Kabar keterlambatan pencairan Dana Bos, Kadis Pendidikan Nunukan beri klarifikasi

  • Whatsapp
abid Pendidikan Dasar dan Menegah Disdikbud Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara Widodo

MITRAPOL.com, Nunukan Kaltara – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan H. Junaidi SH, diwakili Kabid Pendidikan Dasar dan Menegah Disdikbud Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara Widodo menjelaskan keterlambatan pencairan anggaran Dana Bos.

Selaku Kabid Pendidikan Dasar dan Menegah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, Widodo menjelaskan terkait informasi adanya keterlambatan pencairan dana BOS, ini mungkin perlu diluruskan saja, pertama Biaya Operasional Sekolah (BOS) reguler dari Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu berdasarkan Juknis Nomor 8 tahun 2020 tentang penyaluran dana BOS yang dilakukan dalam tiga tahap pencairan.

Tahap pertama pada Bulan Januari hingga Bulan Maret, kemudian tahap kedua itu secepatnya bulan April kemudian untuk tahap ketiga secepatnya bulan September

Pencairan Tahap pertama sudah tuntas dan terlaksana pencairannya tahap pertama memang mengalami keterlambatan karena cairnya itu di akhir bulan 3 ada memang keterlambatan memang di Bulan Januari mungkin itu proses administrasi.

Tahap yang kedua karena ini berkaitan dengan adanya perubahan-perubahan transfer pusat yang langsung ke rekening sekolah itu mengacu pada juknis BOS rek nomor 8 tahun 2020 dan juga di perubahan pada juknis masalah berkaitan dengan Covid-19 itu nomor 19 tahun 2020

Untuk tahap kedua, ini menurut informasi dari Kementerian semua sudah diproses kalau dikatakan ada keterlambatan itu semata-mata berkaitan dengan adanya perubahan-perubahan administrasi, dan verifikasi rekening dan pelaporan transfer pusat yang langsung ke rekening sekolah

Kemudian mungkin berkaitan dengan kondisi keuangan negara dalam masa pandemic covid-19.

Secara pasti yang bisa menjawab masalah keterlambatan pencairan dana BOS tahap kedua ada beberapa faktor salah satunya adalah adanya Perubahan tranfer Pusat, juga faktor adanya Perubahan Juknis masalah Virus Coron Disease 19 (Civid-19) Tahun 2020.

Dikarenakan pencairan tahun ini mekanismenya tanpa melalui provinsi dan kabupaten/kota jadi langsung di transfer dari Menteri Keuangan Pusat ke rekening sekolah, karena menteri keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Kemudian kementrian Pendidikan (Mendikbud) itu sudah menyiapkan fasilitas yaitu pengadaan secara daring namanya sistem informasi pengadaan Sekolah (SIPLah).

Didalam SIPLah disitu ada negosiasi harga termasuk harga pembayaran misalkan sekolah ingin membeli barang barang di bulan 6, sekarang bisa beli Di SIPLah ketentuan nanti dealnya atau kesepakatan dengan penyedia, disitu ada negosiasi waktu pembayaran, jika pihak penyedia menyetujui maka pembayaran nanti tunggu pencairan karena kami juga menyadari tidak semua toko-toko mau memberikan Bon atau Pinjaman.

Jadi barang datang dulu, nanti di bayar setelah uangnya cairan dari kementerian pendidikan itu di mungkinkan karena program itu sudah dibuatkan oleh Kementerian Pendidikan, pungkas Widodo.

 

 

Reporter : Yuspal

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *