Pemandangan umum Fraksi-fraksi terhadap LKPJ Bupati Nunukan

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Nunukan Kaltara – Berdasarkan Subtansi peraturan perundang- undangan, tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA.2019, Nota penjelasan Raperda merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menyampaikan laporan pertanggnjawan pelaksanaan APBD TA.2019.

Untuk menjelaskan Kinerja penyelengaraan pemerintahannya kepada DPRD dan masyarakat untuk tahun Anggaran yang bersangkutan dan jelas tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini merupakan Wahana Evaluasi penilaian dalam Rangka perbaikan dan kinerja pemerintahan untuk anggaran berikutnya.

Untuk itu fraksi Partai Demokrat bahwa berdasarkan Audit BPK perwakilan kaltara dengan mendapat opini Wajar Tampa Pengecualian yang ke 5 kalinya secara berturut- turut maka Fraksi Demokrat mengharapkan agar prestasi yang dirai selama ini dapat ditingkatkan dengan Peningkatan kwalitas disiglin SDM dalam Jajaran Pemerintahan daerah dan tetap nngdepankan sustwm owngendaluan nternal dan memapaatkan pengawasan melekat pada masing masing SKPD sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Selain itu Fraksi Partai Demokrat mengingatkan agar pemerintah daerah lebih pokus terhadap utang -Utang Aset tetap kepada Pihak Ketiga yang jumlah Total utang pemerintah terhadap Rekanan dengan jumlah Total sebesar RP.63 milyar jumlah utang ymyang masuk tahun anggaran 2020 diantaranya pembangunan Islamic center tahap kedua juga peningkatan jalan Atap serta peningkatan jalan Binusan menuju tanjung cantik-sei banjar nunukan.

Sementara Fraksi Partai Hanura memberikan masukan dan saran agar semua Potensi potensi Pendapatan Asli Daerah masih belum tersentuagar dapat di maksimalkan salah satu contoh perlunya memaksimalkan tarik parkir kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang pemberlakuaannya belum maksimal sampai saat ini target pendapataan dan transfer 1.042.183.931.157,49 hanya terailisasi 882.872.516.041 target ini tidak maksimal ini menjadi catatan dari fraksi Hanura bahwa realisasinya kurang maksimal.mohon kepada pemerintah menjelaskan kata Zainuddin.S,E sebagai juru bicara fraksi Hanura.

Lanjut Zainuddin,SE menyampaikan apresiasi yang setinggi- tinggi nya memberikan ucapan selamat atas pencapaian dengan mendapatkan opini WTP (wajar tampa pengecualian) selama lima tahun berturut turut yang mana kita mengatahui bersama opni WTP adalah capaian yang tertinggi dalam pegolalaan keuanggan pemerintah daerah yang diberikan oleh BPK RI perwakilan provinsi kaltara.

Sangat diperlukan kerja sama dan kekompakan yang senada capaian yang telah didapatkan juga oleh pihak pemerintah daerah nunukan semoga tetap menjadi motifasi untuk tetap berbuat demi kemajuan kabupaten nunukan ditahun mendatang.

Pandangan Fraksi dari Gerakan Karya Pembagunan yang disampaikan juru bicara Welson.

Menurut Welson bahwa:
– Tingkat kemiskinan menurun sebesar 0,60% dari tahun 2018,\

– Tingkat pengagguran menurut sebesar 0,94% sesuai data pusat stasisik (BPS) kabupaten nunukan.

– Indeks pembagunan manusia meningkat sebesar 0,56% dari tahun 2018

– Indeks pembagunan manusia meningkat sebesar 0,56% daei rahun 2018.

– Infasi kabupaten nunukan tahun 2019 tidak dapat disajika dari data tercamtum

– Maka fraksi GKP (gerakan karya pembagunan) berharap kepada pemerintah daerah untuk meningkat kan kenerja agar opini WTP yang diterima pemerintah daerah kabupaten nunukan berkolerasi dengan meningkatkan kesejateraan rakyat.

Pandangan fraksi partai keadilan sejahtera.

– Fraksi PKS meyarankan agar fokus terhadap peningkatan manusia karna dari data yang ada pemkab nunukan berada pada posisi ke 5 dari 5 kabupaten kota sekalimatan utara.

– lrealisasi pendapatan bersumber dari PAD masih belum mencapai target kita harapkan agar pemerintah daerah untuk kreatifitas dan inovasi untuk bisa menambah pendapatan daerah.

-Fraksi PKS meminta penjelasan kepada pemkab nunukan terkait banyaknya program yang realisasinya dibawa 50% terutama yang ada di dinas PU.

– Fraksi PKS meminta penjelasan terkait realisasi terhadap hutang kegiatan 2011 dengan judul kegiatan pembagunan jalan Maspul-lordes yang mana baru dibayarkanditahyn 2019 kata Inah Anggraini sebagai juru bicara fraksi PKS.

– Pandangan fraksi perjuangan persatuan nasional yang disampaikan oleh juru bicara Joni Sabindo fraksi perjuangan persatuan nasional.

-Meminta kepada pemerintah daerah agar rumah sakit pratama yang ada di wilayah sebuku dan krayan yang sudah di bagun begitu megah tapi fasilitasnya belum ada meminta untuk dilengkapi fasilitasnya dan tenaga medisnya jangan sampai terkenal sebagai proyek mubassir.

-Masalah pembagunan jalan Menuju ke sembakung jalan itu tidak peratian dari pemerintah daerah.
-Masalah kebutuhan orang banyak yakni pembagunan jalan dan jembatan penyembrangan didaerah pembeliangan Sebuku menuju sebakis.

-Perlu adanya pembagunan peningkatan jalan menuju embung karna jalan tersebut menjadi jalan utama masyarakat kampung tator dalam melaksanakannya aktifitas rutin bercocok tanam.

 

Reporter : Yuspal

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *