Kontrak PT. PEKOLA dan CV. Ayudhia tidak ada dasar Hukumnya

  • Whatsapp

Oleh : Teuku Abdul Hannan

MITRAPOL.com, Acehj – Membaca dari media Waspada.id dengan tajuk PT PEKOLA Gelar Coffee Morning dan Hearing dan Media Wartanusa.id dengan tajuk Ayudhia Management Mulai Kelola Hutan Mangrove Langsa terbitan hari Minggu tanggal 5 Juli 2020, menurut amatan saya, PEKOLA ingin membagi berita dalam 2 pola, yaitu :

1. Melalui media Waspada.id, Direktur Utama PT Pekola, M Zulfri, ST, MM, MT. mengundang sejumlah OKP, Ormas, Akademisi, perwakilan mahasiswa dan awak media serta sejumlah elemen lainnya untuk silaturrahmi dengan kegiatan coffee morning dan hearing, di Aula Pertemuan RTH Hutan Kota, Gampong Paya Bujuk Seuleumak, Kecamatan Langsa Bar – Kota Langsa, dengan tidak menyentuh tentang penetapan pemenang LELANG TERBUKA dan penyerahan Pengelolaan Fasilitas Di Kawasan Ekowisata Hutan Manggrove Kuala Langsa kepada CV. Ayudhia Management.

2. Melalui media Wartanusa.id, Direktur Utama PT. PEKOLA, M Zulfri, ST, MM, MT. menyerahkan secara simbolis pengelolaan Pengelolaan Fasilitas Di Kawasan Ekowisata Hutan Manggrove Kuala Langsa kepada CV. Ayudhia Management.

Pada OPINI saya tanggal 28 Juni 2020 pada media MITRAPOL. Com tentang Adakah Dasar Hukum Lelang Pengelolaan Fasilitas Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa ? Sudah menggambarkan bahwa PT. PEKOLA tidak memiliki dasar hukum mengadakan LELANG TERBUKA karena belum adanya KETETAPAN KEPALA DAERAH KOTA LANGSA TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN BUMD KOTA LANGSA (Ayat (2) Pasal 93 PP No. 54 Tahun 2OI7 Tentang Badan Usaha Milik Daerah).

Bahwa PT. PEKOLA merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diatur dengan PP No. 54 Tahun 2OI7 Tentang Badan Usaha Milik Daerah dan didirikan berdasarkan Qanun Kota Langsa Nomor 09 Tahun 2013, merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Langsa. Dan PT. PEKOLA didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Bahwa “Good Corporate Governance”, adalah prinsip-prinsip yang mendasari dan harus dimiliki oleh PT. PEKOLA yang merupakan suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Bahwa Kontrak Kerja yang dilakukan oleh sebuah BUMD seperti PT. PEKOLA dengan pihak lain harus memiliki dasar hukum, berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata, yaitu suatu perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihaknya sebagai undang-undang.

Saya ingin memberi contoh sederhana yang mudah Difahami oleh masyarakat, untuk pengadaan barang/jasa pemerintah atau kontrak kerja antara Pemerintah Kota Langsa dengan pihak Kontraktor dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah yang menggunakan dana APBK Langsa, yang dijadikan dasar hukum lelang dan kontraknya adalah Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta turunannya.

Kenapa tidak ada pertanyaan kritis dari sejumlah OKP, Ormas, Akademisi, perwakilan mahasiswa dan awak media serta sejumlah elemen lainnya kepada PT. PEKOLA, apa dasar hukum LELANG TERBUKA Pengelolaan Fasilitas Di Kawasan Ekowisata Hutan Manggrove Kuala Langsa hingga terjadinya kontrak antara PT. PEKOLA dengan CV. Ayudhia Management ?

Bukan berarti kehadiran sejumlah OKP, Ormas, Akademisi, perwakilan mahasiswa dan awak media serta sejumlah elemen lainnya yang diundang oleh M Zulfri, ST, MM, MT. sebagai Direktur Utama PT. PEKOLA dalam acara tersebut sehingga LELANG TERBUKA hingga kontrak antara PT. PEKOLA dan CV. Ayudhia Management sudah sah menurut hukum.

Contoh bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah atau kontrak kerja antara Pemerintah Kota Langsa dengan pihak Kontraktor dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah yang menggunakan dana APBK Langsa selama ini tanpa kehadiran kalian, sah menurut hukum.

Saya menghimbau kepada sejumlah OKP, Ormas, Akademisi, perwakilan mahasiswa dan awak media serta sejumlah elemen lainnya di Kota Langsa untuk tidak latah, agar keberadaan anda tidak dijadikan kendaraan politik untuk melegalkan apa yang dilakukan oleh Perusahaan plat merah tersebut.

Yang lebih membingungkan saya mungkin masyarakat langsa juga sepakat, hiruk pikuk yang terjadi tentang Pengelolaan Fasilitas Di Kawasan Ekowisata Hutan Manggrove Kuala Langsa, sama sekali tidak menggugah penguasa Kota Langsa yaitu Tgk. Usman Abdullah, SE dengan sebutan Toke Seu’um yang merupakan Walikota Langsa untuk turun tangan serta mengklarifikasinya. Ada apa ?

Pada OPINI yang lalu, saya sudah menghimbau kepada Bapak Walikota Langsa untuk segera mengambil langkah-langkah dalam penyiapan membuat KETETAPAN KEPALA DAERAH KOTA LANGSA TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN BUMD KOTA LANGSA, agar tidak menjadi kendala bagi
PT. PEKOLA dalam melaksanakan LELANG TERBUKA. Tapi belum Bapak lakukan.

Kepada Bapak Walikota, sebagai orang nomor satu di Langsa, klarifikasi Bapak sangat diharapkan. Masyarakat perlu untuk dicerdasakan, diberi informasi yang benar dan disuguhi tentang tata cara lelang yang benar sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Diamnya Pak Walikota, akan menjadi spekulasi negative di tengah masyarakat tentang Bapak.

Semoga tulisan ini memberi pencerahan dan pembelajaran buat saya sendiri serta kita semua.

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *