Penjelasan Kabid Anggaran Pemkab Nunukan terkait pembayaran utang

  • Whatsapp
Kepala Bagian Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan, Hamid

MITRAPOL.com, Nunukan Kaltara – Terkait Pandangan Umum DPRD Nunukan Fraksi PKS yang mempertanyakan Proyek pembangunan peningkatan Jalan Lodres menuju ke Kampung Maspul Sebatik yang baru dibayarkan, Kepala Bagian Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan, Hamid memberikan penjelasan.

“Pertama-tama saya coba flashback kembali dulu bahwa namanya Pemda itu segala kewajiban itu kn hutang harus dibayar jadi proyek kita dengan Mas full color dress itu memang pekerjaan tahun 2011 begitu proyek ini sudah selesai ternyata progres pembayaran ya tidak mengikuti jadi berlarut-larut dan akhirnya menjadi kewajibannya pemerintah daerah,” ujar Hamid

Jika sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah dan itu sudah menjadi hutang daerah makanya harus kita selesaikan jadi terkait dengan progres ini mekanisme sudah sesuai dengan mekanisme pengeluaran keuangan jadi proses audit terhadap pekerjaan itu sudah selesai dan itu hasil audit Inspektorat ataupun pemerintah mengatakan bahwa ada dana yang harus kita selesaikan atau kewajiban Pemda untuk membayar lagi pada pihak ketiga yang dalam hal ini kontraktor yang mengerjakan proyek.

Terkait jumlah anggaran yang harus dibayar oleh pemerintah terhadap jumlah Utang, Hamid menjelaskan bahwa nominal dan totalnya dirinya kurang tahu.

“Cuma yang menjadi kewajiban utang hasil dari pemeriksaan audit ataupun rektorat segala itu kurang lebih 800 juta, itu merupakan kewajiban keharusan yang diungkapkan mereka, saya kurang tahu pandangannya seperti apa,” jelasnya.

Tadi mereka mengatakan Kenapa Lodres tembus Maspul bisa dibayar, kami punya hanya 40%, jadi untuk pekerjaan yang 2019 itu kan dibayarkan 40%.

Karena keuangan kita tidak memungkinkan untuk membayar di tahun 2019 kemarin, bukannya tidak dibayarkan, tapi kalau hasil auditnya sudah ada, kita akan bayarkan, saat ini auditnya baru keluar itu untuk tahun 2011.

Ini merupakan utang yang sudah tercatat di neraca Kabupaten dan merupakan kewajiban Pemeribntah Daerah Kabupaten Nunukan untuk membayar, bukan ini saja utang Pemkab Nunukan tapi cukup banyak, contohnya Islamic itu kan masih ada proses pembayarannya

Jadi upaya pemerintah mengatasi utang ini adalah komitmen Pemda itu harus karena ini merupakan kewajiban supaya Tetap kita harus bayar kan tapi untuk mekanisme pengalokasian kita buat kalau misalnya dananya itu tersedia cukup kita akan selesaikan kalau perlu semuanya.

Kalau saran barangkali mereka lebih tahu terkait dengan pengelolaan keuangan mekanismenya jadi Bagaimana prosedur kalau misalnya kegiatan atau utang-utang pihak ketiga itu harus diselesaikan juga oleh pemerintah kalau Lodres tembus kampyng maspul saya tahu cuma itu aja yang 800-an juta.

Itukan kontrak yang dilakukan mulai 2011 nilai-nilai kontraknya kurang tahu persis, kalau tidak salah sekitar 8 miliar yang dibayar oleh pemerinrah Daerah itu sekita 800 juta itu sisanya.

Ini masuk dalam laporan pertanggungjawaban keuangan daerah kita mekanismenya barangkali teman-teman DPRD bisa memberikan jawaban untuk pertanyaannya, pungkas Hamid.

 

 

Reporter : Yuspal

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *