Delapan terdakwa divonis  beragam, terkait korupsi Rp 14,75 M, pengerjaan Bandara Lasondre

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan – Delapan terdakwa perkara korupsi  pengerjaan Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Lasondre, Nias Selatan, Sumatera Utara divonis beragam, karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp14,75 milyar.

Putusan dibacakan hakim tipikor diketuai Sri Wahyuni dan secara bergantian dengan hakim ketua Safrin Batubara secara online di ruang Cakra-2 Pengadilan Tipikor Medan, Senin (29/6/2020).

Delapan terdakwa yang divonis antara lain, Anang Hangoro (54), Direktur II PT Mitra Agung Indonesia, divonis  8 tahun penjara, denda Rp 400 juta subsider 4 bulan kurungan, diwajibkan membayar uang pengganti Rp 1,5 milyar lebih subsider 2 tahun kurungan.

Iedi Sudrajat, selaku penandatangan Surat Perintah Membayar ( SPM)  divonis 1 tahun 9 bulan, denda Rp 50 huta subsider 4 bulan kurungan, tanpa membayar uang pengganti.

Kemudian, Irpansyah Putra Rahman SE, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), divonis 6 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan, diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara Rp 160 juta subsider 1 tahun kurungan .

Terdakwa Immadudien Abil Fada S. Sit M.Sc, Ketua Kelompok Kerja, divonis 2 tahun penjara, denda Rp 50 juta subsider  2 bulan, wajib membayar kerugian negara Rp 100 juta, namun telah dilunasi saat pemeriksaan.

Selanjutnya, Dwi Cipto Nugroho, konsultan pengawas/Direktur PT Harawana Consultan, divonis 6 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan, diwajibkan mebayar uang pengganti Rp 471 juta subsider 1 tahun kurungan.

Ibrahim.Khairul Imam SH, kuasa Pengguna Anggara (KPA) divonis 1 tahun penjara, denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan. Uang pengganti telah dibayar Rp 100 juta. T

Suharyo Hady Syahputra ST, selaku Ketua/Koordinator tim pengawas belanja modal kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasondre, divonis 1 tahun penjara, denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan. Uang pengganti Rp 160 juta telah dibayar.

Terakhir, Sugiarto S (32), PNS, Bendahara Pengeluaran, divonis 1 tahun penjara, denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan, uang pengganti Rp 120 juta telah dibayar.

Perbuatan para terdakwa melanggar Pasal  2 dan 3 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana.

Menanggapi putusan majelis hakim para terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan pikir-pikir . Hal senada juga dikatakan tim JPU T.Adlina dkk dari Kejatisu.

Putusan majelia hakim beda tipis dengan tuntutan JPU antara lain,
Anang Hangoro (54), Direktur II PT Mitra Agung Indonesia, dituntut 9 tahun penjara, denda Rp 600 juta subsider 6 bulan penjara, uang pengganti kerugian negara Rp 13 miliar lebih dan telah dibayar Rp 1 miliar subsider 4 tahun 6 bulan penjara.

Iedi Sudrajat, selaku penandatangan SPM, dituntut 2 tahun penjara, denda Rp 50juta subsider 6 bulan kurungan, tanpa mengganti kerugian negara.

Irpansyah Putra Rahman SE, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  dituntut 9 tahun penjara, denda Rp 100juta subsider 6 bulan kurungan, wajib ganti kerugian negara Rp 250 juta. Telah dibayar Rp 100juta, sisa Rp 150 juta subsider 4 tahun dan 6 bulan penjara.

Immadudien Abil Fada S. Sit M.Sc, Ketua Kelompok Kerja, dituntut 3 tahun penjara, denda Rp 50juta subsider 6 bulan kurungan.

Dwi Cipto Nugroho, konsultan pengawas/Direktur PT Harawana Consultan, dituntut 7 tahun penjara denda Rp 100juta subsider 6 bulan kurungan, uang pengganti Rp 471 juta subsider 3 tahun kurungan.

Ibrahim Khairul Imam SH, kuasa Pengguna Anggara (KPA) dituntut 1 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 50juta subsider 3 bulan kurungan, dan sudah mengganti kerugian negara sebesar Rp 50 juta.

Suharyo Hady Syahputra ST, selaku Ketua/Koordinator tim pengawas belanja modal kantor unit penyelenggara bandar udara lasondre, dituntut 1 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 50juta subsider 3 bulan kurungan, uang pengganti Rp 160 juta subsider 6 bulan kurungan.

Sugiarto S (32), PNS, Bendahara Pengeluaran, dituntut 1 tahun 6 bulan, denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan, kerugian negara 120 juta telah dibayar.

Menurut JPU, para terdakwa berperan
dalam pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Peningkatan PCN Runway, Taxiway, Apron dengan AC – Hotmix Bandara Lasondre. Nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp26.900.900.000 yang bersumber dari APBN Kemenhub Tahun 2016.

Kacaunya, pada pelaporan perkembangan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak yang mengatur penilaian prestasi pekerjaan, senilai pekerjaan yang terpasang.

Hasil pemeriksaan oleh tim ahli teknik sipil dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, ditemukan volume pekerjaan  hanya 20 persen, sehingga  tidak sesuai dengan yang dilaporkan PT Harawana Consultant.

Selain itu, pencairan dana hingga termin ke 4 tidak sesuai dengan kenyataannya dan  kemajuan hasil pekerjaan di lapangan yang diterbitkan oleh Konsultan Pengawas PT. Harawana Consultan .

Terhitung, 20 Juni 2016, kemajuan hasil pekerjaan hanya mencapai  43,80 persen  dan  pekerjaan tidak mengalami perkembangan hingga TA  2016.

Pada bulan Oktober 2016, BPK Perwakilan Sumut melakukan pemeriksaan di UPBU Lasondre, terkait dengan kelengkapan dokumen untuk pertanggungjawaban pencairan dana. Berdasarkan hasil audit kerugian keuangan negara ditemukan kerugian Rp 14.755.476.788

 

 

Reporter: ZH

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *