Disoal kasus GOR Fagogoru, JPKP: Selain Bupati, ada Kajari dalam komunikasi Rani dan Rahmat

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Maluku Utara – Ada yang aneh didalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan Gelanggang Olaraga (GOR) Fogagoru yang saat ini menjadi trending topik di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Maluku Utara.

Mengapa tidak, belum lama ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Weda pernah membeberkan bahwa didalam kasus GOR Fagogoru tak hanya menjerat mantan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pertanahan, Moch. Syukur Abbas alias Rani, tetapi juga akan menyeret nama Iain di lingkup Setda Halteng, khususnya Bagian Tata Pemerintahan dan Perbatasan.

“Iya masih ada tersangka Iain dan itu di bagian pemerintahan. Namun saya belum bisa sebutkan namanya,” kata mantan Kasi Pidsus Kejari Weda, Jeffry Gultom, Kamis (14/11/2019) lalu.

Tak hanya itu, Kejari Weda juga pernah memberikan pernyataan di sejumlah awak media bahwa perbuatan terdakwa Rani dilakukan secara bersama- sama atau berjamaah.

Dari hal tersebut, para mafia lahan GOR Fagogoru itu akan dikenakan pasal 55, akibat dari uang sekitar Rp 185 sampai Rp 361 juta dari pemilik tanah yang sudah mereka ambil dengan cara melakukan pemotongan secara paksa tanpa menggunakan kwitansi.

“Uang tersebut tidak dinikmati semua oleh terdakwa (Rani-red), namun dia bagi-bagikan ke yang lain,” kata Kasie Perdata dan Tata Usaha Negara, Yasser Samahati, yang juga sebagai Plt Kasie Pidsus Kejari Weda, Rabu (17/6/2020) kemarin.

Dari beberapa keterangan di atas, Divisi Humas Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Halteng, Rosihan Anwar menanyakan keseriusan pihak Kejari Weda dalam menangani kasus lahan GOR Fagogoru.

Kemudian dalam masalah ini apakah akan melibatkan mantan Kabag Pemerintahan Kabupaten Halteng, Rahmat Safrani dan beberapa Pejabat lainnya?

Berikut percakapan Rahmat dan Rani yang saling melempar bola menggunakan salah satu aplikasi online.

Nampak jelas Rani mengeluh kepada Rahmat yang pada saat itu adalah Kabagnya sendiri.

Rani mengatakan bahwa Rahmat dan beberapa kerabatnya sengaja mengkambing hitamkan dirinya dalam persoalan lahan GOR Fagogoru.

Rahmat: “Tenang saja..saya ada ruju (Minta tolong) ke Bupati terus ni.. Insya Allah”

Rani: “Mana bukti cuma bilang saja. Yang senang Kabag baru saya yang korban”

Rahmat: “Maksudnya bagaimana ini, ngana menghindar dan tidak mau komunikasi. Tinggal ngana wa asal ngana pe mau saja..semua orang berusaha”

“Ngana (Rani) so pindah provinsi” sambung Rahmat.

Rani: “Kabag sengaja bikin saya jadi tameng padahal samua Kabag nikmati baru”

“Lalu apa hubungannya dengan Bupati Halteng dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Weda yang namanya terbawa-bawa dalam komunikasi Rani dan Rahmat lewat Via Whatsapp?,” kata Rosihan, Minggu (5/7/2020).

Rahmat: “Ass pak, gimana saya pe masalah ini..so naik ke penyidikan..jangan kase tinggal pe saya.. Saya so tar bisa berbuat ap2 lagi, yg saya harapkan janji dan kebijaksanaan pak bupati 🙏🏻”

Bupati: “Ngana dimana”

Rahmat: “Saya masih di makassar om, besok terbang ke ternate”

Bupati: “Datang dl, jangan panik”

Rahmat: “Saya om, anak2 mulai pemeriksaan di jumat, senin dan sy di kamis”

Bupati: “Biasa saja, bikin hati kuat, jangan lembek bgt”

Dari komunikasi di atas, bagi Rosihan ini sangatlah aneh. Kenapa Rahmat harus hubungi Bupati (Edi Langkara-red) untuk meminta tolong jika masalah ini adalah kelalaian dan kecerobohan Rahmat dan Rani.

“Ini ada apa? Kenapa harus mengeluh ke Bupati, harusnya Rahmat takut karena sudah salah. Lalu kenapa Bupati tidak marah, malahan Rahmat disuruh jangan panik. Terus kenapa Wakil Bupati dicantumkan dalam komunikasi Rahmat dan Rani,” ungkap Rosihan.

“Kemudian ada hal apa Pak Kajari menyuruh Rahmat Safrani untuk keluar dari pemerintahan. Ini aneh, masa seorang Kajari seperti itu, memalukan,” sambung Rosihan.

“Rahmat juga menyampaikan kepada Rani bahwa dirinya telah di arahkan oleh Kajari Weda agar keluar dari pemerintah Halteng untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Rosihan.

Rahmat: “Semua drop Rani, bukan ngana saja..tadi saya desak dan telepon beliau..katanya kejari suruh saya keluar dari pemerintahan untuk menyelesaikan masalah..namun bagaimana ini.

Rosihan meminta kepada Bupati Edi Langkara dan Kajari Weda, Arif Budiman untuk tidak main petak umpet dalam masalah lahan GOR Fagogoru.

Bagi dia, melindungi orang yang salah justru akan merusak citra Pemerintahan dan para penegak Hukum dimata masyarakat Halteng.

“Jika Rani, Rahmat dan beberapa pejabat lainya salah atau telah melakukan penggelapam anggaran, langkah yang tepat adalah proses. Bukan malah membuat loby kiri kanan untuk menghilangkan bukti atau masalah,” imbuhnya.

 

 

Reporter : Sahwan

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *