GMPK soroti kegiatan sosialisasi Anti Narkoba di tengah pandemi Covid-19

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Aceh Timur –¬†Ditengah masuknya masa transisi dari PSBB beralih ke tahapan New Normal, semangat untuk perang melawan narkoba menjadi program prioritas utama bagi Pemerintah Desa, walaupun program tersebut penting, tapi menjadi tidak nyambung jika dalam kondisi wabah seperti saat ini menjadi kegiatan yang harus diutamakan.

Hal tersebut disampaika Muhammad Nazir. SH. Sekjen DPD GMPK, kepada sejumlah awak media di sebuah cafe di Kota Idi, Rabu (1/7).

Hal ini terlihat ketika Pemdes mempertahankan alokasi anggaran kegiatan sosialisasi anti narkoba, dimana dalam kebijakan recofusing anggaran akibat dampak Covid-19 sebagian dana desa harus dianggarkan untuk membiayai tim gugus covid-19 dan juga untuk pembiayaan lain yang lebih urgen dibandingkan seminar atau sosialisasi bahaya narkoba. Sebutnya

Sosialisasi Narkoba melibatkan sejumlah Desa di kecamatan Idi Reyeuk yang ada di Kabupaten Aceh Timur, kekompakan dalam mengalokasikan dana Rp 10 juta, hal ini perlu perhatian secara serius ada apa ini? tanya Nazir

Apakah ada pihak lain dibalik layar yang ikut menikmati keuntungan?

Adakah pihak-pihak yang melakukan intervensi kepada desa untuk harus dilanjutkan acara seperti ini sesegera mungkin?

Ini sedikit lucu dan tidak rasional. Cetus Nazir

Muhammad Nazir,SH selaku Sekjen DPD GMPK Aceh Timur.

Muhammad Nazir.SH menambahkan, Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan program sosialisasi anti Narkoba dengan sumber APBG tahun 2020 dianggap terlalu berlebihan dan berpotensi untuk diselewengkan .

hal ini jelas memberikan peluang terjadinya korupsi, berdasarkan alokasi dana yang dianggarkan dengan jumlah yang tidak sedikit, dan jika benar ada indikasi korupsi ini telah melangggar UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disempurnakan dengan UU No. 20 Tahun 2001. Bebernya

Nazir juga menambahkan, selain itu kegiatan yang diselenggarakan ditengah2 pandemi ini terkesan dipaksakan yang seharusnya pemerintah gampong lebih fokus terhadap upaya pencegahan penyebaran Covid-19 sedangkan seminar atau sosialisai narkoba yang diselenggarakan beberapa waktu lalu merupakan acara yang dapat terciptakannya kerumunan masa sehingga dapat mempermudah terjadinya penyebaran virus secara instan. Katanya

Sebagai ilustrasi, Bila dikalkulasi jumlah total anggaran untuk program kegiatan sosialiasasi anti narkoba ada sebesar Rp 350 juta rupiah, dari 35 desa di Kecamatan Idi Rayeuk kabupaten Aceh Timur dimana masing-masing Desa mengalokasikan Rp 10 juta per Gampong.

Kegiatan tersebut dianggap sedikit janggal, mulai dari anggaran yang sangat besar. Seperti hal nya acara sosialisasi anti narkoba yang dilakukan 35 desa se kecamatan Idi Rayeuk yang dipusatkan di aula kantor Camat Idi Rayeuk pada hari jumat 27 juni 2020, pelaksanaan sosialisasi dilakukan selama satu hari yang dibagi dua sesi, sesi pertama pada waktu pagi hari di hadiri beberapa desa yang sudah ditentukan oleh pihak panitia. Sedangkan untuk sesi kedua yang berlangsung pada sore hari sekitar jam 2 siang di isi oleh peserta dari desa yang berbeda serta panitia pelaksana disinyalir berasal dari Muspika Kecamatan Idi Rayeuk.

Setiap Desa/gampong menghadirkan perwakilan peserta sebanyak 11 orang peserta dan beberapa undangan lain nya dari unsur LSM dan OKP yang ada di Aceh Timur.

Namun di sisi lain Program sosialiasi anti narkoba dengan nilai anggaran cukup fantastis ini (Rp 10 juta rupiah) untuk 11 orang peserta sangat rawan terjadi tindakan melawan hukum terkait penggunaan dana desa uang tidak tepat sasaran, berdasarkan pengakuan peserta fasilitas yang diberikan uang transportasi Rp 100, 000, satu buah tas ransel, ATK dan Makan siang. Bila di estimasi biaya setiap peserta Rp 250 ribu dikalikan 11 orang maka jumlah total Rp 3 juta. Disamping itu, acara hanya berlangsung tidak sampai satu hari penuh setiap Desa. Imbuh Nazir

Jika dihitung secara keseluruhan 35 Desa Kecamatan Idi Rayeuk maka jumlah total anggaran Rp 350 juta, sedangkan jumlah total peserta dari berbagai unsur dan panitia diperkirakan lebih kurang 400 peserta, biasa nya dengan jumlah anggaran Rp 350 juta acara nya dilaksanakan dihotel bintang 5 cukup untuk booking kamar peserta dan room meeting dengan durasi waktu lebih dari satu hari.

Kejanggalan ini patut dipertanyakan “kemana saja dianggarkan uang sebesar 10 juta per Gampong? apakah mungkin satu Tutor dibayar sampai 5 – 10 juta perhari atau harga tas dan kaos sablon bisa bernilai melebihi batas kewajaran? ” Tanya Muhammad Nazir,SH.

berdasarkan konfirmasi awak media kepada Camat Idi Rayeuk Iswandi, dalam wawancara dengan sejumlah awak media diruang kerjanya mengatakan bahwa kegiatan sosialiasi anti narkoba merupakan program desa, yang di usulkan dalam APBG tahun 2020, Kami Muspika hanya membantu sedangkan sebagai panitia pelaksana keuchik sendiri.

Kami hanya membantu dan saya selaku Camat hanya sebagai pembuka acara, sedangkan panitia pelaksana dari para keuchik sendiri, jelas Iswandi.

Menyangkut belanja, seperti tas, makan-minum, dana transportasi, biaya tutor itu urusan kepala Desa/keuchik, sebut Iswandi.

Iswandi juga menambahkan pelaksanaan solisialiasi sesuai protokoler covid-19, semua peserta menggunakan masker,

Dengan pelaksanaan kegiatan seperti ini, justru semakin membuat kita berfikir diluar nalar dan masyarakat akan berspekulasi dengan berbagai komentar. sehingga akan membuat citra pemerintah Aceh Timur Semakin buruk khususnya dinas DPMG, karena hal ini seakan-akan menghambur-hamburkan uang rakyat begitu saja.

Oleh karena itu, kami berharap Pihak Inpsktorat segera melakukan audit terhadap alokasi dana untuk Pelaksanaan Acara Sosialisasi Anti Narkoba yang melibatkan beberapa Desa dan pihak Muspika. dan kami DPD GMPK akan terus melakukan pantaun terhadap Pelaksana kegiatan seperti ini. Tutup Muhammad Nazir. SH.

 

 

Reporter : Zul Aceh

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *