Transparansi, Pemdes Wiyorowetan, Ulujami pajang daftar penerima Bansos Covid-19

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Pemalang – Pemerintah Desa Wiyorowetan, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang memiliki terobosan dalam hal transparansi untuk warganya, termasuk dengan memajang penerima Bantuan Sosial (Bansos) bagi warga terdampak covid-19

Demi transparansi, seluruh data penerima bantuan baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten semuanya dipaparkan secara terbuka di Balai Desa Wiyorowetan.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya penyelewengan bantuan sosial dari oknum yang tidak bertanggung jawab, karena Bansos kini menjadi sorotan KPK terkait data penerima.

Ditemui di Kantor Desa, Selasa, (16/6). Kepala Desa Wiyoro Wetan, Utoyo Utomo menjelaskan, pemasangan data penerima Bansos dilakukan dalam upaya transparansi pemerintah desa kepada warga, dan menghindari polemik warga, karena masing-masing bansos yang disalurkan berbeda bentuk dan jenisnya.

“Transparansi ini dilakukan agar masyarakat mengetahui siapa saja warga yang menerima bantuan. Jika ada data ganda dan penerima yang tidak tepat sasaran bisa segera diusulkan untuk direvisi”, Ungkap Utoyo.

“ini menjadi salah satu komitmen Pemerintah Desa Wiyorowetan untuk transparansi kepada warga, agar tidak menimbulkan kesalahfahaman. terlebih, warga berhak mendapatkan keterbukaan informasi karena sudah diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP),” imbuhnya.

Utoyo Utomo merinci warga penerima Bansos Desa Wiyorowetan, berjumlah 1.078 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), masing-masing adalah Program Keluarga Harapan (PKH) ada 158 KPM, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) reguler ada 129 KPM, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Perluasan ada 175 KPM.

Kemudian, Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) Provinsi ada 110 KPM, Bansos Kabupaten ada 137 KPM, Bansos Kementerian Sosial ada 30 KPM, Stimulus UMKM Diskoperindag ada 7 KPM, dan Subsidi Listrik dari PLN ada 81 KPM.

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengendus adanya permasalahan data bantuan sosial.

KPK mengungkap  masalah terkait penyaluran bantuan sosial atau bansos terjadi karena sejumlah daerah belum memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS.

KPK telah menerbitkan surat edaran DTKS yang harusnya menjadi rujukan dalam penyaluran bantuan sosial

 

 

Reporter : Rizqon Arifiyandi

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *