Menuju Indonesia Society 5.0, Energi Kita Indonesia gelar RUPS

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Jakarta – Memasuki era Society 5.0 atau masyarakat 5.0 dimana, masyarakat yang berpusat pada manusia (human-centered). Society 5.0 didefinisikan sebagai sebuah masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang sangat mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik.

Revolusi industri 4.0 yang dinilai berpotensi dalam mendegradasi peran manusia melahirkan sebuah konsep yaitu Society 5.0. Melalui konsep ini diharapkan membuat kecerdasan buatan akan mentransformasi big data yang dikumpulkan melalui internet pada segala bidang kehidupan menjadi suatu kearifan yang baru, dengan harapan untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam membuka peluang-peluang bagi manusia.

Perbandingan dari kedua konsep ini yaitu pada industri 4.0, masyarakat mencari, mengutip, dan menganalisis data atau informasi dengan mengakses layanan cloud melalui internet.

Sedangkan, pada Society 5.0 sejumlah besar informasi dari sensor di ruang fisik terakumulasi di dunia maya dan dianalisis oleh kecerdasan buatan, dan hasilnya diumpan kembali ke manusia dalam ruang fisik dalam berbagai bentuk.

Dampak dari revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 membuat kesempatan baru untuk Indonesia, revolusi industri 4.0 justru memberi kesempatan bagi Indonesia untuk berinovasi.

Energi Kita Indonesia salah satu perusahaan yang berbasis masa depan yang akan membangun satu ekosistem yang “Future Ready” dan siap berinvestasi di teknologi baru menuju Indonesia Society 5.0 hal ini disampaikan oleh CTO Energi Kita Indonesia Dr.Ir. R.Kun Wardana, A.MT pada saat RUPS di Graha Iskandarsyah Kebayoran baru Jakarta Selatan, Senin (29/7).

Dikatakan lebih lanjut sekarang ini kita berada dilingkungan strategis dimana kita memasuki Industri 4.0 dalam kondisi Pandemi covid-19.

Kita telah membaca peluang ini dan kita akan memprovide layanan seperti “Health Passport”. EKI sendiri sudah meluncurkan layanan aplikasi Indonesia Bertahan atau Aplikasi Intan.

Aplikasi dengan beberapa fitur antara lain fitur daily check, health passport, faskes, karantina diri dan fitur-fitur lainnya yang berkaitan dengan covid-19.

Aplikasi ini selain melakukan survey kesehatan juga menggali data kesehatan masyarakat sehingga bisa melakukan data analitic melalui proses bigdata, aplikasi ini dijadikan health passport.

EKI tetap pada bisnisnya dibidang energi oil dan gas, sumber daya alam yang dikombinasikan kedalam 6 cluster bidang yaitu Profesional services, Personalize services, logistik, telekomunikasi, health care dan energi.

EKI adalah satu ekosistem for the future, value-nya bukan hanya profit tapi Sosial kemanusiaan dan Kita adalah perubahan, tutup Kun Wardana.

RUPS EKI telah menghasilkan anak-anak muda Milenial dijajaran Komisaris dan Direksi yang memiliki pemikiran yang maju, para pemikir yang extraordinary.

Komisaris Utama Fauzan Fadel Muhamad, B.Eng., Komisaris Husain Abdullah, Komisaris Ir. Suprihat, CEO Satrio Wibowo,B.Tech., COO Farizan Fajari W, S.IP, S.Kom, MA., CFO Farahiyah Adzani W, A.Md.AK, S.Kom., CTO Dr.Ir.R.Kun Wardana, A.MT., Dewan Penasehat Direksi Agung Bagus P Linggih.

CEO EKI Satrio Wibowo, B.Tech., mengatakan dalam konferensi Pers dengan beberapa awak media, Indonesia Society 5.0 adalah dimana kita diawasi oleh teknologi namun dalam hal ini teknologi mendukung kemudahan menuju society 5.0 yang mana keadilan sosial dapat terlaksana dengan baik dan harus bergotong royong.

Lebih lanjut Satrio mengatakan Kekuatan ekonomi kedepan dan menjadi kekuatan ekonomi baru ada pada UMKM dan Mikro ekonomi, kekuatan baru lost sercular economy dimana keuangan ada ditangan rakyat langsung, cost leadership, likuidity dan investasi teknologi adalah misi EKI agar tercapainya Indonesia Society 5.0.

Masih dalam Konferensi Pers, dipertanyakan juga mengenai tanggapan dari EKI beberapa hari yang lalu presiden memberikan peringatan keras terhadap menteri terkait Pandemi covid-19, secara gamblang Presiden Jokowi menyoroti kinerja Kemenkes dari anggaran 75 triliun yang digelontorkan untuk penanganan covid 19 baru 1,53 % yang dikeluarkan.

Menanggapi hal tersebut CEO EKI ini mengatakan Kami telah membuat surat ke KPPU agar kami dilindungi hak-hak sebagai pengusaha dan kami meminta kepada KPPU untuk segera memerintahkan Kemenkes membayar tagihan APD yang telah kami distribusikan sebanyak 3,3 juta APD, berdasarkan Surat Perintah Kerja yang sudah ditanda tangani dan berdasarkan Berita Acara kesepakatan harga yang telah disepakati bersama pada saat itu ada dari BPKP, BNPB, Kemenkes dan unsur terkait lainnya.

Pembayaran dari Kemenkes sangat diharapkan dan sangat berdampak langsung kepada para pekerja, jangan sampai hal ini jadi dampak bencana sosial baru akan adanya PHK atau terjadinya demo memperjuangkan haknya, tutup Satrio.

 

 

Reporter : Fauzi

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *