Dzulmi Eldin ajukan banding, tanpa membaca salinan putusan hakim

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan Sumut –  Menolak putusan majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan yang memvonis  6 tahun penjara, denda Rp 500juta subsider 4 bulan kurungan, Walikota Medan nonaktif Dzulmi Eldin mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Sumut.

Junaidi Matondang, selaku penasihat hukum Dzulmi Eldin ketika dikonfirmasi awak media, Kamis (18/6/2020) membenarkan, pihaknya telah mengajukan banding saat detik-detik terakhir, terhitung Rabu 17 Juni 2020.

Menurut Junaidi Matondang, meski mengajukan banding, pihaknya belum dapat menyanpaikan alasan hukum dalam pengajuan banding, sebab terhitung Kamis (18/6/2020) sore, pihaknya belum juga mendapat salinan putusan dari majelis hakim.

“Kami belum dapat memastika kapan memori banding akan dimasukkan. Dan kami juga  belum memiliki alasan hukum untuk banding. Sebab kami belum mendapatkan salinan putusan,” jelasnya.

Dikatakan, lambatnya salinan putusan diterima, jelas bertentangan dengan  Pasal 196 ayat 3 huruf b KUHAP, yang menekankan, hakim sesegera mungkin memberikan salinan putusan  agar  secepatnya dipelajari oleh terdakwa dan penasihat hukumnya.

“Tujuan cepat diterima salinan putusan,  untuk menentukan sikap apakah terdakwa menerima atau menolak putusan Hakim,” sebut Matondang.

Menurut Matondang, majelis Hakim telah melanggar undang – undang dan mengebiri hak terdakwa secara sewenang – wenang, karena tidak menyerahkan salinan putusan secepatnys.

“Mestinya, jika memang salinan putusan belum siap, kan bagus ditunda pembacaan putusan, sehingga putusan benar-benar sudah final saat dibacakan,” pungkasnya.

Perlu diketahui, Walikota Medan nonaktif Dzulmi Eldin (59) divonis 6 tahun penjara, denda Rp 500juta subsider 4 bulan kurungan dan hak politiknya dicabut selama 4 tahun.

Eldin bersama-sama Samsul Fitti, terbukti bersalah menerima suap secara berkala dan berkekanjutan dari para kepala OPD dan pejabat eselon II Pemko Medan.

Menurut majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan diketuai Abdul Azis dengan hakim anggota Ahmad Sayuti dan Ilyas Silalahi, Kamis (11/6/2020), Eldin terbukti bersalah melanggar pasal 12 huruf-a  UU No 31 tahun 1999 dan perubahannya UU No 20 tahun 2001 Tentang Pemberantan  Tindak Pidana Korupsi.

Putusan majelis hakim lebih ringan dibanding tuntutan JPU KPK, yang menuntut terdakwa 7 tahun penjara, denda Rp 500juta subsider 6 bulan kurungan dan hak politiknya dicabut selama 5 tahun.

Disebutkan, perrtengahan  Juli 2018, dibutuhkan dana untuk kegiatan Apeksi di Tarakan Kalimantan Utara, sejumlah Rp200 juta. Namun yang ditanggung APBD Pemko Medan tidak mencukupi, sehingga diminta bantuan para kadis.

Kemudian memenuhi undangan acara Program Sister City di Kota Ichikawa Jepang,Juli 2019. Dana yang dibutuhkan Ro 1,5 M, namun yang ditampung APBD Rp 500juta. Total uang yang ditarik mencapai Rp2,1 miliar lebih.

Dzulmi Eldin terjaring OTT KPK pada Selasa malam, 15 oktober 2019, saat OTT terjaring 7 orang, namun yang naik ke persidangan hanya 3 orang, yakni Dzulmi Eldin, Samsul Fitri divonis 4 tahun dan Isa Ansari divonis 2 tahun penjara.

 

 

Reporter : ZH

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *