Jadi tersangka, 4 Oknum pemeras Kades di tahan Satreskrim Polres Pemalang

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Pemalang – Satreskrim Polres Pemalang menetapkan 4 oknum wartawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan kepala desa di Kabupaten Pemalang. Keempat tersangka saat ini di tahan di sel tahanan Mapolres Pemalang.

Polisi menjerat para pelaku dengan pasal 368 jo 55 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Keempat tersangka tersebut adalah JK dan BD, warga Pemalang, PM dan CH, warga Batang.

Empat tersangka merupakan oknum wartawan dari salah satu organisasi wartawan. Keempatnya diringkus di salah satu Rumah Makan yang berada di Kecamatan Comal, Pemalang, setelah meminta uang sebesar Rp 10 juta dari Kades Kelangdepok, Kecamatan Bodeh, Pemalang, Arifin.

Menurut Suhadi, saat ini pihaknya masih menggali keterangan dari Kades lainnya. “Kita masih meminta keterangan korban-korban lainnya. Karena dari informasi yang kita terima, ada banyak korban,” terangnya.

Menurut Ketua Paguyuban Kepala Desa se-Kabupaten Pemalang (Simongklang), Imam Wibowo, kasus penyimpangan pengelolaan ADD dalam soal Penghasilan Tetap (Siltap) Kades di 91 desa yang disebut keempat pelaku tidaklah benar.

“Tidak benar ada penyimpangan pengelolaan ADD, itu mengada-ada,” tegas Imam.

Kata Imam, Siltap Kades, sudah sesuai aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Siltap Kades juga tertuang dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes).

Lanjut Imam, Ketentuan besaran Siltap dalam APBDes, juga sesuai Peraturan Bupati (Perbup). Selain itu, Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDes sebelum ditetapkan juga sudah dikonsultasikan ke Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Pemalang

“APBDes adalah produk hukum Pemerintah Desa dan itu dibahas bersama bukan keputusan sepihak kades. Kesalahannya di mana? Kalau Siltap dianggap tidak benar, uji materi saja bukan malah mengancam ujung-ujungnya minta uang,” papar Imam.

Terkait persoalan ditangkapnya empat oknum wartawan tersangkut kasus pemerasan, Imam menyerahkan sepenuhnya ke aparat kepolisian. “Kami menghormati proses hukum. Jadi masalah ini biar diproses hukum saja sesuai ketentuan,” ungkapnya.

Dari kejadian penangkapan empat oknum wartawan yang tergabung dalam organisasi wartawan, membuat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dari salah satu organisasi wartawan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang Pemberhentian Pengurus di Kabupaten Pemalang.

 

 

Reporter : Rizqon Arifiyandi

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *