Dengan dalih sumbangan, Melalui Komite Sekolah SMAN 1 Purwoharjo diduga lakukan pungli

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Banyuwangi – Beredarnya kabar adanya keluhan dari para siswa tentang dugaan pungutan liar (pungli) di tengah pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh beberapa sekolah ternama di Banyuwangi, salah satunya SMAN 1 Purwoharjo membuat beberapa LSM angkat Bicara.

Kepala sekolah SMAN 1 Purwoharjo Rodiwanto mengatakan lewat via whatsAppnya bahwa semua permasalahan ini sudah diserahkan kepada Komite Sekolah oleh karena itu tanyakan saja kepada mereka, sebab dirinya saat ini telah pindah ke SMAN 1 Genteng.

Menurut Ketua Komite sekolah SMAN 1 Purwoharjo Edi Imam Supeno bahwa benar tarikan uang itu ada namun bukan pungli tapi sumbangan atau partisipasi yang mana sebelumnya telah dirapatkan dan terjadi kesepakatan antara sekolah dan wali murid sehingga dirinya tidak sepaham bila dikatakan sekolah melakukan pungutan liar

Benar tarikan uang itu ada namun bukan pungli tapi sumbangan atau partisipasi yang mana sebelumnya telah dirapatkan dan terjadi kesepakatan antara sekolah dan wali murid sehingga dirinya tidak sepaham bila dikatakan sekolah melakukan pungutan liar. Kata Edi Imam supeno saat ditemui di sekolah SMAN 1 Purwoharjo Senin, (22/06/2020) sekira pukul 09.00 wib

Berkaitan dengan aturan larangan untuk melakukan pungutan uang terhadap siswa ketika ditanya apakah kesepakatan untuk penarikan uang dari siswa dapat menghapus aturan yang diatasnya seperti, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah kemudian Peraturan Pemerintah Nomor : 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan pungutan pada siswa terlebih pada siswa kelas XII seperti halnya pada sekolah SMA Negeri 1 Purwoharjo yangmana telah melakukan pungutan tanpa dasar hukum yang jelas berkuitansi dan stempel komite seperti Uang Bimbingan senilai 1.500 ribu rupiah, Uang PSM (Peran Serta Masyarakat) senilai 200 ribu rupiah, Uang Buku senilai 1.205 ribu rupiah, Uang Ujian Nasional Uang Wisudah senilai 300 ribu rupiah dll uang-uang tersebut dibayar pada 9 Januari 2020 disaat pemerintah sementara memikirkan kebutuhan sehari-hari mayarakat terdampak Covid-19.

Pada pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 75 Tahun 2016 dijelaskan Komite Sekolah diperbolehkan melakukan penggalangan dana untuk kepentingan dukungan tenaga sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan dengan syarat itu dalam bentuk bantuan atau sumbangan Bukan Pungutan sumbangan itu antara lain dirincikan dengan tidak tertentu jumlahnya tidak terbatas waktunya serta tidak ada sanksinya bagi yang tidak menyumbang.

Menanggapi hal itu Edi Imam Supeno menjelaskan bahwa penarikan berupa sumbangan tersebut dilakukan pihak sekolah mengingat uang BOS tidak mencukupi kebutuhan di sekolah seperti PSM yang uangnya dapat digunakan untuk perawatan dan pengadaan fasilitas sekolah seperti membangun gedung dan lain-lain.

Selajutnya Sekolah Dilarang Pungut Biaya Ujian Nasional dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020, Berikut isi Permendikbud No. 43 tahun 2019, tanggapan Djumadi salah satu LSM Senior Banyuwangi yang sangat perduli terhadap pendidikan beliau menggambarkan secara umum bahwa selama ini wali murid resah dengan adanya pungutan uang terhadap siswa dengan dalih kesepakatan untuk menghindari kata “Pungutan” menjadi sumbangan namun bila dicermati “sumbangan dengan nominal yang sama, dan waktunya telah ditentukan bila siswa belum dapat melunasi maka Ijasah ditahan oleh pihak sekolah.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Djumadi telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pungutan di sekolah melalui Peraturan Mendikbud No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar. Dalam peraturan tersebut dibedakan antara pungutan, sumbangan, pendanaan pendidikan dan biaya pendidikan.

Pengertian Pungutan dalam peraturan tersebut kata Djumadi adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar. Sedang pengertian Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorang atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.

Djumadi menghimbau agar kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Jawa Timur mengeluarkan Surat larangan pungutan di sekolah dan pungutan pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tahun 2020 serta larangan pungutan uang komite sekaligus penerapan sanksi bilamana ada sekolah yang melanggar, sebagai respons positif pemerintah terhadap dunia pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku sehingga Peraturan Pemerintah tersebut tidak berlaku surut sebab uang penerimaan murid baru dan pungutan uang komite ini juga selalu menjadi keluhan wali murid dari tahun ke tahun. Tegas Djumadi saat dikonfirmasi Selasa (23/06/2020) sekira pukul 11.00 wib dikantornya.

Menurut Guru Kesiswaan dan juga merangkap sebagai ketua panitia PPDB tahun 2020 SMAN 1 Purwoharjo Sugiarto mengatakan bahwa penarikan uang terhadap siswa dilakukan atas dasar kesepakatan bersama seperti uang bimbingan namun tetap menggunakan ruangan sekolah (pasilitas pemerintah) untuk bimbingan dan kemudian untuk penerimaan PPDB hingga saat ini kami tidak menarik uang apapun. Kata Sugiarto kepada sejumlah wartawan.

Hari Suryono selaku Kepala Sekolah baru menggantikan Rodiwanto menambahkan berkaitan dengan permasalahan tarikan kepada siswa dirinya tidak mengetahui hal itu pada dasarnya tidak ikut komentar karena itu kewenangan Rodiwanto selaku kepala sekolah saat itu.

Dilansir dari tribunnews.com, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menekankan pelarangan terkait pemungutan biaya Ujian Nasional (UN) dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020. Aturan pelarangan tercantum pada Pasal 17 ayat satu Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 yang menyatakan “biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan UN menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten dan Satuan Pendidikan.

Selanjutnya disarankan agar sebagian anggaran UN digunakan pihak sekolah untuk membantu penanganan bencana Covid-19 namun kenyataannya sekolah SMAN 1 purwoharjo diduga mengabaikan arahan Kemendikbud tersebut.

Dilansir dari Merdeka.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akan memberi sanksi berat bagi sekolah yang terbukti menarik pungutan liar (Pungli) kepada orang tua calon siswa baru yang mendaftar di SMA/SMK negeri. Mantan Menteri Sosial ini menyebut, sanksi berat itu berupa penonaktifan sementara pada pelaku pungli ataupun kepada sekolahnya sampai pembuktian selesai.

Keputusan tegas gubernur perempuan pertama di Jawa Timur ini merujuk pada beberapa kasus yang sempat dikeluhkan para orang tua murid kepada dirinya. Tidak hanya itu, Khofifah juga meminta agar seluruh pihak menjaga proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bisa berjalan bersih, dan tidak ada pungutan sesuai ketentuan Pergub dan Juknis yang dikeluarkan oleh Pemprov Jawa Timur.

Khofifah Indar Parawansa “Untuk PPDB, tolong dijaga jangan sampai ada pungutan apapun. Yang terbukti melakukan pungutan akan dikenakan sanksi berat,” tegasnya lagi.

 

 

Reporter : Rocky Sapulette

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *