Terbukti terima suap 2,1 M, Dzulmi Eldin divonis 6 Tahun Penjara

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan – Terbukti terima suap secara berkala dan berkelanjutan dari para kepala OPD dan pejabat eselon II Pemko Medan, Dzulmi Eldin (59), Walikota Medan nonaktif divonis 6 tahun penjara denda Rp 500juta subsider 4 bulan kurungan dan hak politiknya dicabut selama 4 tahun.

Menurut majelis hakim diketuai Abdul Azis dalam persidangan secara teleconference (online) di ruang Cakra-2 Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (11/6/2020), pukul 11.30 – 15.00 Wib, tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Samsul Fitri.

Saat persidangan, terdakwa Dzulmi Eldin yang berada di Rutan Tanjung Gusta, Medan. Dia terlihat di layar monitor duduk kaku mendengar amar putusan yang dibacakan majelis hakim secara bergantian. Sedangkan tim JPU KPK  berada di gedung KPK Jakarta,

Di ruang sidang  Cakra-2 hanya terlihat majelis hakim diketuai Abdul Azis dengan hakim anggota Ahmad Sayuti dan Ilyas Silalahi. Sedangkan tim Penasihat Hukum (PH) terdakwa Junaidi Matondang terlihat tekun mengikuti jalannya sidang.

Menurut majelis Hakim dalam amar putusannya, terdakwa selaku Walikota Medan  memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan pejabat di jajaran Pemko Medan.

Terdakwa dengan sengaja telah menyalahgunakan kewenangannya dengan mengarahkan Samsul Fitri untuk meminta uang kepada para kepala OPD dan pejabat lainnya, total  jumlah Rp 2,1 miliar.

Dengan begitu, urai hakim, terdakwa secara tanpa hak mengutip uang dari para kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan pejabat eselon dua lainnya, untuk menalangi biaya perjalanan dinas ke Tarakan dan Jepang yang tidak tertampung di APBD.

Hal memberatkan, perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, terdakwa juga tidak menyesali perbuatannya, jelas Hakim.

Terdakwa, sebut Hakim, melanggar pasal 12 huruf-a  UU No 31 tahun 1999 dan perubahannya UU No 20 tahun 2001 Tentang Pemberantan  Tindak Pidana Korupsi.

Menanggapi putusan majelis hakim, JPU KPK menyatakan pikir-pikir. Hal senada juga dikatakan tim PH,”Kami pikir-pikir. Cuma kami  minta salinan putusan lebih cepat kami terima untuk dipelajari, sehingga kami bisa banding atau tidak,” jelas Matondang.

Putusan majelis hakim lebih ringan dibanding tuntutan JPU KPK Siswandono, yang menuntut terdakwa 7 tahun penjara, denda Rp 500juta subsider 6 bulan kurungan dan hak politiknya dicabut selama 5 tahun.

Menurut Penasihat Hukum terdakwa, Junaidi Matondang, putusan hakim murni copypaste dari tuntutan JPU.
“Fakta-Fakta yang diuraikan dalam amar putusan merupakan copypaste,” jelas Matondang.

Akibatnya, tambah advokat ini, pertimbangan hukumnya menjadi kabur dan gelap.”Padahal dalam persidang hanya saksi Samsul, yang menyatakan uang yang dikutip diserahkan kepada Eldin,” ujarnya.

Sesuai dakwaan,  perrtengahan  Juli 2018, dibutuhkan dana untuk kegiatan Apeksi di Tarakan Kalimantan Utara, sejumlah Rp200 juta. Namun yang ditanggung APBD Pemko Medan tidak mencukupi, sehingga diminta bantuan para kadis.

Kemudian memenuhi undangan acara Program Sister City di Kota Ichikawa Jepang,Juli 2019. Dana yang dibutuhkan Ro 1,5 M, namun yang ditampung APBD Rp 500juta. Total uang yang ditarik Samsul
mencapai Rp2,1 miliar lebih.

Perlu diingat,  Dzulmi Eldin terjaring OTT KPK pada Selasa malam, 15 oktober 2019, saat OTT terjaring 7 orang, namun yang naik ke persidangan hanya 3 orang, yakni Dzulmi Eldin, Samsul Fitri dan Isa Ansari.

Kadis PU Isa Ansari (47) telah vonis 2 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. Isa ansari terbukti bersalah memberi suap secara bertahap dan berkelanjutan, terkait dengan jabatannya sebagai kadis PU.

Kemudian, Kamis (4/6/2020) Kasubbag Protokol Sekda Pemko Medan, Samsul Fitri (38) divonis 4 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan, karena terbukti bersalah berperan sebagai perantara suap terhadap Walikota Medan nonaktif Dzulmi Eldin

 

 

Reporter : ZH

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *