Jawaban Pemkab terhadap pandangan umum DPRD Nunukan

  • Whatsapp
Muhammad Amin SH saat menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum lewat fraksi fraksi DPRD Kab Nunukan

MITRAPOL.com, Nunukan Kaltara – Sebagai bentuk pelaksanaan amanat pasal 320 ayat 1 undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah Pemerintah Kabupaten Nunukan Mengajukan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2019 berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesian Perwakilan Kalimantan Utara.

Dalam Rapat Paripurna dengan agenda jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum anggota dewan lewat fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019. selasa, (30/06/2020).

Bupati Nunukan Hj. Asmin laura. SE.MM yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Perintah Daerah Kabupaten Nunukan Muhammad Amin.SH, menyampaikan jawaban selaku Pemerintah Daerah.

Amin SH, menyampaikan jawaban atas pertanyaan dan memberikan Apresiasi serta ucapan terima kasih atas pandangan, saran atau masukan sebagai bentuk dukungan dan komitmen yang kuat dari Dewan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dari pemandangan umum yang disampaikan oleh fraksi fraksi DPRD Kabupaten Nunukan yang memiliki substansi yang sama, maka jawaban pemerintah disampaikan dalam satu penjelasan secara sistematis dan berurutan.

Kepada Fraksi Partai Hanura Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasinya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah.

Muhammad Amin SH, saat di wawancarai Wartawan Mitrapol usai menyampaikan jawaban pemerintah daerah

Untuk itu pemerintah daerah akan berusaha melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib efektif, efisien akuntabel dan transparan.

Terkait Realisasi Pendapatan yang belum maksimal sesuai dengan apa yang kita harapkan pemerintah Kabupaten Nunukan akan lebih Mengoptimalkan potensi penerimaan dimaksud khususnya yang bersumber dari pendapatan asli daerah

Terkait saran dan masukan oleh Fraksi Partai Demokrat mengenai Realisasi Kegiatan yang telah selesai 100% namun Pembayaran Hanya sebesar 40% Hal Tersebut dikarenakan Adanya Ketidak sesuaian Antara Ralisasi Transfer dengan Alokasi.

Juga masalah Penyelesaian Hutang Aset tetap akan menjadi Prioritas Pembayaran namun disesuaikan dengan Kondisi Keuangan Daerah.

Terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Nunukan akan menjadi fokus perhatian pemerintah daerah terutama pada Tiga Indikator utama yang sangat menentukan nilai IPM yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi.

Selanjutnya terkait Realisasi Penempatan yang belum maksimal sesuai dengan apa yang kita harapkan kedepannya Pemerintah Kabupaten Nunukan akan lebih Mengoptimalkan Potensi Penerimaan dimaksud khususnya Pendapatan Asli Daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Adapun kegiatan yang Realisasi di bawah 50% adalah merupakan Realisasi Keuangan yang mana Realisasi Fsik nya sudah mencapai 100% Realisasi Keuangan ini terjadi disebabkan karena Realisasi Transfer tidak sesuai dengan alokasi.

Selanjutnya untuk pembayaran hutang kegiatan tahun 2011 yang dibayar di tahun 2019 hal tersebut sudah sesuai dengan Mekanisme Pengakuan Utang dan Mekanisme Pembayaran ujar Amin.SH yang menyampaikan jawab pemerintah daerah karen secara kebetulan bupati nunukan dinas luar .

Kemudian terkait saran dan masukan dari Fraksi Perjuangan persatuan nasional (PDI) tentang pemanfaatan Rumah Sakit Pratama di wilayah kecamatan Sebuku dan di Kecamatan Krayan telah diupayakan penyelesaian permasalahan lahan yang mana hal ini telah diakui dalam program tanah objek reforma Agraria (TORA) oleh Kementerian lingkungan hidup (KLH)

Pada bulan November 2019 usulan tersebut telah disetujui oleh tim teknis Kementerian lingkungan hidup tahapan selanjutnya akan diproses oleh Menko Perekonomian namun dalam perkembangannya terdapat pengalihan kewenangan kepada Menko bidang kemaritiman dan investasi titik saat ini masih menunggu persetujuan dari Menko bidang kemaritiman dan investasi.

Terkait dengan apa yang menjadi usulan oleh fraksi perjuangan persatuan nasional (FPPN) akan menjadi perhatian dan catatan pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan sepanjang kemampuan keuangan daerah memungkinkan.

Untuk Fraksi Gerakan Karya Pembangunan (FGKP) yang telah memberikan apresiasi terhadap pencapaian ke pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD Kabupaten Nunukan atas apresiasi tersebut di ucapkan terima kasih.

Selanjutnya terkait dengan target pencapaian pendapatan daerah baik PAB, pendapatan transfer maupun lain-lain pendapatan yang sah yang realisasinya belum mencapai target kedepannya pemerintah daerah akan lebih mengoptimalkan potensi yang ada khususnya Pendapatan asli daerah.

Demikian jawaban Pemerintah Daerah atas pandangan umum fraksi fraksi DPRD Kabupaten nunukan terhadap Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD TA. 2019.

 

 

Reporter : Yuspal/hms

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *