Demo aksi pembakaran Bendera Partai PDI Perjuangan resmi dilaporkan kader Partai

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Jakarta – PDI Perjuangan (PDIP) diwakili kuasa hukum dari badan bantuan hukum advokasi rakyat DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta telah resmi melaporkan kasus pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Diketahui beberapa waktu yang lalu, dalam aksi demo yang menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), peserta aksi melakukan pembakaran bendera dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) didepan gedung MPR DPR RI, Rabu (24/06/2020).

Dalam keterangannya, kordinator tim kuasa hukum DPD PDI Perjuangan, Ronny Berty Talapessy menjelaskan, bahwa tim kuasa hukum telah resmi melaporkan tindakan perusakan terhadap bedera dari partai PDI Perjuangan kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro jaya.

“Kami kuasa hukum dari badan bantuan hukum advokasi rakyat PDI Perjuangan telah resmi melaporkan tindakan perusakan terhadap bendera partai PDI Perjuangan” ujar Ronny pada awak media, di depan gedung SPKT, Polda Metro Jaya, Jumat (26/06/2020).

Ronny juga menambahkan, tindakan yang dilakukan dalam aksi perusakan dengan pembakaran bendera partai tersebut tidak hanya merupakan tindakan perusakan dan pembakaran bendera saja, namun juga penghasutan yang dapat menimbulkan permusuhan, kebenciaan atau penghinaan terhadap golongan partai politik tertentu.

“Kami melihat aksi ini adalah bagian tindakan pidana pengerusakan terhadap barang berupa pembakaran bendera PDI Perjuangan dan atau penghasutan untuk menyatakan perasaan permusuhan kebenciaan atau penghinaan terhadap golongan partai politik ” tambah Ronny yang merupakan wakil ketua lembaga bantuan hukum advokasi rakyat PDI Perjuangan.

Dalam surat laporan yang dikeluarkan SPKT Polda Metro Jaya dengan nomor LP/ 3. 656/ VI / YAN .2.5/ 2020 / SPKT pertanggal 26 Juni 2020, tindakan aksi perusakan dengan pembakaran bendera partai PDI Perjuangan dikenakan pasal 160 KUHP atau 170 KUHP atau 156 kitab undang undang hukum pidana

“Hal ini sudah kami laporkan, dan dikenakan pasal 160 KUHP atau 170 KUHP atau 156 kitab undang undang hukum pidana, agar pihak kepolisian dapat bertindak secara profesional,” kata Ronny.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD PDIP DKI Jakarta, Wiliam Yani mengatakan ini adalah tindakan yang sangat tidak baik dan kurang terpuji dan kami bertindak berdasarkan perintah pimpinan untuk menempuh jalur hukum. Pelaporan ini dibuat karena PDIP merasa keberatan dengan aksi pembakaran bendera hingga tudingan sebagai PKI.

“Kami harus mengklarifikasi kepada masyarakat semua di DKI Jakarta kalau kami keberatan dianggap PKI, kenapa bendera kami dibakar, bendera dapat dari mana?” jelas William

William juga mengatakan bahwa kami sudah melaporkan kejadian perusakan dan pembakaran bendera partai PDI Perjuangan oleh beberapa kader partai ke semua Polres di wilayah DKI Jakarta. Dan dari kemaren sudah ada aksi pelaporan di polres jakarta pusat dan timur, dan pada hari ini Polres Utara dan kepulauan seribu

“Ibu Yoke yang merupakan perwakilan PDI Perjuangan Jakarta Selatan sudah melaporkan ke Polres Jaksel dan masing masing wilayahnya, kemarin Polres Jakarta Timur, hari ini Polres Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu,” ungkap William.

William berharap agar proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dengan adanya pelaporan dari semua Polres yang ada di DKI Jakarta serta Polda Metro Jaya, kami meminta kepada pihak Kepolisian agar bertindak secara profesional.

 

 

 

Reporter : BS

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *