Hayun lari dari pertanyaan “Kapan Ketua DPRD Halteng Dilantik”, padahal sebelumnya dia mendesak

  • Whatsapp
Wakil Ketua II DPRD Halteng, Hayun Maneke

MITRAPOL.com, Maluku Utara – Sampai saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) belum memiliki pucuk Pimpinan (Ketua).

Bahkan hal itu diabaikan dan dianggap tidak penting dalam dunia pemerintahan Halteng, meski semua masyarakat Fagogoru mendesak dan mempertanyakanya.

Seperti yang dilakukan Wakil Ketua II DPRD Halteng, Hayun Maneke saat dikonfirmasi oleh sejumlah awak media, dirinya justru mengelak dan menghindar.

Awalnya para awak media hanya ingin memastikan kapan Ketua DPRD Halteng akan dilantik. Namun Hayun kaget dan bergegas pergi seolah tak mau ada pelantikan Ketua DPRD Halteng.

“Itu tidak usah di apa sudah, yang penting pembangunan berjalan,”Singkat Hayun, sembari menghindari para Wartawan, Senin (5/7/2020).

Sebelumnya lewat salah satu tayangan media online, Hayun pernah mendesak dan akan memproses pelantikan pimpinan DPRD dengan menyesuaikan agenda-agenda DPRD.

Kata Hayun waktu itu, semua agenda sudah ditetapkan pada Rapat Badan Musyawarah (Bamus) dan akan mengkoordinasikanya ke Sekretariat DPRD agar secepatnya memproses pelantikan Ketua DPRD Halteng.

Lanjut Hayun, hal ini harus memproses, karena sudah ada surat masuk dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara, 22 Januari 2020 Nomor 170 0/o01/SETP Lampiran/ Perihal : Usulan Peresmian Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah.

Sesuai Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Maluku Utara kepada Gubernur Maluku Utara Nomor: 0313/DPD/GOLKAR-MU/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019.

Perihal: Menindaklanjuti Surat Penegasan dan Penjelasan Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Nomor 0306/DPD/Golkar- MU/XI/2019.

“Jadi kami akan proses surat keputusan DPP Golkar yang menetapkan Ketua DPD II golkar Sakir Ahmad, sebagai Ketua DPRD Kabupaten Halteng, periode 2019 – 2024,” terang Hayun.

Sembari mengatakan, “Semua keputusan akan diputuskan pada jadwal Bamus karena semua jadwal DPRD sudah ditentukan oleh bamus, baik alat kelengkapan Komisi komisi, Badan kehormatan, Babinperda, badan musyawara sendiri dan badan anggaran,” katanya waktu itu.

 

 

Reporter : Sahwan

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *