Bahas program kerja masa sisa Enam Bulan berjalan, Komisi B DPRD Mimika gelar rapat perdana

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Timika – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika, Papua. Menggelar rapat perdana untuk pelaksanaan kegiatan/program kerja komisi B DPRD Mimika pada sisa waktu enam bulan berjalan.

Didalam rapat tersebut, Komisi B DPRD Mimika lebih menyoroti permasalahan bahan bakar minyak tanah bersubsidi di Timika yang belum terselesaikan.

Ketua Komisi B DPRD Mimika, Rizal Pata’dan, ST kepada wartawan di ruang kerjanya Senin, (15/6) mengutarakan, pihaknya akan mengawali kinerja komisi B DPRD dengan menggelar RDP dan mengunjungi 8 organisasi perangkat daerah OPD Pemkab Mimika dalam waktu dekat yakni pada Kamis (18/6) mendatang.

“Yang pertama kami akan melakukan kunjungan kerja ke delapan OPD dibawah Komisi B. Diantaranya Bapenda, BPKAD, Disperindag, Dinas Koperasi, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Mimika,” Kata Rizal Pata’dan kepada Wartawan, Senin (15/6).

Menurutnya, sebelum melakukan kunjungan kerja ke delapan OPD, pada Hari Rabu (17/6) mendatang, Komis B akan mengadakan rapat dengar pendapat RDP dengan Disperindag Mimika mengenai kelangkaan minyak tanah bersubsidi yang saat ini sedang terjadi di Timika.

“Kami harus duduk bersama diskusi, karena sudah 7 bulan belum ada kejelasan terkait permasalahan minyak tanah subsidi ini,” ujarnya.

Legislator yang diusung Partai Golkar ini menerangkan, persoalan kelangkaan minyak tanah subsidi pemerintah yang terjadi saat ini telah mengorbankan pihak pangkalan minyak dan masyarakat kalangan bawah di Timika.

“Karena ada persoalan hukum. Dimana 28 pangkalan minyak tanah di Timika yang seharusnya setiap Bulanya mendapat jatah minyak tanah subsidi 2000 liter dari BP Migas melalui CV. Fapi. Namun tidak terealisasi dan tidak dirasakan masyarakat sejak bulan Desember 2019 hingga saat ini,” beber Rizal.

Selaku ketua Komisi B DPRD Mimika, Rizal Pata’dan, ST menyatakan, bila dikemudian hari permasalahan BBM Subsidi ini belum dapat diselesaikan. Maka Komisi B DPRD Mimika akan mendorong untuk pembentukan pansus.

“Kalau sudah pansus berarti pihak-pihak terkait akan langsung diarahkan untuk proses hukum,” pungkasnya.

 

 

Reporter : AQM

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *