Dibangun pakai dana DAK, Pasar-pasar ini tak bisa dipakai karena masalah tanah

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Bernadinus Songbes mengatakan, saat ini ada sebagian Pasar yang telah dibangun dengan menggunakan dana alokasi khusus DAK di Kabupaten Mimika tidak berfungsi dengan baik dan belum digunakan sama sekali oleh para pedagang di wilayah setempat lantaran terkendala dengan permasalahan tanah.

Beberapa pasar yang dimaksud diantaranya, pasar Mapuru Jaya, Distrik Mimika Timur, pasar SP-II Distrik Mimika Baru dan pasar SP-IV Distrik Wania.

“Untuk pasar Mapuru Jaya, pasar SP-II dan pasar SP-IV sudah selesai dibangun dengan dana DAK (Dana alokasi khusus-red) tetapi belum bisa berfungsi secara maksimal. Karena masalah pembayaran tanah,” kata Kadisperindag Mimika, Bernadinus Songbes kepada MITRAPOL.com di Timika, Rabu (24/6).

Menurutnya, selaku Kadisperindag Mimika dirinya telah membeberkan hal ini kepada para wakil Rakyat Komisi B DPRD Mimika pada saat pihaknya menerima kunjungan kerja (Kunker) dari Komisi B DPRD Mimika di Kantor Disperindag beberapa waktu lalu.

“Beberapa tahun ini kita usulkan anggaran supaya perbaiki pasar Mapuru Jaya untuk dijadikan pasar penyangga, tetapi belum terealisasi. Kami sudah meminta dukungan kepada DPRD Mimika untuk mensupport agar pasar itu dijadikan pasar penyangga di tahun 2021 mendatang,” beber Songbes.

Kadisperindag menerangkan, hal ini ia upayakan agar warga yang berdomisili di wilayah Distrik Mimika Timur yang hendak berbelanja kedepan tidak perlu lagi jauh-jauh ke wilayah perkotaan.

“Untuk masalah tanah pasar, semua prosedur dokumen sudah kami serahkan ke Dinas Pertanahan. Selain itu juga pendelegasian pasar SP-4 sudah kami serahkan ke Kepala Distrik Wania. Sehingga secara mekanisme masalah tanah saat ini kami (Disperindag-red) tidak punya wewenang lagi” tegasnya.

Terhadap pasar yang tersandung permasalahn tanah, Kadisperindag Songbes menjelaskan, sejatinya karena tanah-tanah yang telah dibangun pasar itu belum tuntas dalam hal masalah pembayaran.

“Itu masalah pembayaran tanah harusnya semua satu paket (pembayaran-red) dengan tanah di SP-V dan SP-VII. Akan tetapi tanah SP-V dan SP-VII saja yang dibayarkan. Sedangkan yang itu (SP-IV-red) tidak dibayar. Secara mekanisme kita tidak punya wewenang lagi,” terangnya.

Dirinya menambahkan, di Tahun Anggaran 2019 kemarin, pihaknya juga telah membangun pasar di wilayah SP-III dengan menggunakan dana alokasi khusus DAK. Dan dinyatakan pasar tersebut telah rampung dan kini telah digunakan untuk tempat jual-beli.

“Saat ini kita juga sedang membangun pasar di Utikini Distrik Kuala Kencana. Progresnya sudah mencapai sekitar 70 hingga 80 persen. Selain itu di pasar Sentral Distrik Mimika Baru. Kita juga sedang membangun khusus untuk Mama-Mama Papua dari 5 Kampung. dan saat ini sudah memasuki tahap Finishing (selesai pengerjaan-red),” pungkasnya.

 

 

Reporter : AQM

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *