Aktivitas Dinas Agraria dan Tata Ruang BPN Nunukan di tengah pandemi Covid-19

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Nunukan Kaltara – Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Disaat pandemi Virus Corona (Covid-19) Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan yang berada di Jalan Sei Jepun, No.55, Mansapa, Nunukan Selatan, Nunukan, Kalimantan Utara, tetap menjalankan tugasnya sesuai peraturan yang ada.

Untuk mengetahui aktifitas Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan selama pandemi Covid-19, berikut wawancara wartawan Mitrapol Nunukan Yusuf Palimbongan dengan Kepala BPN Nunukan Agoes Prijanto. SH.

MITRAPOL.com : Dalam situasi Pandemi Covid-19 saat ini, kegiatan apa saja yang dilakukankan BPN Nunukan ?

Agoes Prijanto. SH : Kegiatan yang dilakukan setelah lebaran itu melaksanakan vicon dengan Kanwil Kaltimtara intinya menuju “Kaltimtara Lengkap Validasi” sehingga kita melakukan kegiatan untuk mendukung Kaltimtara lengkap adalah satu mevalidasi buku tanah entry dan validasi buku tanah yang kita kerjakan mulai sekarang.

Kemudian validasi surat ukur dan validasi bidang persil untuk persiapan namanya pelayanan secara elektronik layanan, sertifikat elektronik, layanan hak tanggungan elektronik, layanan peralihan elektronik, dan kegiatan pengembangan. dan sekarang mulai pelajaran elektronik.

Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah men-scan Warkah menuju arah digitalisasi, supaya nantinya apabila ada warkah yang hilang kita sudah punya data digitalnya, itu yang kita kerjakan saat ini sekarang.

Jadi pemohon disuruh memfoto dulu batas-batas bidangnya foto dikirim ke kita supaya betul betul sudah ada pasangan patok bidangnya sehingga kita kalau kelapangan kita sudah siap.

 

MITRAPOL.com : Apa ada aturan-aturan dari kemterian Agraria dalam rangka penerapan New Normal?

Agoes Prijanto. SH : Kita sudah ada surat edaran dari Kemen Pan dan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam menghadapi “New Normal”.

Yang tidak kalah pentingnya kita juga kemarin vicon dengan pemerintah Provinsi Kaltara dengan KPK dan pemerintah Kabupaten Nunukan dan PLN untuk mensertifikatkan aset-aset milik Pemprov Kaltara dan Pemkab Nunukan dan PLN

Kemudian menjalin komunikasi menuju Host to Host antara Pemda dengan CNT, BPATP kemudian pensertifikatan aset.

 

MITRAPOL.com : Terkait dengan luasnya lahan non produktif apa langka Bpn sehingga tana tersebut bisa produktif

Agoes Prijanto. SH : Untuk kegiatan LP2B itu kan membuat peta namanya peta sawa lestri jadi kita data kita kelapangan intinya mana sih sawah yang masih pengunanya sesuai dengan fisiknya misalnya sawah pertanian itu sudah apakah sudah ada perubahan fisiknya itulah nanti kita iventaris sehingga muncul output betul betul dalam bentuk peta inventaris sawah sehingga nanti bisa menjadi acuan dari pemerintah untuk menentukan seberapa luas sawah pertaniannya sehingga bisa dijadikan perkiraan produktifitas dari sektor pertanian nama programnya LP2B.

 

MITRAPOL.com : Masih ada sekitar 40% luas Kabupaten Nunukan yang belum terkelola, bagaimana BPN bisa menjadikan tanah tersebut produktif kembali ?

Agoes Prijanto. SH : Sebetulnya itu disebut “Tim Gugus Tugas Reforma Agraria” (GTRA) yang tahun ini ada anggaran GTRA karena ada kegiatan covid-19 sehingga anggaran itu di seving .

Jadi tugas GTRA adalah mendata tanah tanah yang nanti di usulkan GTRA untuk peningkatan nilai aksesnya maupun asetnya.

 

MITRAPOL.com : Persyaratan untuk memiliki tanah di perbatasan negara.?

Agoes Prijanto. SH : Sebetulnya ada program yang nama PTSL desa lengkap atau nanti kita mungkin mendapat anggaran, Namanya desa lengkap itu mengukur satu desa lengkap berikut geografisnya ini adalah batasan administrasi desa, kecamatan dan administrasi antar negara inilah yang nanti kita buat hingga apabila kita sudah outputnya nanti itu dari desa lengkap, kecamatan lengkap sampai pulau lengkap.

Kalau sudah lengkap disitu kan sudah ada georafis sungai administrasi desa batas negara inilah yang bisa digunakan untuk detail tata ruang, misalnya diatur mengenai berapa kilo atau berapa meter dari batas yang boleh digunakan untuk bangunan fisik itu nanti dari situ.

 

MITRAPOL.com : Dalam pembagunan di Sebatik sebagai pas lintas negara, apa peranan Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (BPN) ?

Agoes Prijanto. SH : Makanya kita mau program tahun 2020 memang Sebatik dulu, kita sudah punya data lengkap 1 sudah dinilai oleh pusat baru satu desa Lapri itu desa lengkap kita diberi target untuk desa desa lainnya supaya menjadi desa lengkap tujuannya itu.

 

MITRAPOL.com : Bagaimana bentuk penyampaian kepada masyarakat tentang cara pengelolaan tanah di perbatasan Negara ?

Agoes Prijanto. SH : Koordinasi intinya kalau membangun itu tentunya ada IMB itu di terbitkan oleh pemerintah kabupaten apa bila ingin membangun taatlah kepada tata jarak yang ingin berkebun konsultasi dengan pemerintah setempat.

 

 

Reporter : Yuspal.

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *