Ketua DPRD Humbahas bantah halangi rencana pembentukan Pansus

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Humbahas – Rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) atas usulan sejumlah anggota dewan belum lama ini yang di sebut dihalang-halangi oleh ketua DPRD Humbang Hasundutan di bantah.

Bantahan ini diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Ramses Lumbangaol kebeberapa wartawan di ruang kerjanya, Rabu (24/6/2020).

Kepada wartawan, Ramses secara tegas mengatakan dirinya membantah bahwa diriya tidak ikut berperan menghalang-halangi rencana pembentukan panitia khusus (Pansus) sejumlah anggota DPRD.

Adapun rencana pembentukan pansus itu, diantaranya terkait anggaran Covid 19, aset daerah dan APBD TA 2019 lalu.

“Tidak benar itu, tidak mungkin saya menghalangi. Jika ada niat saya menghalangi sewaktu Sekwan membacakan rapat nota Pengantar sebelum Bupati membacakan nota pengantarnya, dibacakan ada surat masuk diantaranya usulan pansus, pasti saya batalkan untuk dibacakan, inikan tidak,” kata Ramses ketika dikonfirmasi terkait adanya isu berkembang pembentukan pansus dihalangi oleh Ketua DPRD sekaligus Ketua Badan Musyawarah (Banmus).

Untuk diketahui, sebanyak 13 anggota DPRD humbang hasundutan mengusulkan pembentukan Pansus , diantaranya 5 orang dari Partai Golkar, 2 orang dari Partai Perindo, 2 orang dari Nasdem, 2 orang dari Hanura, 1 orang dari Gerindra dan 1 orang Partai Demokrat.

Ramses menjelaskan, berdasarkan aturan dalam tata tertib DPRD Humbang Hasundutan bahwa usulan pembentukan Pansus harus melalui Badan Musyawarah terlebih dahulu.

Dari Banmus, kemudian akan menetapkan jadwal paripurna untuk membentuk siapa-siapa saja anggota pansus.
Di tambahkan Ramses, selama ini usulan untuk pembentukan pansus baru ditengah jalan setelah Banmus menetapkan jadwal rapat persidangan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019.

Meski demikian menurut Ramses, dirinya telah memberikan saran ke pimpinan fraksi-fraksi untuk memaksimalkan fugsi komisi-komisi, sebelum dibawa ke Pansus.

“Semisal, pansus untuk aset, itu kita sarankan agar berkomunikasi terlebih dahulu ke Komisi C sebagai bidang yang menangani. Sedangkan, pansus untuk Covid, kita sarankan habis penetapan paripurna, baru dibahas ke Banmus,” ujar Politisi PDI Perjuangan ini.

Disinggung, apakah ada lobi-lobi sehingga Pansus terkesan terhambat di Banmus, lagi-lagi mantan ketua DPC PDI Perjuangan ini mengaku itu tidak ada.

”Egak ada itu, saya tidak ada melakukan, namun apa yang ada di DPRD ini harus berjalan sesuai tata tertib,” ungkapnya.

Sementara itu, Bresman Sianturi, salah satu anggota DPRD dari Fraksi Gerindra-Demokrat pengusul pembentukan pansus mengaku bahwa belum terbentuknya pansus dikarenakan belum dilakukan pembahasan di Badan Musyawarah (Banmus).

”Ini belum dibahas di Banmus, makanya belum terbentuk,” ungkapnya saat dihubungi.

Menurutnya, pembentukan pansus nantinya akan dilakukan setelah penetapan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019, yang sebelumnya dibahas di Banmus.

Disinggung, apakah karena ada lobi-lobi, sehingga kesannya pembentukan Pansus Lamban, politisi Demokrat ini mengaku tidak ada.

”Siapa yang bilang, tidak ada itu. Kita sebagai pengusul, sekarang kembali kepada Ketua DPRD, kita tunggu aja,” ujar Politisi Partai Demokrat ini.

Sebelumnya diberitakan, terkait pembahasan nota pengantar Bupati Humbang Hasundutan atas Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019, sejumlah anggota dewan mengusulkan

Seperti disampaikan, Fraksi Golkar dalam pemandangan umumnya atas nota pengantar Bupati tentang Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019.

Diantaranya, pansus APBD 2019. Menurut pemandangan umum Fraksi Golkar menyebutkan, bahwa ada kesepakatan antara legislatif dan eksekutif pada 27 November 2018 terhadap pelaksanaan APBD 2019 tidak sesuai.
Sehingga Fraksi Golkar menyarankan agar pembahasan tentang Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019 selanjutnya dibahas melalui pembentukan pansus.

 

 

Repoter : FP

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *