OTT Oknum Wartawan, Ketua PWI Pemalang angkat bicara

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Pemalang – Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Polres Pemalang kepada empat oknum yang mengatasnamakan wartawan atas dugaan pemerasan disertai ancaman membuat pengurus PWI Kabupaten Pemalang angkat bicara.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten Pemalang mengajak semua pihak, khususnya bagi para profesi wartawan untuk instropeksi diri terkait kejadian tersebut.

Rasa keprihatinan disampaikan Ketua PWI Kabupaten Pemalang, Saiful Bachri. Pada dasarnya, seorang wartawan harus tunduk pada aturan terkait kehidupan bermasyarakat, berserikat dan berkumpul seperti apa yang diamanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945, dan juga kinerja wartawan tentunya berpedoman pada Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

“Bagaimanapun itu, semua warga masyarakat mempunyai kesetaraan hukum dan tidak kebal hokum. Tentang adanya oknum wartawan yang menyalahi kode etik wartawan tidak ‘digebyah uyah’ (dismaratakan), karena masih ada yang tetap menjalankan profesi secara professional,” kata Syaiful.

“Tidak perlu takut, karena profesi wartawan harus dijalankan sesuai perundang- undangan yang berlaku dan harus profesional serta proporsional tanpa intimidasi apalagi berbau pengancaman,” tambahnya.

Sementara, Pengurus PWI Pemalang lainnya, Bambang Mugiarto saat dihubungi Mitrapol menyayangkan kejadian yang dilakukan oleh oknum Wartawan.

Menurut Bambang, profesi wartawan tidak dibenarkan jika sudah melanggar Undang Undang yang mengatur tentang pers.

“Itu bukan mencerminkan seorang wartawan, karena sudah menciderai UU No. 40 tahun 1999 dan kode etik dewan pers tentang jurnalis pasal 6,” ujarnya melalui sambungan telepon.

BM, sapaan akrab Bambang Mugiarto menghimbau kepada semua pihak, baik instansi pemerintah maupun swasta untuk selalu berhati-hati terhadap orang yang mengaku wartawan, dan jangan sama ratakan profesi wartawan sama seperti ke empat oknum yang terjaring OTT.

“Masih banyak, rekan rekan wartawan di Pemalang yang pada tugasnya menjalankan secara profesional, dan masih memegang teguh kode etik jurnalis dan berpedoman pada UU. No. 40 tahun 1999,” imbuhnya.

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *