pabrik Bekasi didaftarkan sebagai peserta Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan ada yg sejak yang tahun 1997, sejak tahun 2003 sejak mereka diterima bekerja di pabrik, ini namanya Diskriminasi, keluhnya.

Padahal Resiko pekerjaan saya juga berat, yang dimana selalu keluar Kota dengan menggunakan Transportasi Darat, Udara, kalau Terjadi apa apa dengan saya dalam kurun waktu tahun 2000 sampai bulan Oktober 2017 misalkan pesawat yang saya tumpangi jatuh selama perjalanan bagaimana ? Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian saya yang dimana baru didaftarkan setelah 17 Tahun saya bekerja. Siapa yang akan bertanggung jawab ?

Kuasa Hukum Mochtar Santoso dari Serikat Pekerja, Fredy Sembiring, menjelaskan kronologis perselisihan yang dimulai dari diterbitkannya Surat Peringatan (SP) 1,2,3 dengan selang waktu masing masing 1 Minggu dan kurang lebih 1 bulan kemudian keluar lah surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak

Setelah surat PHK sepihak muncul Hak-hak Mochtar Santoso itu distop oleh pengusaha, sebagai pekerja beliau merasa dirugikan. Surat Peringatan (SP) 1,2,3 tersebu batal demi hukum karena tidak ada tanda tangan yang bertanggung jawab dari pihak perusahaan, ucapnya

Sudah dilakukan pertemuan klarifikasi yang difasilitasi Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, antara perusahaan dengan Saudara Mochtar Santoso, yang bertujuan agar para pihak melakukan musyawarah kembali agar tercapai mufakat tetapi pertemuan tersebut belum ada kesepakatan, rencananya akan dilakukan musyawarah kembali secara bipartit antara Perusahaan dengan Saudara Mochtar Santoso.

Disisi lain Kasie hubungan perindustrian dan kesejahteraan pekerja, Anton Waruwu Mewakili kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, membenarkan bahwa telah ada pertemuan yang diadakan oleh Mochtar Santoso dengan perwakilan Perusahaan Sinarindo Wiranusa Elektrik.

Kasusnya itu di Jakarta Barat dan sudah ditangani Pak, dan sudah diadakan pertemuan untuk klarifikasi, namun belum ada kesepakatan, jika masih belum ada titik temu, pihak pihak dapat mengajukan ke PHI, jelasnya.

Hingga berita ini ditayangkan belum ada tanggapan lebih lanjut dari pihak perusahaan meski sudah dikonfirmasi ke Bagian HRD melalui pesan what’s up, dan hanya menjawab Mohon maaf, gunakan mekanisme UU No 2 tahun 2004 sesuai prosedur, terima kasih.

 

 

Reporter : Shem

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *